Kabar

Peraturan Desa dalam Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Posted by on 17/10/2017 in Kabar, Kuliah Tamu

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan terjadinya perubahan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang itu disebutkan jenis ketentuan peraturan baru dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Aktivitas Anna Sinaga di Badan Restorasi Gambut Indonesia membawanya banyak bersentuhan dengan jenis peraturan baru itu, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan restorasi lahan gambut di Indonesia. Ia memberikan kuliah mengenai peraturan tingkat desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia kepada mahasiswa semester 3 (tiga) peserta Mata Kuliah Ilmu Perundang-undangan, STH Indonesia Jentera pada hari Rabu, 11 Oktober 2017.

Anna menjelaskan perihal pengalamannya bersentuhan dengan perancangan peraturan desa pasca disahkannya UU Desa, kasus paling umum yang paling sering ia tangani adalah peraturan desa berkaitan dengan pengelolaan lahan gambut di berbagai daerah. Ia menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang mana peraturan dengan hierarki lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Hal itu juga berlaku bagi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Menurutnya, sebagaimana diatur dalam UU Desa, Pasal 69 ayat (2) mengatur bahwa jenis-jenis peraturan itu dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Ia memberikan contoh misalnya dalam pengelolaan lahan gambut, maka peraturan desa yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan instruksi dan pedoman pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Ia juga menjelaskan bagaimana mekanisme pembentukan suatu peraturan daerah dan bagaimana hubungannya dengan pelaksanaan dan pembatalannya. Suatu peraturan desa haruslah melalui mekanisme musyawarah desa, hal ini tentu harus didorong pelaksanaannya agar instrument peraturan tingkat desa ini tidak menjadi alat kesewenang-wenangan, karena pembentukan daerah-daerah kecil seperti desa ini selalu berpotensi untuk melahirkan “raja-raja kecil” yang akhirnya menyebabkan masyarakat tidak terpenuhi kebutuhannya dan tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

Selain membahas tentang hierarki peraturan tingkat desa, ia juga menceritakan sedikit banyak tentang bagaimana praktik dan kondisi pengelolaan lahan gambut di Indonesia saat ini. Ia juga menjelaskan alasan ilmiah yang menyebabkan banyak pemilik lahan lebih memilih untuk melakukan pembakaran lahan agar lahan gambut dapat berfungsi secara ekonomis. Untuk menutup, ia menegaskan dengan adanya peraturan tingkat desa ini maka mahasiswa hukum perlu belajar dan memahami. Karena dalam tataran praktik, peraturan tingkat desa ini sudah banyak digunakan khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya desa.

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]