Kabar

Simon Butt: Implied Rights and Conditional Constitutionality

Posted by on 25/11/2016 in Kabar, Kegiatan, Kuliah Tamu

Prof. Simon Butt—profesor hukum tata negara dari University of Sydney yang sebagian besar penelitian dan spesialisasinya merupakan hukum tata negara Indonesia—banyak menjelaskan perbandingan hukum tata negara di Indonesia dengan Australia dalam menyikapi konteks hak tersirat dalam konstitusi negara masing-masing. Ia menyampaikan materi itu pada Internasional Lecture bertema “Implied Rights and Conditional Constitutionalty” yang diadakan STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara se-Jakarta dan sekitarnya. Salah satu hal yang menarik baginya adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK RI) di Indonesia yang banyak memunculkan “implied rights” dalam putusan-putusannya.

Penjelasan Simon terhadap MK RI tidak hanya menyoal fungsi kelembagaan MK RI sebagai wadah untuk melakukan judicial review (JR) terhadap suatu Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), ia juga membahas pengaruh pergantian ketua MK dan susunan hakim MK terhadap karakteristik putusan yang dikeluarkan oleh MK ketika memutus perkara JR. Ia juga menyatakan bahwa putusan MK yang banyak memunculkan implied rights merupakan hal yang menarik karena sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia memiliki kecenderungan untuk tunduk pada peraturan yang tertulis dan dimaknai secara letterlijk. Itu berbeda dengan kondisi di Australia jenis-jenis putusan yang secara memunculkan hak tersirat cenderung banyak dikritik bahkan oleh akademisi-akademisi di sekolah hukum di Australia.

Pada acara yang dilangsungkan ada Kamis, 24 November 2016 tersebut, Simon juga menjelaskan secara detil dampak hukum dan sosial dalam putusan MK yang mengandung hak tersirat. Contoh yang digunakan olehnya adalah putusan MK yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan orang tua laki-laki.

Penulis: DMI
Editor : APH

Kabar

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]