Kabar

Politik Hukum untuk Tujuan Negara

Posted by on 17/02/2017 in Kabar, Kegiatan

Indonesia adalah negara hukum, bukan rechtstaat dan bukan pula rule of law. Itulah yang diungkapkan Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. dalam kuliah pembuka Hukum Tata Negara dan Kekuasaan Eksekutif di STH Indonesia Jentera. Alasannya, istilah rechtstaat biasa disebut pada negara yang menganut sistem civil law yang bersumber pada hukum tertulis untuk mencapai kepastian hukum. Sementara itu, istilah rule of law biasa disebut di negara yang menganut sistem common law yang bersumber dari kebiasaan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan. Indonesia bukan semata-mata condong pada salah satunya, tetapi mengambil jalan tengah. Negara hukum yang berusaha mencapai kepastian sekaligus keadilan.

 

Konsep negara hukum tersebut menjadi bagian pembahasan topik politik hukum yang diangkat pada Selasa, 14 Februari 2017. Mahfud menjelaskan politik hukum sebagai kebijakan tentang hukum yang harus diberlakukan atau yang tidak boleh diberlakukan untuk mencapai tujuan bernegara. Karenanya, hukum dibentuk demi perwujudan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945.

 

Terkonsepnya politik hukum Indonesia dimulai sejak 1960. Melalui TAP MPR No. 1/MPRS/1960, MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Setelah itu, politik hukum tergambar dalam  Program Pembangunan Nasional (propenas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Saat ini, kita dapat melihat Program Legislasi Nasional (prolegnas) sebagai potret politik hukum. Kepentingan pemerintah, DPR, dan DPD untuk membahas produk hukum yang diprioritaskan pada periode tertentu ada dalam prolegnas.

 

Mahfud juga menjelaskan bahwa sumber hukum tidak sama dengan hukum. Kitab suci, kebiasaan, dan adat istiadat bisa menjadi sumber hukum, tetapi bukan lantas merupakan hukum yang diakui. Harus ada penetapan dari negara untuk menyatakan sesuatu itu disebut hukum, dalam hal ini bisa undang-undang, peraturan presiden, ataupun peraturan daerah. Pemaparan itu memantik pertanyaan dari salah satu mahasiswa, Guntoro, mengenai peraturan daerah di Aceh yang mewajibkan perempuan untuk berjilbab. Mahfud menjawab dengan terlebih dulu menguraikan konteks pembentukan Pemerintah Aceh yang berbeda dengan pemerintah daerah lain. Terdapat kepentingan-kepentingan yang dinegosiasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Perjanjian Helsinki, salah satunya terkait peraturan yang berlaku di Aceh. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, kecuali bidang-bidang lain, seperti hubungan luar negeri yang merupakan kewenangan pemerintah. Politik memang bicara tentang kepentingan. Namun, ketika bicara tentang politik hukum, bukan semata-mata kepentingan. Lebih luas, dia bicara mengenai hukum yang diciptakan untuk mencapai tujuan bernegara.

 

Penulis:Estu Dyah

Editor: Amalia Puri Handayani

 

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]