Kabar

Menggugat Keabsahan Status Tersangka Warga Pulau Pari

Posted by on 26/10/2017 in Kabar, Kegiatan

Kamis lalu, Pengajar STH Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari menjadi ahli yang dihadirkan oleh  WALHI dalam sidang Praperadilan atas Penetapan Tersangka salah satu warga di Pulau Pari yang sedang dihadapkan pada dugaan melakukan tindak pidana di Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 385 angka 4 KUHP.

Eki (Sebagaimana ia akrab disapa) berpendapat, Penyidik beranggapan salah satu warga yang menjadi penjaga homestay tidak mengindahkan somasi yang telah diajukan untuk mengosongkan lahan yang diklaim milik seseorang/sekelompok orang di Jakarta. Padahal tanah tersebut telah dimiliki oleh warga di Pulau Pari dan selama berpuluh-puluh tahun menempati wilayah tersebut.

Namun, tiba-tiba, di tahun 2015-2016, terbit sertifikat atas nama orang/sekelompok orang lain di hampir sebagian besar wilayah Pulau Pari. Warga dan masyarakat sipil telah mengajukan berbagai upaya yang disediakan hukum untuk mempermasalahkan klaim hak milik atas tanah ini, termasuk ke DPRD, Komnas HAM, BPN, dan Kantor Staf Kepresidenan.

https://metro.tempo.co/…/penguasaan-pulau-satu-lagi-warga-p…

Penyidik harusnya tidak terburu-buru dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apalagi ada perselisihan pra-yudisial yang mengikuti kasus ini. Pasal 81 KUHP membuka ruang untuk menghentikan penuntutan (termasuk penyidikan) dan tidak akan menghilangkan masa daluarsanya. Ketika semua sudah terselesaikan, barulah penyidikan bisa dilanjutkan.

Banyak hal dalam kelas yang justru tidak terimplementasikan dengan baik dalam praktik karena satu dan lain hal. Dan sudah seharusnya, kampus tidak berjarak dengan masyarakat untuk terus memberikan edukasi dan meluruskan banyak hal yang perlu diluruskan

Penulis: ARA
Editor : DMI

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]