Kabar

Peraturan Hukum Acara Perdata Menyebar

Posted by on 21/09/2016 in Kabar, Kegiatan

Jika ada sengketa dan kedua pihak memutuskan untuk berdamai, penyelesaiannya tidak perlu dilakukan dengan proses acara perdata pengadilan.

Jika perlu bantuan pihak ketiga dalam penyelesaiannya, pihak ketiga pun tidak boleh terlalu ikut campur. Mekanisme seperti itu disebut dengan mediasi.

Jika A dan B terlibat utang-piutang, hukum acara perdata tidak diperlukan selama ada kesepakatan untuk menyelesaikan utang-piutang itu antara kedua belah pihak.

Pengadilan baru diperlukan jika ada peraturan yang mengikat.

 

Gambaran umum tersebut disampaikan oleh Ibu Mariana Sutadi, perempuan pertama sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial periode 2004—2008, ketika membuka kuliah perdana Hukum Acara Perdata. Dalam kasus pidana, kebenaran yang hakiki yang harus dicari. Kalau kasus perdata, salah satu pihak mengakui, itu sudah selesai. Kasusnya didalilkan oleh penggugat, dibenarkan oleh tergugat. Itu sudah menjadi kebenaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata cara pemanggilannya? Di manakah itu semua diatur?

 

Menurut Ibu Mariana pada 2 September 2016 di Kampus Jentera, Indonesia belum mempunyai peraturan yang mengatur hukum acara perdata secara khusus setelah merdeka. Hukum Acara Perdata itu ada, tetapi tersebar di berbagai peraturan. Apakah Herzien Inlandsch Reglement (HIR) cukup menampung ketentuan yang bisa mengatasi permasalahan? Ketika HIR tidak bisa mengatasinya, ketentuan dalam Reglement op de Rechtvordering (RV) dipinjam atau digunakan untuk mengatasi permasalahan terkait hukum acara perdata.

 

Bagaimana kalau kita menggugat pihak yang tidak pandai menulis? Ketentuan soal itu belumlah ada. Orang-orang yang digugat ini tidak boleh dikelabui. Oleh karenanya, Hakim dapat membantu soal alasan hukum tergugat yang tidak pandai menulis ini. Tergugat bisa menyatakannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri akan mencatat atau menyuruh mencatat pernyataan tergugat. Hal itu sesuai dengan asas hukum acara perdata, yaitu persamaan di depan hukum dan putusan harus diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Jika ini tidak dilakukan, putusan dianggap batal. Setelah proses soal pembantuan terhadap tergugat, Hakim akan memberikan nasihat hukum. Namun, dengan ramainya advokat saat ini, peran hakim saat ini tidak perlu lagi berfungsi memberikan nasihat.

 

Kabar

Pengajar Jentera Kritik Putusan Pengujian UU KPK

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menjadi salah satu narasumber dalam webinar […]

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]