Kabar

Pelatihan Hukum Pasar Modal I

Posted by on 07/11/2016 in Kabar, Kegiatan

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar I (PPKHPMD I). Selain sebagai penyelenggara pendidikan hukum strata satu (S1 Ilmu Hukum), STHI Jentera juga menyelenggarakan beberapa training umum maupun in-house training; pelatihan PPKHPMD I merupakan salah satunya. Kebanyakan peserta training itu adalah para lawyer dari beberapa lawfirm dan legal officer dari perusahaan-perusahan. Pelatihan ini diadakan dua kali dalam setahun. Batch kali ini dilaksanakan pada 15, 22, 29 Oktober 2016 pada pukul 08.00—17.30 dengan empat sesi pada satu hari.

 

Saat ini, Struktur Pasar Modal di Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan dengan menunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal. Namun, sebelum dilakukan oleh OJK, kewenangan ada di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), mengingat OJK merupakan lembaga negara yang baru didirikan pada 2011.

 

Dalam pelatihan PPKHPMD I, para peserta mendapat materi, seperti kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, juga menjadi bagian dari materi. Selain itu, peserta juga mendapat materi tentang lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang merupakan fondasi utama dalam kegiatan pasar modal.

 

Pada 15 Oktober 2016, Kanon Armiyanto, S.H., M.H (Hendro & Kanon Advocates & Counsellors At Law) menyampaikan Penawaran Umum Saham, Obligasi, Reksadana, dan Right Issue. Kemudian, materi tentang Transaksi Material, Benturan Kepentingan, dan Terafiliasi disampaikan oleh Sampurno Budisetianto (KarimSyah Law Firm) dalam sesi tiga dan empat pada hari yang sama.

 

Selanjutnya, pada 22 Oktober 2016, sesi pertama dan kedua berisi materi tentang Pelaksanaan Uji Tuntas dari Segi Hukum dan Pemberian Pendapat Hukum dalam Kegiatan Pasar Modal dan Jasa Keuangan Lainnya yang disampaikan oleh Rieke Savitri, SH. (SAP Advocates). Masih pada hari yang sama, sesi selanjutnya berisi tentang Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal: Integritas & Independensi; serta Pengenalan Pasar Modal dan Jasa Keuangan Lainya oleh Indra Safitri, SH MM, CPRM, QIA yang merupakan Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

 

Materi yang tentu saja berbeda disampaikan pada 29 Oktober 2016. Sesi pertama disampaikan oleh Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn. (HWMA Law Offices) tentang Perjanjian di Pasar Modal dan Jasa Keuangan Lainnya. Sesi kedua dan ketiga diisi oleh Endang Setyowati (Kabid Pendididkan HKHPM) mengenai prospektus. Sesi terakhir diberikan oleh Iwan Setiawan, SH.MH (MAKES & Partners) tentang Prinsip dan Sistem Hukum dan Peraturan-peraturan Pasar Modal dan Jasa Keuangan. Saat pelatihan berlangsung, beberapa peserta aktif mengajukan pertanyaan baik dari materi yang belum dipahami maupun dari kasus-kasus berkenaan pasar modal yang pernah dialami.

Penulis:CC
Editor: APH

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]