Kabar

Polemik Masa Jabatan Wakil Presiden

Posted by on 02/08/2018 in Kabar, Kegiatan, Konferensi

Senin (23/7), bertempat di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, diselenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi dengan tema “Polemik Masa Jabatan Wakil Presiden”. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) yang melibatkan beberapa akademisi, yaiut Bivitri Susanti (STH Indonesia Jentera), Bayu Dwi Anggono (PUSKAPSI FH Universitas Jember), Feri Amsari (PUSaKO FH Universitas Andalas), Titi Anggraini (Perludem), Oce Madril (Pukat UGM), Jimmy Usfunan (Universitas Udayana), dan Agus Riewanto (Pusat Kajian Hukum Demokrasi FH Universitas Sebelas Maret).

Diskusi tersebut digagas sebagai respon terhadap pengajuan diri Jusuf Kalla sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 6/PUU-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi dan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf n UU Pemilu oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) berpandangan bahwa Pasal 169 huruf n UU Pemilu hanya pemindahan dari ketentuan Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Karenanya, permohanan baik pemohon maupun pihak terkait adalah mengubah ketentuan Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang sebenarnya bukan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia 1945 sendiri telah diamanatkan bahwa penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya berlaku untuk satu kali masa jabatan. Oleh karena itu, konstitusi telah secara tegas mengamanatkan bahwa terdapat pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, untuk menghindarkan negara dari otoritarianisme seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Terkait dengan pandangan bahwa Wakil Presiden merupakan jabatan yang sama dengan Menteri, karena statusnya sebagai pembantu Presiden seperti yang tertera dalam Pasal 4 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, sehingga masa jabatannya tidak dapat disamakan dengan Presiden, Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) menilai bahwa hal tersebut adalah pandangan yang tidak tepat. Wakil Presiden tidak sama dengan Menteri karena pemberhentiannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme impeachement, sedangkan pemberhentian Menteri merupakan wewenang Presiden. Wakil Presiden juga dipilih melalui Pemilu, sedangkan Menteri dipilih secara prerogatif oleh Presiden.

Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) kemudian juga menyoroti legal standing Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai pemohon. Berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-XVI/2018, hanya partai politik peserta pemilu yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki legal standing. Sedangkan Perindo baru ikut serta pada pemilu 2019 mendatang sehingga dipastikan tidak memiliki legal standing, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan tersebut. Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi (KSKD) menyimpulkan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara No. 60/PUU-XVI/2018, maka semua usaha pembatasan kekuasaan akan terancam. Hal tersebut akan berimbas juga pada pembatasan jabatan kepala daerah dan wakilnya, kepala atau anggota Lembaga negara/badan/komisi dan jabatan lainnya. Hal tersebut akan berdampak pada lambatnya proses regenerasi kepemimpinan karena kekuasaan akan berputar pada pihak-pihak tertentu saja. Perputaran tersebut berpotensi memunculkan absolutisme kekuasaan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan menjadi pemicu terulangnya praktik KKN seperti pada masa otoritarianisme Orde Baru.(FNI)

Kabar

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Sidang Uji Materiil UU Minerba

Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, memberikan […]

OPIUM Jentera: Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Guna memfasilitasi masukan yang menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak relevan dengan […]

Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Saat diundangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung bangsa Indonesia, mengandung […]

Napak Tilas Jejak Cak Munir dalam Perjuangan Buruh

Munir, buruh, dan pekerja migran adalah ikon yang saling berikat kuat satu sama lain. Pada […]

RUU Hukum Acara Perdata dan Arah Reformasi Eksekusi Perdata

Pemerintah melalui instrumen perencanaan pembangunan nasional sudah menyinggung reformasi hukum perdata dan hukum acara perdata. […]

Peran Penting Bahasa dalam Pembentukan Hukum dan Kebijakan

Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]

Prinsip Pemidanaan dalam Rancangan KUHP

Pengajar Jentera, Anugerah Rizki Akbari dan Rifqi S. Assegaf menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Sentencing Principles […]

Mahasiswa Jentera Terbitkan Podcast Suara Jentera

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mata kuliah Kewarganegaraan tahun 2021/2022 mengerjakan proyek kelompok dengan […]