Kabar

Presiden Siap Membuka Konferensi HTN untuk Perkuat Kabinet Presidensial Efektif

Posted by on 08/08/2019 in Kabar, Kegiatan

Rabu, 7 Agutus 2019, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, guna menyampaikan rencana penyelenggaraan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-6, yang akan diselenggarakan pada 2-4 September 2019 di Jakarta.

Hadir Pengurus Pusat APHTN-HAN yaitu Ketua Umum Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Para Wakil Ketua: Prof. Widodo Eka Tjahjana, Prof. Dr. Suko Wiyono; Sekretaris Jenderal Dr. Himawan Estu Bagijo, Dewan Pembina Dr. Harjono,Wakil Ketua STH Indonesia Jentera merangkap sebagai Ketua Panitia KNHTN Ke-6 Bivitri Susanti, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari, dan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Sementara dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam pertemuan tersebut, Pengurus Pusat APHTN-HAN menyampaikan KNHTN Ke-6 yang akan diikuti 250 an akademisi HTN dari seluruh Indonesia ini mengambil tema “Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif.” Tema ini dipilih mengingat paska Pemilu terselenggara maka saatnya fokus dialihkan bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dapat membentuk kabinet yang di dalamnya akan mampu mewujudkan janji-janji kampanyenya. Penyusunan Kabinet yang meliputi jumlah kementerian, nama kementerian, personal yang mengisi pos Menteri adalah momentum yang sangat strategis dalam mewujudkan kabinet yang efektif dalam bekerja. Untuk itu sudah saatnya Presiden perlu didukung agar tidak semata-mata menggunakan pendekatan politik dalam membentuk kabinetnya melainkan juga perlu menggunakan parameter lainnya yaitu prinsip-prinsip yang biasa diterapkan oleh negara yang menganut sistem presidensial salah satunya adalah anggota kabinet harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan mumpuni dan fokus dalam mensukseskan agenda-agenda kerja Presiden serta mempunyai rekam jejak baik agar tidak menjadi beban presiden di kemudian hari.

Dalam pertemuan ini Pengurus Pusat APHTN-HAN juga meminta kesediaan Presiden Joko Widodo untuk membuka Konferensi ini di Istana Negara pada 2 September 2019 dan menerima rekomendasi yang akan dihasilkan dari konferensi selama dua hari tersebut. Presiden Joko Widodo menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan keinginannya untuk mengefektifkan pemerintahannya sekaligus membantu mendorong diskursus akademik di bidang hukum ketatanegaraan mengenai sistem pemerintahan presidensial yang efektif. KNHTN merupakan konferensi tahunan yang digagas oleh PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas dan kemudian diselenggarakan bersama dengan APHTN-HAN. KNHTN ke-6 ini diselenggarakan bersama oleh APHTN-HAN, PUSaKO, PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera di Jakarta

Kabar

Podcast Bincang Jentera Episode 3: Sepak Bola Indonesia, Masih Ada Harapan?

Sepakbola Indonesia tidak hanya dapat dinikmati dari permainan dan kompetisinya. Lebih luas dari itu, juga […]

Meneropong Persaingan Usaha Sektor E-Commerce di tengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang mewabah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, kemudian banyak merubah pola kehidupan. Salah […]

Menakar Praktik Pembentukan Undang-Undang dan Tindakan Pemerintah Yang Melawan Putusan Pengadilan

Pemerintah dalam beberapa kesempatan melakukan tindakan yang melanggar putusan pengadilan baik dalam bentuk regulasi dan […]

Ulang Tahun ke-9, Jentera Luncurkan Podcast Bincang Jentera

Pada 1 Juli 2011, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera didirikan oleh beberapa akademisi dan […]

Objektivitas Tuntutan Jaksa dalam Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Penuntut Umum mengajukan tuntutan 1 tahun penjara terhadap pelaku penyerangan Novel Baswedan. Alasan yang digunakan […]

Aksi Mahasiswa Hukum Melawan Covid-19

Pelaksanaan anjuran untuk jaga jarak fisik atau physical distancing merupakan suatu upaya untuk memutus rantai […]

Mitigasi Risiko dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Menimbang masih tingginya angka kasus penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia serta memperhatikan Keputusan Gubernur DKI […]

Kepengurusan Baru BEM dan BPM STH Indonesia Jentera Tahun 2020-2021

Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia […]