Kabar

Peraturan Hukum Acara Perdata Menyebar

Posted by on 21/09/2016 in Kabar, Kegiatan

Jika ada sengketa dan kedua pihak memutuskan untuk berdamai, penyelesaiannya tidak perlu dilakukan dengan proses acara perdata pengadilan.

Jika perlu bantuan pihak ketiga dalam penyelesaiannya, pihak ketiga pun tidak boleh terlalu ikut campur. Mekanisme seperti itu disebut dengan mediasi.

Jika A dan B terlibat utang-piutang, hukum acara perdata tidak diperlukan selama ada kesepakatan untuk menyelesaikan utang-piutang itu antara kedua belah pihak.

Pengadilan baru diperlukan jika ada peraturan yang mengikat.

 

Gambaran umum tersebut disampaikan oleh Ibu Mariana Sutadi, perempuan pertama sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial periode 2004—2008, ketika membuka kuliah perdana Hukum Acara Perdata. Dalam kasus pidana, kebenaran yang hakiki yang harus dicari. Kalau kasus perdata, salah satu pihak mengakui, itu sudah selesai. Kasusnya didalilkan oleh penggugat, dibenarkan oleh tergugat. Itu sudah menjadi kebenaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata cara pemanggilannya? Di manakah itu semua diatur?

 

Menurut Ibu Mariana pada 2 September 2016 di Kampus Jentera, Indonesia belum mempunyai peraturan yang mengatur hukum acara perdata secara khusus setelah merdeka. Hukum Acara Perdata itu ada, tetapi tersebar di berbagai peraturan. Apakah Herzien Inlandsch Reglement (HIR) cukup menampung ketentuan yang bisa mengatasi permasalahan? Ketika HIR tidak bisa mengatasinya, ketentuan dalam Reglement op de Rechtvordering (RV) dipinjam atau digunakan untuk mengatasi permasalahan terkait hukum acara perdata.

 

Bagaimana kalau kita menggugat pihak yang tidak pandai menulis? Ketentuan soal itu belumlah ada. Orang-orang yang digugat ini tidak boleh dikelabui. Oleh karenanya, Hakim dapat membantu soal alasan hukum tergugat yang tidak pandai menulis ini. Tergugat bisa menyatakannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri akan mencatat atau menyuruh mencatat pernyataan tergugat. Hal itu sesuai dengan asas hukum acara perdata, yaitu persamaan di depan hukum dan putusan harus diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Jika ini tidak dilakukan, putusan dianggap batal. Setelah proses soal pembantuan terhadap tergugat, Hakim akan memberikan nasihat hukum. Namun, dengan ramainya advokat saat ini, peran hakim saat ini tidak perlu lagi berfungsi memberikan nasihat.

 

Kabar

Call For Paper Jentera: Jurnal Hukum Edisi Vol. 4 No. 2 (2021)

Jentera bertujuan memfasilitasi dan mendorong pembaruan hukum dan kebijakan di Indonesia, mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum […]

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]