Kabar

Politik Hukum untuk Tujuan Negara

Posted by on 17/02/2017 in Kabar, Kegiatan

Indonesia adalah negara hukum, bukan rechtstaat dan bukan pula rule of law. Itulah yang diungkapkan Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. dalam kuliah pembuka Hukum Tata Negara dan Kekuasaan Eksekutif di STH Indonesia Jentera. Alasannya, istilah rechtstaat biasa disebut pada negara yang menganut sistem civil law yang bersumber pada hukum tertulis untuk mencapai kepastian hukum. Sementara itu, istilah rule of law biasa disebut di negara yang menganut sistem common law yang bersumber dari kebiasaan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan. Indonesia bukan semata-mata condong pada salah satunya, tetapi mengambil jalan tengah. Negara hukum yang berusaha mencapai kepastian sekaligus keadilan.

 

Konsep negara hukum tersebut menjadi bagian pembahasan topik politik hukum yang diangkat pada Selasa, 14 Februari 2017. Mahfud menjelaskan politik hukum sebagai kebijakan tentang hukum yang harus diberlakukan atau yang tidak boleh diberlakukan untuk mencapai tujuan bernegara. Karenanya, hukum dibentuk demi perwujudan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945.

 

Terkonsepnya politik hukum Indonesia dimulai sejak 1960. Melalui TAP MPR No. 1/MPRS/1960, MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Setelah itu, politik hukum tergambar dalam  Program Pembangunan Nasional (propenas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Saat ini, kita dapat melihat Program Legislasi Nasional (prolegnas) sebagai potret politik hukum. Kepentingan pemerintah, DPR, dan DPD untuk membahas produk hukum yang diprioritaskan pada periode tertentu ada dalam prolegnas.

 

Mahfud juga menjelaskan bahwa sumber hukum tidak sama dengan hukum. Kitab suci, kebiasaan, dan adat istiadat bisa menjadi sumber hukum, tetapi bukan lantas merupakan hukum yang diakui. Harus ada penetapan dari negara untuk menyatakan sesuatu itu disebut hukum, dalam hal ini bisa undang-undang, peraturan presiden, ataupun peraturan daerah. Pemaparan itu memantik pertanyaan dari salah satu mahasiswa, Guntoro, mengenai peraturan daerah di Aceh yang mewajibkan perempuan untuk berjilbab. Mahfud menjawab dengan terlebih dulu menguraikan konteks pembentukan Pemerintah Aceh yang berbeda dengan pemerintah daerah lain. Terdapat kepentingan-kepentingan yang dinegosiasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Perjanjian Helsinki, salah satunya terkait peraturan yang berlaku di Aceh. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, kecuali bidang-bidang lain, seperti hubungan luar negeri yang merupakan kewenangan pemerintah. Politik memang bicara tentang kepentingan. Namun, ketika bicara tentang politik hukum, bukan semata-mata kepentingan. Lebih luas, dia bicara mengenai hukum yang diciptakan untuk mencapai tujuan bernegara.

 

Penulis:Estu Dyah

Editor: Amalia Puri Handayani

 

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]