preloader

Mengupas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

“Perencanaan anggaran itu penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional”, hal itu disampaikan oleh Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M. (Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas RI) dalam kuliah yang disampaikan pada kelas Hukum Anggaran Negara STH Indonesia Jentera, Jumat, 29 September 2017.
Diani menyampaikan kuliah dengan judul, “Mengupas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional”. Dalam pemaparannya, ia membahas tentang siklus penganggaran dan kebijakan anggaran di Indonesia. Sebagai pembuka, ia membahas tentang kerangka penyusunan anggaran di Indonesia, hambatan, tantangan, dan hubungannya dengan pembangunan nasional. Kemudian, ia menjelaskan bagaimana tata urutan suatu proses perencanaan penganggaran, pembahasan, hingga pengesahan APBN maupun APBD menjadi suatu peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya ia menjelaskan bagaimana kebijakan anggaran pemerintah saat ini disesuaikan dengan visi nawacita yang dicanangkan oleh kebinet Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi pembangunan nasional berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) per-tahun. Ia juga menjelaskan RKP pemerintah mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2019, yang mana menjelaskan bagaimana prioritas dan strategi pembangunan Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan secara detil bagaimana proses penganggaran yang melibatkan banyak lembaga negara, bagaimana proses kerjasama, serta pembahasannya, dan bagaimana pemanfaatan teknologi e-budgeting dalam proses penganggaran di Indonesia. Kemudian, ia juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam proses penyusunan anggaran agar tepat guna dan tepat sasaran dalam pelaksanaanya.
Di akhir pemaparannya ia menjelaskan urgensi dari perumusan siklus penganggaran yang baik dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia agar tercapai kemakmuran bagi seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya sebagian daerah atau sebagian kelompok saja.(DMI)