Kabar

Perebutan Ruang Hidup

Posted by on 20/09/2016 in Kabar, Kegiatan

Perebutan ruang terjadi melalui peraturan-peraturan yang menaunginya, mulai dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, hingga Keputusan Gubernur. Begitulah Vera Soekamvi memulai diskusinya bersama mahasiswa Semester 1 untuk membuka mata kuliah Hukum dalam Masyarakat. Setelah memberikan gambaran umum tentang tarik-menarik ruang, ia menceritakan pengalamannya yang turun langsung membantu warga dalam kasus penggusuran di Kampung Pulo dan Bukit Duri.

Persoalan ganti rugi penggusuran bukan berarti kemewahan yang didapat oleh warga, melainkan itu adalah hak mereka. Maka itu, ganti rugi harus sangat layak bagi warga karena penggusuran bisa dikatakan juga memindahkan kehidupan mereka. Vera menceritakan pengalamannya, “Situasi warga semakin dipersulit karena saat ini, kepemilikan tanah tidak boleh komunal; warga tidak boleh punya hak milik, hanya punya hak sewa yang berlaku dua tahun.” Peraturan yang berlaku seringnya meminggirkan warga yang tidak punya banyak akses terhadap keadilan.

“Legal tetapi tidak terlegitimasi,” Eko Cahyono dari Sajogyo Institute langsung menyambung diskusi dengan tema perebutan ruang hidup yang perlu peka imajinasi spasial. Hukum formal bukan berarti menjamin keadilan sosial. Ada pertarungan politik di dalamnya yang jauh lebih kental. Ada tiga paradigma politik sumber daya alam, yaitu konservasionistik, developmentalistik yang melihatnya sebagai faktor ekonomi, dan eko-populis yang melihatnya sebagai satu-kesatuan.

Perlu diperhatikan dasar pandangnya, yaitu pertama, tanah dan sumber-sumber agraria bukan sepenuhnya barang dagangan; kedua, hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alamnya bersifat kompleks dan berlapis; ketiga, masalah-masalah agraria bersifat historis. Menurut Eko pada Senin, 19 September 2016 di Kampus Jentera, perlu ada penegasan duduk perkara terkait persoalan agraria.

Teori di kelas memang penting, tapi pengalaman akan membuatnya semakin membekas. Maka itu, setelah kuliah perdana ini, mahasiswa mendapat tugas untuk turun lapangan ke Bukit Duri dan Kampung Pulo untuk berkenalan langsung dengan warga dan melihat situasi di sana. Mereka akan mempresentasikannya pada pertemuan mata kuliah Hukum dalam Masyarakat selanjutnya.

Penulis: APH

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]