Kabar

Penataran Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana: Asas Legalitas

Posted by on 27/07/2018 in Kabar, Kegiatan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menyelenggarakan sekaligus menjadi tuan rumah kegiatan Penataran Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kegiatan yang berlangsung sejak Selasa, 17 Juli 2018 ini dihadiri oleh sekitar 50 dosen hukum pidana dan hukum acara pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan dibuka oleh Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. selaku ketua panitia dilanjutkan sambutan oleh Wakil Dekan FHUI, Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam diskursus perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Penyampaian materi pertama kali mengenai diskursus asas legalitas oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A memantik diskusi peserta pelatihan. Dalam uraiannya, asas legalitas memiliki beberapa tujuan sebagai peringatan, kepastian hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pencegahan penyalahgunaan kewenangan, dan pencegahan kriminalisasi oleh komunitas politik. Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, asas legalitas secara tegas dicantumkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Perkembangannya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) terakhir memuat ketentuan pengecualian atas asas legalitas. Pengecualian ini mengatur bahwa ketentuan asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memungkinkan seseorang dapat dituntut karena keberlakukan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat.

Pengaturan tersebut tentu menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai penentuan delik adat yang masih diakui, disparitas penerapan hukum, dan multi-interpretasi tentang living law itu sendiri. Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menemukan bahwa ketentuan RKUHP justru kontraproduktif dengan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) karena munculnya ketidakadilan karena potensi penghukuman seseorang tanpa mengaturnya terlebih dulu sebagai tindak pidana. Ulasan lebih lengkap dan lebih dalam kritik atas pengecualian asas legalitas mengenai buku Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP yang akan segera terbit di tengah-tengah Anda.

Kabar

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]

Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil

  Di tengah pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang […]

Pemerintah dan DPR Harus Libatkan Masyarakat dalam Menyusun Kebijakan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, bersama Professor of Law at Southwestern […]

Call For Paper Jentera: Jurnal Hukum

Jentera bertujuan memfasilitasi dan mendorong pembaruan hukum dan kebijakan di Indonesia, mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum […]

Diskusi dan Peluncuran Buku Crime and Punishment in Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera bersama sejumlah lembaga yaitu The Centre for Indonesian Law, Islam […]