Kabar

Prinsip Finalitas dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

Posted by on 21/02/2020 in Kegiatan

Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan. Peninjauan Kembali memiliki semangat untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin dilakukan oleh hakim. Salah dan keliru adalah bagian dari menjadi menjadi manusia, oleh karena itu individu berhak untuk mendapatkan putusan yang benar harus dilindungi.

Di Indonesia, fungsi Peninjauan Kembali yang lebih mengemuka (baik dalam regulasi maupun pendapat para ahli dan praktisi) adalah mengoreksi kesalahan (correction of error) pada putusan final. Sementara, fungsi menjaga finalitas (maintaining finality) putusan pengadilan hampir tidak ada yang menyinggung.

Hal tersebut disampaikan oleh pengajar STH Indonesia Jentera, Binziad Kadafi dalam diskusi Prinsip Finalitas dalam Putusan Pengadilan di Indonesia yang diselenggarakan pada oleh STH Indonesia Jentera dan PSHK Indonesia pada Selasa (18/2/2020) di Jakarta. Hadir sebagai penanggap adalah Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso, dengan moderator Direktur Eksekutif PSHK, Gita Putri Damayana.

Diskusi ini membahas disertasi karya Binziad Kadafi, Ph.D. berjudul “Finality and fallibility in the Indonesian revision system: Forging the middle ground” yang telah dipertahankan dalam sidang terbuka di Tilburg University, Belanda, pada Desember 2019.

Lebih lanjut, Binziad menilai saat ini Peninjauan Kembali kerap dianggap sebagai tahapan peradilan keempat atau sebagai banding ketiga. Bahkan di perkara-perkara tertentu, Peninjauan Kembali sudah dijadikan sebagai pengganti dari banding biasa.

Binziad juga memaparkan beberapa pendapat yang menentang Peninjauan Kembali seperti biaya yang mahal, mengamncam reputasi peradilan di mata publik, tidak berguna bagi terdakwa, potensial membatasi hak terdakwa karena prospek tuntutan ulang dan kurang akurat karena lewatnya waktu dan pengadilan yang jauh. Sementara, pendapat yang mendukung Peninjauan Kembali didasarkan karena Peninjauan Kembali dapat mengoreksi keasalahan, meningkatkan akurasi, memulihkan kepercayaan publik, mendorong perdamaian di masyarakat, dan mendorong kesatuan.

Dalam tanggapannya, Prof. Topo Santoso menilai disertasi ini merupakan jembatan antara pihak yang menolak dan setuju dengan Peninjauan Kembali. Lebih lanjut, Prof. Topo menilai fungsi Peninjauan Kembali untuk menjaga finalitas (maintaining finality) putusan pengadilan dalam konteks Indonesia sangat sulit karena terlalu banyak variabel yang harus dipenuhi. Ia juga berharap temuan Binziad dalam disertasinya dapat menjadi bahan bacaan penting dan dibahas oleh para pengambil kebijakan.

Video diskusi dapat disaksikan di sini, sementara disertasi lengkap dapat di halaman ini.

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]