Kabar

Methodological issues of long term research on the Nagari in West Sumatera

Posted by on 04/10/2016 in Kabar, Kegiatan, Kuliah Tamu

Perkembangan pluralisme hukum di Indonesia menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti hukum, baik peneliti nasional maupun internasional. Kali ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mengundang Prof. em. Dr. Keebet von Benda-Beckmann yang merupakan seorang peneliti senior dari Max Planck Institute for Social Anthropology di Belanda. Keebet memiliki ketertarikan pada pluralisme hukum, manajemen sengketa, hak asasi manusia, pembangunan, dan desentralisasi. Ia pernah melakukan riset di beberapa negara, seperti Belanda, Nepal, Moluccas, dan tentunya di Indonesia, khususnya Sumatra Barat. Untuk itu, Keebet memberi judul kuliah, “Permasalahan Metodologi dalam Penelitian Jangka Panjang di Nagari, Sumatra Barat”.

Keebet melakukan penelitian di Nagari selama 10 tahun, 1999—2009 untuk melihat perkembangan hukum setelah perubahan konstitusi di Indonesia. Menurut Keebet, penting untuk mempelajari lokasi masyarakat yang langsung merasakan dampak perubahan, yaitu pemerintahan daerah. Selain itu, Keebet tertarik mengetahui perkembangan hubungan antara negara, Islam, dan adat, serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam penerapan desentralisasi. Untuk melihat perkembangan itu, dibutuhkanlah riset jangka panjang yang menunjukkan implikasi dari adanya perubahan sistem hukum.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh Keebet adalah in depth study terhadap empat desa di Nagari. Ia melakukan wawancara terhadap beberapa pihak, seperti pejabat pemerintah, partai politik, akademisi, NGO, pengadilan, agensi donor, LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan organisasi imigran. Keebet juga meneliti aturan hukum dalam tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan desa. Selain itu, studi terhadap perkembangan sejarah secara jangka panjang juga dilakukan. Semua itu dilakukan dalam beberapa minggu, dua kali setiap tahun sejak 1999 sampai 2005, dan terakhir pada 2009.

Berdasarkan data tersebut, Keebet mendapatkan beberapa temuan. Semenjak era Sukarno sampai Suharto, telah terjadi dualisme sistem pemerintahan desa. Terdapat relasi antara negara, adat, dan Islam dalam konstruksi yang terus berlangsung. Namun, antara adat dan Islam tidak terjadi komunikasi yang selaras. Lalu, terjadi kebangkitan stratifikasi di antara grup elit dan rakyat, terutama karena adanya desentralisasi. Hal ini memicu resistensi di beberapa desa. Hasil penelitian Prof. Keebet menjadi sumbangan besar bagi bangsa Indonesia mengenai relasi hukum adat, agama, dan negara. Sebagai refleksi, peneliti Indonesia juga seharusnya terus menggali nilai-nilai dan implementasi hukum yang terkandung dalam kearifan lokal.

Kabar

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]

Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil

  Di tengah pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang […]