Kabar

Penataran Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana: Asas Legalitas

Posted by on 27/07/2018 in Kabar, Kegiatan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menyelenggarakan sekaligus menjadi tuan rumah kegiatan Penataran Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kegiatan yang berlangsung sejak Selasa, 17 Juli 2018 ini dihadiri oleh sekitar 50 dosen hukum pidana dan hukum acara pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan dibuka oleh Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. selaku ketua panitia dilanjutkan sambutan oleh Wakil Dekan FHUI, Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam diskursus perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Penyampaian materi pertama kali mengenai diskursus asas legalitas oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A memantik diskusi peserta pelatihan. Dalam uraiannya, asas legalitas memiliki beberapa tujuan sebagai peringatan, kepastian hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pencegahan penyalahgunaan kewenangan, dan pencegahan kriminalisasi oleh komunitas politik. Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, asas legalitas secara tegas dicantumkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Perkembangannya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) terakhir memuat ketentuan pengecualian atas asas legalitas. Pengecualian ini mengatur bahwa ketentuan asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memungkinkan seseorang dapat dituntut karena keberlakukan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat.

Pengaturan tersebut tentu menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai penentuan delik adat yang masih diakui, disparitas penerapan hukum, dan multi-interpretasi tentang living law itu sendiri. Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menemukan bahwa ketentuan RKUHP justru kontraproduktif dengan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) karena munculnya ketidakadilan karena potensi penghukuman seseorang tanpa mengaturnya terlebih dulu sebagai tindak pidana. Ulasan lebih lengkap dan lebih dalam kritik atas pengecualian asas legalitas mengenai buku Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP yang akan segera terbit di tengah-tengah Anda.

Kabar

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]