
Dampak perubahan iklim semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Banjir, kekeringan, hingga cuaca ekstrem terus terjadi dan mengancam keselamatan serta mata pencaharian. Di situasi ini, meminta pertanggungjawaban kepada negara, perusahaan, maupun pihak lain yang selama ini berkontribusi terhadap krisis iklim terasa semakin mendesak. Salah satu upaya yang kian banyak ditempuh adalah melalui gugatan di pengadilan. Inilah yang dikenal sebagai litigasi iklim atau climate litigation.
Melalui litigasi iklim, individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi lingkungan dapat meminta kompensasi atas kerugian yang dialami akibat dampak krisis iklim, atau mendesak pemerintah dan perusahaan mengambil langkah konkrit untuk memulihkan lingkungan. Masalahnya, membawa persoalan perubahan iklim ke pengadilan bukan perkara sederhana. Sebab, krisis iklim memiliki karakteristik tertentu yang tak ditemukan pada kerusakan lingkungan biasa.
Persoalan ini dikupas dalam International Lecture bertajuk “Climate Litigation in Civil Cases: Global Trends and Developments in Certain Aspects of Procedural Law” yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada 6 November 2026. Kegiatan ini menghadirkan Prof. Dr. Bart Krans, Professor of Civil Law and Civil Procedure dari Leiden University, sebagai pemateri utama, serta Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lasma Natalia, sebagai penanggap.
Menurut Prof. Krans, krisis iklim memiliki karakteristik unik: kolektif, tanpa pelaku tunggal, dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas, serta berlangsung lintas wilayah. “Emisi gas rumah kaca merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas manusia, negara, dan perusahaan yang berlangsung selama puluhan tahun. Dampak krisis iklim dapat melintasi batas geografis,” katanya.
Karakteristik tersebut membuat litigasi iklim terasa kompleks. Salah satu tantangan terbesarnya, menurut Prof. Krans, adalah membuktikan dampak krisis iklim di hadapan hukum. “Penggugat, baik individu, organisasi, maupun kelompok masyarakat, perlu membuktikan hubungan sebab-akibat (causation) antara tindakan tergugat yang dianggap berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan kerugian yang dialami masyarakat,” ujarnya.
Sebagai contoh, bayangkan seorang petani yang mengalami gagal panen akibat perubahan pola curah hujan. Ia kemudian menggugat sebuah perusahaan yang aktivitasnya menghasilkan emisi gas rumah kaca dan dianggap turut memperburuk perubahan iklim. Untuk memenangkan gugatan, petani tersebut perlu membuktikan bagaimana emisi perusahaan berkontribusi terhadap perubahan iklim, lalu bagaimana perubahan iklim mempengaruhi pola curah hujan, lalu bagaimana perubahan pola curah hujan menyebabkan kerugian pada lahan pertaniannya.
Karena beban pembuktian yang panjang tersebut, Prof. Krans menuturkan, tidak sedikit upaya litigasi iklim tidak membuahkan hasil atau bahkan terhambat sejak tahap prosedural. Di sinilah upaya litigasi iklim belum sepenuhnya membuka jalan menuju keadilan iklim.
Tantangan dan Peluang Litigasi Iklim di Indonesia
Tantangan pembuktian tersebut juga terlihat dalam perkembangan litigasi iklim di Indonesia. Direktur Eksekutif ICEL, Lasma Natalia, menjelaskan bahwa selama ini gugatan terkait iklim di Indonesia masih banyak berfokus pada tuntutan biaya pemulihan lingkungan atau pengurangan emisi, alih-alih meminta ganti rugi atas dampak perubahan iklim yang secara langsung dialami masyarakat.
Pendekatan tuntutan tersebut membuat penggugat, yang kebanyakan merupakan pemerintah, terbebas dari beban pembuktian. Artinya, penggugat menjadi tidak harus membuktikan hubungan sebab-akibat antara emisi tergugat dan kerugian akibat perubahan iklim. Sebab, tuntutan yang diajukan lebih berorientasi pada pemulihan lingkungan atau penghentian aktivitas yang merusak lingkungan.
“Perubahan iklim juga kerap masuk ke ruang pengadilan bukan sebagai pokok gugatan (primary), melainkan sebagai salah satu jenis kerugian dalam perkara pembalakan liar atau kebakaran gambut yang telah lebih dahulu diajukan (secondary),” tambahnya.
Selain pembuktian, kepastian pelaksanaan pemulihan juga menjadi persoalan. “Meskipun pemerintah memenangkan banyak perkara dan berhasil menuntut biaya restorasi, hingga kini belum seluruhnya diikuti dengan pelaksanaan pemulihan yang konkret,” ujarnya.
Padahal, Indonesia tidak begitu tertinggal dalam hal kemajuan litigasi iklim. Lasma mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara dengan jumlah perkara litigasi iklim tertinggi di dunia, menempati posisi ke-10 setelah Spanyol.
“Sepanjang 2009 hingga 2023, tercatat lebih dari 20 perkara litigasi iklim di Indonesia. Mayoritas gugatan diajukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (62%), terutama terkait kebakaran hutan dan penebangan liar. Sementara itu, gugatan warga mencakup 24% dan organisasi lingkungan sebesar 14%, umumnya berkaitan dengan perlindungan hak atas kehidupan, kesehatan, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tuturnya.
Mendorong Model Rules for Litigation in Climate Cases
Berbagai tantangan litigasi hukum yang disampaikan Prof. Krans dan Lasma sebenarnya memberikan sinyal, bahwa mekanisme hukum perdata yang ada saat ini bisa jadi belum cukup untuk merespons perkara perubahan iklim. Dibutuhkan pembaruan hukum perdata yang lebih adaptif terhadap karakteristik krisis iklim yang kolektif dan lintas batas.
Dalam presentasinya, Prof. Krans menyinggung soal gagasan Model Rules for Litigation in Climate Cases. “Apakah kita membutuhkan seperangkat aturan atau prinsip khusus yang dapat menjadi pedoman dalam menangani perkara litigasi iklim?” katanya dalam rangka memancing diskusi.
Apa pun bentuk pembaruannya nanti, sudah saatnya rules of civil law di Indonesia dan negara-negara di dunia perlu lebih responsif terhadap persoalan krisis iklim. Ketika dampak perubahan iklim semakin nyata, tidak seharusnya hukum malah menghambat masyarakat untuk memperjuangkan keadilan iklim. Sebaliknya, hukum harus menjadi instrumen agar krisis iklim dapat dipertanggungjawabkan dan warga terdampak terlindungi.