Kabar

Politik Hukum untuk Tujuan Negara

Posted by on 17/02/2017 in Kabar, Kegiatan

Indonesia adalah negara hukum, bukan rechtstaat dan bukan pula rule of law. Itulah yang diungkapkan Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. dalam kuliah pembuka Hukum Tata Negara dan Kekuasaan Eksekutif di STH Indonesia Jentera. Alasannya, istilah rechtstaat biasa disebut pada negara yang menganut sistem civil law yang bersumber pada hukum tertulis untuk mencapai kepastian hukum. Sementara itu, istilah rule of law biasa disebut di negara yang menganut sistem common law yang bersumber dari kebiasaan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan. Indonesia bukan semata-mata condong pada salah satunya, tetapi mengambil jalan tengah. Negara hukum yang berusaha mencapai kepastian sekaligus keadilan.

 

Konsep negara hukum tersebut menjadi bagian pembahasan topik politik hukum yang diangkat pada Selasa, 14 Februari 2017. Mahfud menjelaskan politik hukum sebagai kebijakan tentang hukum yang harus diberlakukan atau yang tidak boleh diberlakukan untuk mencapai tujuan bernegara. Karenanya, hukum dibentuk demi perwujudan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945.

 

Terkonsepnya politik hukum Indonesia dimulai sejak 1960. Melalui TAP MPR No. 1/MPRS/1960, MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Setelah itu, politik hukum tergambar dalam  Program Pembangunan Nasional (propenas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Saat ini, kita dapat melihat Program Legislasi Nasional (prolegnas) sebagai potret politik hukum. Kepentingan pemerintah, DPR, dan DPD untuk membahas produk hukum yang diprioritaskan pada periode tertentu ada dalam prolegnas.

 

Mahfud juga menjelaskan bahwa sumber hukum tidak sama dengan hukum. Kitab suci, kebiasaan, dan adat istiadat bisa menjadi sumber hukum, tetapi bukan lantas merupakan hukum yang diakui. Harus ada penetapan dari negara untuk menyatakan sesuatu itu disebut hukum, dalam hal ini bisa undang-undang, peraturan presiden, ataupun peraturan daerah. Pemaparan itu memantik pertanyaan dari salah satu mahasiswa, Guntoro, mengenai peraturan daerah di Aceh yang mewajibkan perempuan untuk berjilbab. Mahfud menjawab dengan terlebih dulu menguraikan konteks pembentukan Pemerintah Aceh yang berbeda dengan pemerintah daerah lain. Terdapat kepentingan-kepentingan yang dinegosiasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Perjanjian Helsinki, salah satunya terkait peraturan yang berlaku di Aceh. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, kecuali bidang-bidang lain, seperti hubungan luar negeri yang merupakan kewenangan pemerintah. Politik memang bicara tentang kepentingan. Namun, ketika bicara tentang politik hukum, bukan semata-mata kepentingan. Lebih luas, dia bicara mengenai hukum yang diciptakan untuk mencapai tujuan bernegara.

 

Penulis:Estu Dyah

Editor: Amalia Puri Handayani

 

Kabar

Pengajar Jentera Kritik Putusan Pengujian UU KPK

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menjadi salah satu narasumber dalam webinar […]

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]