preloader

Bivitri Susanti

Bivitri Susanti

Pengajar Tetap
bivitri.susanti@jentera.ac.id

Profil

Bivitri Susanti merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia pernah menjadi menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014, visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016, dan visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018. Bivitri adalah penerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.

Bivitri Susanti memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Pada Juli 1998, bersama beberapa senior dan rekannya, ia mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Bivitri kemudian melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Master of Laws di Universitas Warwick, Inggris, pada 2002, dengan predikat “with distinction”, dengan beasiswa The British Chevening Award. Kemudian ia melanjutkan studi ke jenjang doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Bivitri dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum melalui perumusan konsep dan langkah-langkah konkrit pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Misalnya dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), dan Advokasi berbagai Undang-Undang. Sejak kembali ke Indonesia pada 2014, Bivitri melanjutkan aktivitasnya dalam pembaruan hukum melalui partisipasinya dalam penyusunan berbagai undang-undang dan kebijakan, serta bekerja sebagai konsultan untuk berbagai organisasi internasional.

Selain aktif di Jentera, Bivitri juga menjabat Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Jakarta Raya dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI). Ia juga anggota Badan Pengurus Transparency International Indonesia (TII), Ketua Divisi Advokasi Filantropi Indonesia, anggota Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Institute for Policy Analysis on Conflict (IPAC), serta anggota Educational Exchange Committee AMINEF (American Indonesian Exchange Foundation).

Pendidikan

  • Sarjana Hukum (S.H.) – Universitas Indonesia (1999)
  • Master of Laws (LL.M) – University of Warwick, Inggris (2002)

Publikasi

Kebijakan Tanpa Kebajikan

Mengapa keputusan yang dibuat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat luas…

Hukum yang Menindas

RIBUT-RIBUT soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP membuat kita…

Wakil Rakyat Bukan Pabrik Undang-Undang

Partisipasi bukan hantu. Tak ada yang perlu ditakuti dari proses…

Jabatan Menteri Bukan Komoditas Politik

HARI-HARI ini kita banyak melihat pertunjukan politik. Yang terbaru: perubahan…

Rakyat Hanya Penonton dalam Drama Pilpres

Pemilihan presiden serupa drama dengan banyak pertikaian dan pelukan. Namun,…

Kerusakan Etik Bernegara

Mohon maaf lahir dan batin. Susunan kalimat yang sederhana ini…

Bahaya Otoritarianisme Terselubung

Pemuja dan pengkritik penguasa adalah keniscayaan dalam demokrasi. Yang tak…

Untung-Buntung dari Penundaan Pemilu

Bisa dipastikan tidak banyak yang memikirkan soal Pemilu 2024 saat…

Pengkhianatan Terhadap Konstitusi

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan…

Hukum Untuk Pembangunan

JAWA Tengah, 1993, pemerintah sedang membangun waduk Kedungombo. Masyarakat mencoba…

Belantara Benturan Kepentingan

Mengapa pejabat tidak boleh berbisnis? Bukankah bekerja adalah hak asasi…

BRIN dan Politisasi Riset

RISET yang dikungkung prosedur administrasi dan dibuat hanya untuk menghabiskan…

Legislasi untuk Siapa?

Akhir dan awal tahun identik dengan refleksi dan resolusi. Begitu…

Buruk Muka, Oknum Ditunjuk

Polisi adalah ujung tombak sistem penegakan hukum dan penjaga ketertiban…

Logika Sesat Kebebasan Seksual

TAK ada yang perlu ditakuti dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…

Atas Nama Pembangunan

”Pembangunan, Yes; Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, No”. Adaptasi dari…