Kabar

Penalaran Hukum oleh Shidarta: Mengisi Legal Gap

Posted by on 22/02/2017 in Kabar, Kuliah Tamu

Dr. Sidharta, S.H., M.Hum. menjadi dosen tamu kuliah perdana Penalaran Hukum bagi mahasiswa semester dua STHI Jentera. Menurut Sidharta, “penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis tersistematisasi dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya.” Ia juga memaparkan reasons for the existence, yaitu hukum adalah relasional, hukum berkorelasi dengan ruang dan waktu, hukum berkorelasi dengan kelangkaan objek, dan hukum berkorelasi dengan keberagaman. Keempat hal itu merupakan dasar-dasar penalaran hukum.

 

Sebagai awalan, Shidarta memberikan contoh dengan menyederhanakan hukum sebagai tatanan positif dengan pola pembuatan yang top-down. Perancang peraturan bisa membayangkan apa saja yang akan terjadi dan seakan bisa dijawab melalui produk hukum. Kemungkinan perancang mengantisipasi fakta-fakta yang akan terjadi bisa menjadi salah satu indikator penilaian bagus-tidaknya peraturan itu. Namun, hukum selalu terlambat dibandingkan dengan fakta.

 

Ketika ada fakta, hukum kemudian menjustifikasi. Jika ada perbedaan, hukum lah yang perlu diubah karena fakta terikat pada ruang dan waktu. Di situ, ada legal gap yang terjadi. Jika perbedaannya masih sedikit, seorang hakim cenderung bisa mengatasinya dengan cara membuat penemuan hukum. Penemuan hukum itu bisa mempersempit maupun memperluas tafsiran. Namun, jika gap itu dibiarkan terus-menerus, gap yang dimaksud bisa semakin melebar dan kemungkinan tidak bisa dijawab oleh lembaga yudikatif. Maka itu, legislative review perlu dilakukan.

 

Dalam langkah-langkah penalaran hukum, kita perlu mencari tahu permasalahan intinya. Kita harus punya kemampuan mengidentifikasi problem hukum. Untuk itu, kita harus belajar konsep-konsep hukum dan proposisi dalam hukum. Pada saat itulah, kita perlu memilah mana fakta yang relevan dan kurang relevan. Kemudian, kita harus mampu untuk mencari tahu pemecahan masalahnya dengan menghubungkan sumber hukum dan struktur kasus. Di ujung, kita juga harus punya kemampuan mengambil keputusan, setidaknya memberikan rekomendasi.

 
Kuliah perdana yang berlangsung pada Rabu, 22 Februari 2017 ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian kedua, Shidarta menjelaskan segitiga piramid yang dimulai dari fakta di paling bawah, kemudian konsep, proposisi, teori, dan paling atas adalah ilmu. Fakta-fakta yang ada bisa digeneralisasi dengan menggunakan konsep. Sebenarnya, problematika terbesar ada di penggunaan konsep, yaitu mendefinisikan konsep hukum. Terkait hal ini, Shidarta mengemukakan bahwa orang hukum wajib punya perhatian lebih terhadap penggunaan bahasa. (APH)

 

 

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]