Kabar

The Current Indonesian Constitutional Debate about the Power Balance between Parliament and President: A Comparative Perspective

Posted by on 17/03/2016 in Kabar

Parlemen dan Presiden sebaiknya berada dalam posisi yang seimbang dalam kehidupan berdemokrasi untuk menjaga checks and balances. Meskipun demikian, posisi keduanya cenderung tidak seimbang—lebih dominan salah satunya—pun dapat berubah dari waktu ke waktu. Indonesia pun mengalaminya. Misalnya, pada masa Orde Baru, pun MPR berada di tataran tertinggi, Presiden mempunyai peran penting dalam pebuatan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah amendemen konstitusi, MPR kemudian berada di posisi yang sejajar dengan Presiden. Dr Patrick Ziegenhain, seorang PhD Sains Politik dari Albert-Ludwigs-University di Jerman, menyatakan bahwa pada periode 1998—2001, di Indonesia, posisi parlemen sangat kuat sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan Presiden. Untuk memperjelasnya, ia membandingkan konteks Indonesia dengan Filipina dalam acara International Lecture: The Current Indonesian Constitutional Debate about the Power Balance between Parliament and President: A Comparative Perspective.

Ia mengungkap adanya gagasan untuk mengembalikan MPR dalam tatanan tertinggi lembaga negara, berikut GBHN-nya, seperti yang diungkapkan Megawati sebagai perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Patrick beranggapan bahwa perubahan konstitusi sebaiknya tidak dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Perlu ada waktu untuk menerima perubahan konstitusi yang terjadi di masyarakat dan aktor politik. Bukan hanya itu, ia juga mengajukan beberapa potensi dampak yang dihasilkan jika MPR dan GBHN memang akan dihidupkan kembali.

Di ruangan kelas STH Indonesia Jentera, Patrick memberikan beberapa kemungkinan. Misalnya, DPR adalah pihak yang akan diuntungkan dalam hal ini mengingat keanggotaan MPR merupakan anggota DPR dan DPD, apalagi jumlah anggota DPR adalah 560 orang. Dengan demikian, mereka akan mempunyai kekuasan lebih dan juga dapat mengatur Presiden sehingga independensi Presiden bisa dipertanyakan. “Saya coba cari ke mana-mana, tetapi tidak ada di satu pun negara yang plural dan liberal yang meminta Presiden untuk mengikuti panduan-panduan yang dibuat institusi yang lebih tinggi.

Sebagai penutup acara, di hadapan mahasiswa dan pengajar STH Indonesia Jentera serta tamu yang hadir, Patrick menyimpulkan bahwa GBHN berpotensi merusak relasi antara eksekutif dan legislatif yang sebenarnya di Indonesia tidak terlalu problematik dibandingkan negara-negara lain. Kembalinya GBHN dapat membuat MPR memiliki peran dominan lagi.

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]