M. Nur Sholikin

M. Nur Sholikin

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kemahasiswaan

Sholikin memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2003. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) periode 2015 – 2019.  Sebagai peneliti, ia telah melakukan sejumlah penelitian di bidang peradilan dan legislasi. Salah satu fokus risetnya adalah legislasi daerah, antara lain implementasi pengawasan perda melalui Executive Review dan Judicial Review.

Sholikin banyak beraktivitas di ranah Penelitian Hukum. Lebih khusus lagi, berkat segala kegiatan dan pengalamannya sebagai pengajar dan peneliti, ia memfokuskan keahliannya pada dua bidang tertentu, yaitu Sistem Perundang-undangan serta Riset dan Advokasi Kebijakan.

Sholikin sudah mengajar sejak 2003 saat menjadi Staf Pengajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia hingga 2011. Setelah itu, ia melanjutkan aktivitas mengajarnya dari 2011 hingga 2014 sebagai Staf Pengajar Mata Kuliah Pengantar Hukum dan Pembangunan di fakultas yang sama. Pada 2013 hingga 2015, Sholikin juga diundang sebagai Pengajar Tamu Mata Kuliah Advokasi Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Ia mulai mengajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, pada 2015. Selain itu, ia tercatat sebagai pengajar tetap Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sejak 2015.

 

Pendidikan
Sarjana Hukum (S.H.) – Universitas Indonesia (2003)

Keunggulan Blended

Learning


  • Kuliah jadi lebih fleksibel, efektif, dan efisien
  • Medium belajar beragam
  • Tren belajar di masa depan

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Keunggulan Program Blended Learning:

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Kabar

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Sidang Uji Materiil UU Minerba

Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, memberikan […]

OPIUM Jentera: Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Guna memfasilitasi masukan yang menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak relevan dengan […]

Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Saat diundangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung bangsa Indonesia, mengandung […]

Napak Tilas Jejak Cak Munir dalam Perjuangan Buruh

Munir, buruh, dan pekerja migran adalah ikon yang saling berikat kuat satu sama lain. Pada […]

RUU Hukum Acara Perdata dan Arah Reformasi Eksekusi Perdata

Pemerintah melalui instrumen perencanaan pembangunan nasional sudah menyinggung reformasi hukum perdata dan hukum acara perdata. […]

Peran Penting Bahasa dalam Pembentukan Hukum dan Kebijakan

Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]

Prinsip Pemidanaan dalam Rancangan KUHP

Pengajar Jentera, Anugerah Rizki Akbari dan Rifqi S. Assegaf menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Sentencing Principles […]

Mahasiswa Jentera Terbitkan Podcast Suara Jentera

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mata kuliah Kewarganegaraan tahun 2021/2022 mengerjakan proyek kelompok dengan […]