Kabar

Seluk-Beluk Peraturan Perundangan-undangan dari Badan Keahlian DPR

Posted by on 31/03/2016 in Kabar

Seluk-Beluk Peraturan Perundangan-undangan dari Badan Keahlian DPR

Dalam rangka mata kuliah Penalaran Hukum, mahasiswa Jentera belajar di luar kelas. Kali ini, mereka mengunjungi Sekretarian Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bertemu dengan Badan Keahlian DPR. Ada tiga orang yang mewakili Badan Keahlian dan menyambut mahasiswa pada 31 Maret 2016, yaitu Riris Khatarina (Peneliti), Wiwin (Perancang UU Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri), dan Najib (Perancang UU Bidang Kesejahteraan Rakyat).

Mahasiswa mendapat gambaran singkat struktur Badan Keahlian DPR serta proses perancangan undang-undang. Dalam penjelasan tentang proses perancangan undang-undang, mahasiswa dijelaskan dari proses tahapan pembentukan, macam-macam pengusul penyusunan undang-undang, dan penjelasan lebih lanjut proses penyusunan undang-undang dari pengusul DPR.

Selanjutnya, Prolegnas menjadi topik diskusi, baik dari penyusunan, penyiapan pembuatan naskah akademik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan RUU di DPR, serta tataran teknis dan keadaan realitas ketika pembahasan dilakukan. Demikian penjelasan Najib. Selain proses yang sudah disebutkan, unsur politis juga begitu kental sepanjang proses.

Materi dilanjutkan dengan pembahasan terkait dokumen-dokumen, para pihak yang terlibat, serta peran dan kemanfaatan dokumen-dokumen dalam proses pembentukan UU yang disampaikan oleh Riris Khatarina, Pemilihan kata dalam penyusunan undang-undang serta teknik mendapatkan dokumen juga dibahas lebih lanjut. Dari pemaparan terkait dokumen itu, terpapar jelas praktik dalam mendapatkan dokumen masih punya banyak tantangan, terutama anggaran.

Pada ujung acara, beberapa mahasiswa diberikan kesempatan bertanya. Ada pertanyaan terkait partisipasi masyarakat, pengaruh bahasa dalam penyebaran undang-undang, juga strategi untuk menghindari judicial review. Setelahnya, mahasiswa diajak berkeliling ruangan-ruangan rapat. Dengan demikian, mereka tahu “dapur” pembuatan peraturan perundang-undangan.

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]