Bivitri Susanti
Profil
Bivitri Susanti merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia pernah menjadi menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014, visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016, dan visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018. Bivitri adalah penerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.
Bivitri Susanti memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Pada Juli 1998, bersama beberapa senior dan rekannya, ia mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Bivitri kemudian melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Master of Laws di Universitas Warwick, Inggris, pada 2002, dengan predikat “with distinction”, dengan beasiswa The British Chevening Award. Kemudian ia melanjutkan studi ke jenjang doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.
Bivitri dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum melalui perumusan konsep dan langkah-langkah konkrit pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Misalnya dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), dan advokasi berbagai undang-undang. Bivitri juga aktif dalam berbagai upaya pembaruan hukum melalui partisipasinya dalam penyusunan berbagai undang-undang dan kebijakan, serta bekerja sebagai konsultan untuk berbagai organisasi internasional.
Pendidikan
- Sarjana Hukum (S.H.) – Universitas Indonesia (1999)
- Master of Laws (LL.M) – University of Warwick, Inggris (2002)
Publikasi
Seperti udara, aktor politik juga harus mengalami sirkulasi atau penggantian…
Begitu pentingnya kekuasaan kehakiman dalam suatu negara karena ia berfungsi…
Banyak jalan menuju Roma,” kata peribahasa. Begitu pun, banyak jalan…
KASUS-KASUS konflik tanah seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan…
Mengapa hukum bisa begitu beringas terhadap sebagian warga dan begitu melindungi untuk…
Gambar apa yang muncul di benak Anda saat kita berpikir…
PANAS membakar siang itu, 8 Juni 2023. Serombongan massa berdiri…
Alkisah, Alexander Agung bertanya kepada seorang perompak, mengapa ia melakukan berbagai kejahatan…
Ilustrasi MI ADA apa di balik putusan Mahkamah Konstitusi yang…
Panggung pertunjukan pemilihan presiden sudah semakin terbuka dengan diumumkannya nama…
Laporan Kompas (27/3/2023) yang membahas hasil survei Litbang Kompas mengenai menurunnya kepercayaan pada lembaga-lembaga…
KAMIS, 2 Maret 2023 kemarin kita dikejutkan oleh Putusan Pengadilan…
”Orang Kalah” adalah sebuah kenyataan. Mereka sering kali ditulis sebagai…
Masa jabatan bukan matematika, bukan pula alat tukar. Sebab, masa jabatan…
Apa yang lebih berbahaya daripada penguasa yang berkuasa po9litik dengan…
AKHIRNYA dia datang: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dewan Perwakilan…
Fiat justitia ruat caelum: tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh….
Hari ini adalah hari terbaik untuk merefleksikan kembali soal kepahlawanan….
Semua mata saat ini tertuju pada kasus Ferdy Sambo di…
Benar kata orang bijak, kekuasaan bisa begitu memabukkan, bukan hanya…
Semakin mendekati 2024, politik makin terlihat seperti sinetron untuk ditonton,…
Mengapa keputusan yang dibuat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat luas…
RIBUT-RIBUT soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP membuat kita…
Partisipasi bukan hantu. Tak ada yang perlu ditakuti dari proses…
HARI-HARI ini kita banyak melihat pertunjukan politik. Yang terbaru: perubahan…
Pemilihan presiden serupa drama dengan banyak pertikaian dan pelukan. Namun,…
Mohon maaf lahir dan batin. Susunan kalimat yang sederhana ini…
Pemuja dan pengkritik penguasa adalah keniscayaan dalam demokrasi. Yang tak…
Bisa dipastikan tidak banyak yang memikirkan soal Pemilu 2024 saat…
“Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan…
JAWA Tengah, 1993, pemerintah sedang membangun waduk Kedungombo. Masyarakat mencoba…
Mengapa pejabat tidak boleh berbisnis? Bukankah bekerja adalah hak asasi…
RISET yang dikungkung prosedur administrasi dan dibuat hanya untuk menghabiskan…
Akhir dan awal tahun identik dengan refleksi dan resolusi. Begitu…
Polisi adalah ujung tombak sistem penegakan hukum dan penjaga ketertiban…
TAK ada yang perlu ditakuti dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
”Pembangunan, Yes; Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, No”. Adaptasi dari…