Miko Ginting

Miko Ginting

Staf Pengajar

Miko Ginting adalah pengajar pada Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera sejak awal pendirian perguruan tinggi ini. Pada 2015-2018, Miko merupakan Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Jentera yang pertama. Miko, panggilan akrabnya, menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan lulus dengan predikat Cum Laude pada 2012. Ketika lulus dari jenjang sarjana dengan tugas akhir mengenai Hak Imunitas Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia, ia diberikan penghargaan The Inspirational Alumni oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Pada 2015, ia diberikan penghargaan The Young Talented Alumni oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Ia pernah mengikuti pelatihan nongelar untuk topik Course on Social Research Method di National University of Singapore bekerja sama dengan International Political Science Association pada 2014. Sebagai akademisi dan pegiat publik, ia sering diminta menjadi narasumber dalam berbagai forum serta di media populer. Pada 2020, ia memutuskan untuk melanjutkan studi dan memperoleh gelar Master of Arts in the Sociology of Law dari The International Institute of the Sociology of Law, Universidad Des Pais Vasco, Oñati, Basque, Spanyol. Ia menulis tesis mengenai dimensi politik moralitas dalam perubahan hukum dengan lebih spesifik melihat soal konflik dan kompetisi antar-nilai dalam perubahan hukum. Sejak April 2021, Miko menjabat sebagai Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia.

Area yang menjadi fokusnya adalah reformasi peradilan, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana, perspektif socio-legal dalam hukum pidana, hak asasi manusia, dan mekanisme akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

 

Pendidikan:
Sarjana Hukum (S.H.) – Universitas Padjadjaran (2012)
Master of Arts (M.A.) dalam bidang Socio-legal – The International Institute of the Sociology of Law, Universidad Des Pais Vasco, Oñati, Basque, Spanyol (2020)

Aktivitas

Tahun Aktivitas
2012-sekarang Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
2015-sekarang Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
2012-sekarang Anggota aktif dalam beberapa kelompok masyarakat sipil, seperti Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Koalisi Pemantau Peradilan, Koalisi Anti Pemidanaan yang Dipaksakan, dan Koalisi Anti Kriminalisasi.



Daftar Mata Kuliah

Keunggulan Blended

Learning


  • Kuliah jadi lebih fleksibel, efektif, dan efisien
  • Medium belajar beragam
  • Tren belajar di masa depan

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Keunggulan Program Blended Learning:

  • Metode Belajar
  • Berada di antara komunitas pembaru hukum
  • Program Magang

Mari bergabung dengan kami , Daftarkan dirimu sekarang!

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]