Kabar

Pengajar Jentera Menjadi Pemateri dalam The Global Summit 2021

Posted by on 21/01/2021 in Kabar, Kegiatan

Bivitri Susanti, menjadi salah satu narasumber dalam forum The Global Summit bertajuk “Constitutionalism in Indonesian’ Adolescent Democracy: The Dilemmas In the Third Largest Democracy”, yang diselenggarakan oleh the International Forum on the Future of Constitutionalism bekerjasama dengan the Constitutional Studies Program at the University of Texas at Austin, pada Sabtu (16/1/2021) secara daring.

Dalam kesempatan tersebut, Bivitri mengangkat pembahasan perihal peran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk demokrasi di Indonesia. Bivitri menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk pada 2003 dan merupakan amanah dari amandemen ketiga UUD 1945 pada 2001. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah mampu membangun perannya di antara lembaga hukum dan politik, guna advokasi persoalan konstitusional, dengan keputusan yang mengikat dan dihormati. Ia menambahkan bahwa proses tersebut merupakan upaya yudisialisasi politik, dengan menjadikan mahkamah sebagai sarana peradilan untuk menangani persoalan politik dan konstitusi.

Peran Mahkamah Konstitusi meliputi uji materi terhadap undang-undang, perselisihan antar lembaga negara, sengketa pemilu, hingga proses pemakzulan.t Sejak 2004, Mahkamah Konstitusi juga mengasumsikan jenis putusan inkonstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat. Hal tersebut menjadikan pengadilan secara efektif lebih condong pada peran “positive legislators”.

Pada Januari 2021, Mahkamah Konstitusi telah menangani uji materi terhadap undang-undang sebanyak 1.392 dari total 3.075 kasus. Uji materi tersebut berasal dari banyak kalangan seperti aktivis, akademisi, advokat, hingga partai politik. Aktivis, LSM, kalangan demokrasi, hingga akademisi cenderung mengajukan permohonan uji materi perihal reformasi politik seperti ambang batas suara guna pencalonan presiden atau idependensi KPK. Advokat cenderung mengangkat permohonan perihal hak klien mereka terkait dengan acara pidana. Sedangkan anggota partai politik cenderung mengajukan permohonan gw perihal sengketa hasil pemilu atau aturan pengunduran diri dari lembaga legislatif ketika akan mencalonkan diri dalam pilkada.

Selain Bivitri, narasumber lain yang turut hadir dan menyampaikan paparan dalam forum tersebut di antaranya adalah Susi Harijanti dari Universitas Padjajaran, Fritz Siregar dari Bawaslu RI, dan Stefanus Hendrianto dari University of San Francisco/Pontifical Gregorian University.

Kabar

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]