Fajri Nursyamsi

Fajri Nursyamsi

Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi

Fajri merupakan pengajar dan Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Selain itu, Fajri juga merupakan Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang membuat ia sangat akrab dengan riset dan advokasi untuk berbagai kebijakan publik.  

Fajri menuntaskan sarjana hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2009. Ia juga menyelesaikan magister hukumnya di tempat yang sama pada 2015. Dalam melaksanakan aktivitasnya, Fajri memiliki keahlian dalam bidang hukum tata negara,  perundang-undangan, dan advokasi kebijakan publik. Selain itu, Fajri juga menggeluti berbagai isu spesifik, seperti reformasi regulasi, disabilitas, dan pendidikan. Aktivitas pengajaran juga dilakukan dalam berbagai pelatihan, khususnya pelatihan tentang pembentukan peraturan perundang undangan, advokasi kebijakan, dan Hak Asasi Manusia khususnya hak atas kelompok disabilitas.

.

Pendidikan:

Sarjana Hukum (S.H.) – Universitas Indonesia (2009)
Magister Hukum (M.H.) – Universitas Indonesia (2015)

Keunggulan Blended

Learning


  • Kuliah jadi lebih fleksibel, efektif, dan efisien
  • Medium belajar beragam
  • Tren belajar di masa depan

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Keunggulan Program Blended Learning:

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]