Kabar

Penataran Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana: Asas Legalitas

Posted by on 27/07/2018 in Kabar, Kegiatan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menyelenggarakan sekaligus menjadi tuan rumah kegiatan Penataran Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kegiatan yang berlangsung sejak Selasa, 17 Juli 2018 ini dihadiri oleh sekitar 50 dosen hukum pidana dan hukum acara pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan dibuka oleh Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. selaku ketua panitia dilanjutkan sambutan oleh Wakil Dekan FHUI, Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam diskursus perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Penyampaian materi pertama kali mengenai diskursus asas legalitas oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A memantik diskusi peserta pelatihan. Dalam uraiannya, asas legalitas memiliki beberapa tujuan sebagai peringatan, kepastian hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pencegahan penyalahgunaan kewenangan, dan pencegahan kriminalisasi oleh komunitas politik. Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, asas legalitas secara tegas dicantumkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Perkembangannya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) terakhir memuat ketentuan pengecualian atas asas legalitas. Pengecualian ini mengatur bahwa ketentuan asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memungkinkan seseorang dapat dituntut karena keberlakukan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat.

Pengaturan tersebut tentu menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai penentuan delik adat yang masih diakui, disparitas penerapan hukum, dan multi-interpretasi tentang living law itu sendiri. Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menemukan bahwa ketentuan RKUHP justru kontraproduktif dengan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) karena munculnya ketidakadilan karena potensi penghukuman seseorang tanpa mengaturnya terlebih dulu sebagai tindak pidana. Ulasan lebih lengkap dan lebih dalam kritik atas pengecualian asas legalitas mengenai buku Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP yang akan segera terbit di tengah-tengah Anda.

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]