Kabar

OPIUM: Meninjau Kembali Definisi Terorisme dalam Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme

Posted by on 14/01/2020 in Kegiatan

Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera menyelenggarakan OPIUM (Obrolan Puri Imperium) bersama Pengajar Jentera, Adery Ardhan Saputro, pada Jumat (10/01/2020) di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Adery mengangkat topik “Meninjau Kembali Definisi Terorisme dalam Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme”. Topik tersebut merupakan tesisnya saat menempuh kuliah Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda.

Dalam diskusi tersebut, Adery menyatakan bahwa definisi terorisme di Indonesia bias. Dari 1200-an definisi terorisme secara global, yang sering dijadikan pedoman adalah definisi dari Anthony Richards (2014), yaitu tidak ada perbuatan atau tindakan kekerasan yang dengan sendirinya terikat dengan kata terorisme. Terorisme adalah metode yang dipakai untuk menjalankan tujuan akhir yang berupa motif politik. Jadi, definisi terorisme berdasarkan aktor yang sering dipraktikkan di Indonesia adalah keliru.

Secara umum dikenal dua pendekatan definisi terorisme, yaitu deductive approach dan inductive approach. Berdasarkan hasil riset Adery, seharusnya definisi terorisme dalam ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) menggunakan pendekatan deduktif agar setiap negara-negara di ASEAN bisa mendefinisikan terorisme secara mandiri. Hingga kini, tujuh dari sepuluh negara ASEAN menggunakan pendekatan deduktif dalam mendefinisikan terorisme.

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]