Kabar

Penalaran Hukum oleh Shidarta: Mengisi Legal Gap

Posted by on 22/02/2017 in Kabar, Kuliah Tamu

Dr. Sidharta, S.H., M.Hum. menjadi dosen tamu kuliah perdana Penalaran Hukum bagi mahasiswa semester dua STHI Jentera. Menurut Sidharta, “penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis tersistematisasi dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya.” Ia juga memaparkan reasons for the existence, yaitu hukum adalah relasional, hukum berkorelasi dengan ruang dan waktu, hukum berkorelasi dengan kelangkaan objek, dan hukum berkorelasi dengan keberagaman. Keempat hal itu merupakan dasar-dasar penalaran hukum.

 

Sebagai awalan, Shidarta memberikan contoh dengan menyederhanakan hukum sebagai tatanan positif dengan pola pembuatan yang top-down. Perancang peraturan bisa membayangkan apa saja yang akan terjadi dan seakan bisa dijawab melalui produk hukum. Kemungkinan perancang mengantisipasi fakta-fakta yang akan terjadi bisa menjadi salah satu indikator penilaian bagus-tidaknya peraturan itu. Namun, hukum selalu terlambat dibandingkan dengan fakta.

 

Ketika ada fakta, hukum kemudian menjustifikasi. Jika ada perbedaan, hukum lah yang perlu diubah karena fakta terikat pada ruang dan waktu. Di situ, ada legal gap yang terjadi. Jika perbedaannya masih sedikit, seorang hakim cenderung bisa mengatasinya dengan cara membuat penemuan hukum. Penemuan hukum itu bisa mempersempit maupun memperluas tafsiran. Namun, jika gap itu dibiarkan terus-menerus, gap yang dimaksud bisa semakin melebar dan kemungkinan tidak bisa dijawab oleh lembaga yudikatif. Maka itu, legislative review perlu dilakukan.

 

Dalam langkah-langkah penalaran hukum, kita perlu mencari tahu permasalahan intinya. Kita harus punya kemampuan mengidentifikasi problem hukum. Untuk itu, kita harus belajar konsep-konsep hukum dan proposisi dalam hukum. Pada saat itulah, kita perlu memilah mana fakta yang relevan dan kurang relevan. Kemudian, kita harus mampu untuk mencari tahu pemecahan masalahnya dengan menghubungkan sumber hukum dan struktur kasus. Di ujung, kita juga harus punya kemampuan mengambil keputusan, setidaknya memberikan rekomendasi.

 
Kuliah perdana yang berlangsung pada Rabu, 22 Februari 2017 ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian kedua, Shidarta menjelaskan segitiga piramid yang dimulai dari fakta di paling bawah, kemudian konsep, proposisi, teori, dan paling atas adalah ilmu. Fakta-fakta yang ada bisa digeneralisasi dengan menggunakan konsep. Sebenarnya, problematika terbesar ada di penggunaan konsep, yaitu mendefinisikan konsep hukum. Terkait hal ini, Shidarta mengemukakan bahwa orang hukum wajib punya perhatian lebih terhadap penggunaan bahasa. (APH)

 

 

Kabar

Call For Paper Jentera: Jurnal Hukum Edisi Vol. 4 No. 2 (2021)

Jentera bertujuan memfasilitasi dan mendorong pembaruan hukum dan kebijakan di Indonesia, mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum […]

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]