Kabar

Pengajar Jentera Menjadi Pemateri dalam The Global Summit 2021

Posted by on 21/01/2021 in Kabar, Kegiatan

Bivitri Susanti, menjadi salah satu narasumber dalam forum The Global Summit bertajuk “Constitutionalism in Indonesian’ Adolescent Democracy: The Dilemmas In the Third Largest Democracy”, yang diselenggarakan oleh the International Forum on the Future of Constitutionalism bekerjasama dengan the Constitutional Studies Program at the University of Texas at Austin, pada Sabtu (16/1/2021) secara daring.

Dalam kesempatan tersebut, Bivitri mengangkat pembahasan perihal peran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk demokrasi di Indonesia. Bivitri menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk pada 2003 dan merupakan amanah dari amandemen ketiga UUD 1945 pada 2001. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah mampu membangun perannya di antara lembaga hukum dan politik, guna advokasi persoalan konstitusional, dengan keputusan yang mengikat dan dihormati. Ia menambahkan bahwa proses tersebut merupakan upaya yudisialisasi politik, dengan menjadikan mahkamah sebagai sarana peradilan untuk menangani persoalan politik dan konstitusi.

Peran Mahkamah Konstitusi meliputi uji materi terhadap undang-undang, perselisihan antar lembaga negara, sengketa pemilu, hingga proses pemakzulan.t Sejak 2004, Mahkamah Konstitusi juga mengasumsikan jenis putusan inkonstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat. Hal tersebut menjadikan pengadilan secara efektif lebih condong pada peran “positive legislators”.

Pada Januari 2021, Mahkamah Konstitusi telah menangani uji materi terhadap undang-undang sebanyak 1.392 dari total 3.075 kasus. Uji materi tersebut berasal dari banyak kalangan seperti aktivis, akademisi, advokat, hingga partai politik. Aktivis, LSM, kalangan demokrasi, hingga akademisi cenderung mengajukan permohonan uji materi perihal reformasi politik seperti ambang batas suara guna pencalonan presiden atau idependensi KPK. Advokat cenderung mengangkat permohonan perihal hak klien mereka terkait dengan acara pidana. Sedangkan anggota partai politik cenderung mengajukan permohonan gw perihal sengketa hasil pemilu atau aturan pengunduran diri dari lembaga legislatif ketika akan mencalonkan diri dalam pilkada.

Selain Bivitri, narasumber lain yang turut hadir dan menyampaikan paparan dalam forum tersebut di antaranya adalah Susi Harijanti dari Universitas Padjajaran, Fritz Siregar dari Bawaslu RI, dan Stefanus Hendrianto dari University of San Francisco/Pontifical Gregorian University.

Kabar

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Sidang Uji Materiil UU Minerba

Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, memberikan […]

OPIUM Jentera: Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Guna memfasilitasi masukan yang menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak relevan dengan […]

Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Saat diundangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung bangsa Indonesia, mengandung […]

Napak Tilas Jejak Cak Munir dalam Perjuangan Buruh

Munir, buruh, dan pekerja migran adalah ikon yang saling berikat kuat satu sama lain. Pada […]

RUU Hukum Acara Perdata dan Arah Reformasi Eksekusi Perdata

Pemerintah melalui instrumen perencanaan pembangunan nasional sudah menyinggung reformasi hukum perdata dan hukum acara perdata. […]

Peran Penting Bahasa dalam Pembentukan Hukum dan Kebijakan

Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]

Prinsip Pemidanaan dalam Rancangan KUHP

Pengajar Jentera, Anugerah Rizki Akbari dan Rifqi S. Assegaf menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Sentencing Principles […]

Mahasiswa Jentera Terbitkan Podcast Suara Jentera

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mata kuliah Kewarganegaraan tahun 2021/2022 mengerjakan proyek kelompok dengan […]