Kabar

Prinsip Finalitas dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

Posted by on 21/02/2020 in Kegiatan

Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan. Peninjauan Kembali memiliki semangat untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin dilakukan oleh hakim. Salah dan keliru adalah bagian dari menjadi menjadi manusia, oleh karena itu individu berhak untuk mendapatkan putusan yang benar harus dilindungi.

Di Indonesia, fungsi Peninjauan Kembali yang lebih mengemuka (baik dalam regulasi maupun pendapat para ahli dan praktisi) adalah mengoreksi kesalahan (correction of error) pada putusan final. Sementara, fungsi menjaga finalitas (maintaining finality) putusan pengadilan hampir tidak ada yang menyinggung.

Hal tersebut disampaikan oleh pengajar STH Indonesia Jentera, Binziad Kadafi dalam diskusi Prinsip Finalitas dalam Putusan Pengadilan di Indonesia yang diselenggarakan pada oleh STH Indonesia Jentera dan PSHK Indonesia pada Selasa (18/2/2020) di Jakarta. Hadir sebagai penanggap adalah Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso, dengan moderator Direktur Eksekutif PSHK, Gita Putri Damayana.

Diskusi ini membahas disertasi karya Binziad Kadafi, Ph.D. berjudul “Finality and fallibility in the Indonesian revision system: Forging the middle ground” yang telah dipertahankan dalam sidang terbuka di Tilburg University, Belanda, pada Desember 2019.

Lebih lanjut, Binziad menilai saat ini Peninjauan Kembali kerap dianggap sebagai tahapan peradilan keempat atau sebagai banding ketiga. Bahkan di perkara-perkara tertentu, Peninjauan Kembali sudah dijadikan sebagai pengganti dari banding biasa.

Binziad juga memaparkan beberapa pendapat yang menentang Peninjauan Kembali seperti biaya yang mahal, mengamncam reputasi peradilan di mata publik, tidak berguna bagi terdakwa, potensial membatasi hak terdakwa karena prospek tuntutan ulang dan kurang akurat karena lewatnya waktu dan pengadilan yang jauh. Sementara, pendapat yang mendukung Peninjauan Kembali didasarkan karena Peninjauan Kembali dapat mengoreksi keasalahan, meningkatkan akurasi, memulihkan kepercayaan publik, mendorong perdamaian di masyarakat, dan mendorong kesatuan.

Dalam tanggapannya, Prof. Topo Santoso menilai disertasi ini merupakan jembatan antara pihak yang menolak dan setuju dengan Peninjauan Kembali. Lebih lanjut, Prof. Topo menilai fungsi Peninjauan Kembali untuk menjaga finalitas (maintaining finality) putusan pengadilan dalam konteks Indonesia sangat sulit karena terlalu banyak variabel yang harus dipenuhi. Ia juga berharap temuan Binziad dalam disertasinya dapat menjadi bahan bacaan penting dan dibahas oleh para pengambil kebijakan.

Video diskusi dapat disaksikan di sini, sementara disertasi lengkap dapat di halaman ini.

Kabar

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Sidang Uji Materiil UU Minerba

Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, memberikan […]

OPIUM Jentera: Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Guna memfasilitasi masukan yang menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak relevan dengan […]

Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Saat diundangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung bangsa Indonesia, mengandung […]

Napak Tilas Jejak Cak Munir dalam Perjuangan Buruh

Munir, buruh, dan pekerja migran adalah ikon yang saling berikat kuat satu sama lain. Pada […]

RUU Hukum Acara Perdata dan Arah Reformasi Eksekusi Perdata

Pemerintah melalui instrumen perencanaan pembangunan nasional sudah menyinggung reformasi hukum perdata dan hukum acara perdata. […]

Peran Penting Bahasa dalam Pembentukan Hukum dan Kebijakan

Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]

Prinsip Pemidanaan dalam Rancangan KUHP

Pengajar Jentera, Anugerah Rizki Akbari dan Rifqi S. Assegaf menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Sentencing Principles […]

Mahasiswa Jentera Terbitkan Podcast Suara Jentera

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mata kuliah Kewarganegaraan tahun 2021/2022 mengerjakan proyek kelompok dengan […]