Kabar

Simon Butt: Implied Rights and Conditional Constitutionality

Posted by on 25/11/2016 in Kabar, Kegiatan, Kuliah Tamu

Prof. Simon Butt—profesor hukum tata negara dari University of Sydney yang sebagian besar penelitian dan spesialisasinya merupakan hukum tata negara Indonesia—banyak menjelaskan perbandingan hukum tata negara di Indonesia dengan Australia dalam menyikapi konteks hak tersirat dalam konstitusi negara masing-masing. Ia menyampaikan materi itu pada Internasional Lecture bertema “Implied Rights and Conditional Constitutionalty” yang diadakan STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara se-Jakarta dan sekitarnya. Salah satu hal yang menarik baginya adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK RI) di Indonesia yang banyak memunculkan “implied rights” dalam putusan-putusannya.

Penjelasan Simon terhadap MK RI tidak hanya menyoal fungsi kelembagaan MK RI sebagai wadah untuk melakukan judicial review (JR) terhadap suatu Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), ia juga membahas pengaruh pergantian ketua MK dan susunan hakim MK terhadap karakteristik putusan yang dikeluarkan oleh MK ketika memutus perkara JR. Ia juga menyatakan bahwa putusan MK yang banyak memunculkan implied rights merupakan hal yang menarik karena sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia memiliki kecenderungan untuk tunduk pada peraturan yang tertulis dan dimaknai secara letterlijk. Itu berbeda dengan kondisi di Australia jenis-jenis putusan yang secara memunculkan hak tersirat cenderung banyak dikritik bahkan oleh akademisi-akademisi di sekolah hukum di Australia.

Pada acara yang dilangsungkan ada Kamis, 24 November 2016 tersebut, Simon juga menjelaskan secara detil dampak hukum dan sosial dalam putusan MK yang mengandung hak tersirat. Contoh yang digunakan olehnya adalah putusan MK yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan orang tua laki-laki.

Penulis: DMI
Editor : APH

Kabar

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Sidang Uji Materiil UU Minerba

Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, memberikan […]

OPIUM Jentera: Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Guna memfasilitasi masukan yang menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak relevan dengan […]

Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Saat diundangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung bangsa Indonesia, mengandung […]

Napak Tilas Jejak Cak Munir dalam Perjuangan Buruh

Munir, buruh, dan pekerja migran adalah ikon yang saling berikat kuat satu sama lain. Pada […]

RUU Hukum Acara Perdata dan Arah Reformasi Eksekusi Perdata

Pemerintah melalui instrumen perencanaan pembangunan nasional sudah menyinggung reformasi hukum perdata dan hukum acara perdata. […]

Peran Penting Bahasa dalam Pembentukan Hukum dan Kebijakan

Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]

Prinsip Pemidanaan dalam Rancangan KUHP

Pengajar Jentera, Anugerah Rizki Akbari dan Rifqi S. Assegaf menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Sentencing Principles […]

Mahasiswa Jentera Terbitkan Podcast Suara Jentera

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mata kuliah Kewarganegaraan tahun 2021/2022 mengerjakan proyek kelompok dengan […]