Mahkamah Konstitusi dan Kerangkeng Keadilan Pemilu

Repotnya, sebagaimana internet, sebuah jaringan berpikir yang dibuat manusia bisa diretas, pikiran manusia pun bisa diretas. Sangat mungkin saat mencoblos surat suara, pikiran orang sudah diretas, bukan dengan pikiran jernih tentang politik, tetapi dengan uang, ancaman, atau suruhan atasan. Moda peretasan pikiran ini tidak dapat dideteksi pada surat suara, apalagi pada hasil penghitungan, yang juga berpotensi mendapatkan bentuk-bentuk intervensi lainnya.

Maka, perselisihan hasil pemilihan umum tidak seharusnya hanya sebagai pembuktian selisih suara. Perselisihan hasil pemilihan umum harus dikembalikan pada esensi keadilan pemilu, yaitu untuk membuat terang, hal-hal yang memengaruhi proses pemilihan secara luas.

Terang saja, Undang-Undang Pemilu belum menjangkau isu-isu yang hari-hari ini kita bicarakan. Sebab soal nepotisme yang akut ini memang belum pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Bahkan, UU Pemilu yang dibuat pada 2017 itu juga masih banyak mengandung kelemahan yang sebenarnya sudah terdeteksi sejak Pemilu 2019, tetapi tetap disepakati untuk tidak diubah oleh pemerintah dan DPR. Kesepakatan itu, bisa diduga, berkaitan erat dengan longgarnya beleid itu sehingga menguntungkan para politikus yang juga berperan sebagai pembuat undang-undang.

Karena itu, Mahkamah Konstitusi memang perlu keluar dari undang-undang dan mesti masuk pada tafsir konstitusi untuk bisa mengadili perselisihan pemilu presiden. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya kerap melakukan hal ini. Misalnya saat mengonstruksikan ”sistematis, terstruktur, dan masif” atau meletakkan pemilihan kepala daerah sebagai pemilu. Keduanya, lantas justru diadopsi oleh undang-undang.

Kerangka undang-undang bahwa persoalan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) harus selesai di Badan Pengawas Pemilu, misalnya, sesungguhnya tidak mengerangkeng Mahkamah Konstitusi, justru karena Mahkamah Konstitusi adalah juga penafsir konstitusi. Penalaran hukum Mahkamah Konstitusi perlu berangkat dari konstitusi itu sendiri, bukan dari undang-undang. Dugaan kecurangan yang harus diperiksa memang melampaui satu undang-undang, melainkan banyak undang-undang, mulai dari undang-undang tentang keuangan negara karena menyangkut APBN sampai dengan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, konstitusilah yang bisa memberikan kejelasan dan menjadi sumber penalaran.

Begitu pula pembatasan waktu 14 hari oleh undang-undang, sebenarnya bisa saja dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini pernah terjadi pada 2003 saat Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi yang membatasi pengujian undang-undang hanya untuk undang-undang yang dibuat setelah Amandemen UUD 1945 (Putusan 004/PUU-I/2003). Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi bisa mencari keadilan yang substantif tanpa dikerangkeng oleh waktu yang sangat terbatas.

Satu langkah terobosan sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan mengundang menteri-menteri untuk pertama kalinya ke Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi ini adalah penanda penting bagi pengadilan yang sudah lebih progresif. Sebab yang dipertaruhkan di sini tidak hanya legitimasi Mahkamah Konstitusi, tetapi juga legitimasi pemerintahan yang akan datang dan demokrasi Indonesia.