Kabar

Menggugat Keabsahan Status Tersangka Warga Pulau Pari

Posted by on 26/10/2017 in Kabar, Kegiatan

Kamis lalu, Pengajar STH Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari menjadi ahli yang dihadirkan oleh  WALHI dalam sidang Praperadilan atas Penetapan Tersangka salah satu warga di Pulau Pari yang sedang dihadapkan pada dugaan melakukan tindak pidana di Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 385 angka 4 KUHP.

Eki (Sebagaimana ia akrab disapa) berpendapat, Penyidik beranggapan salah satu warga yang menjadi penjaga homestay tidak mengindahkan somasi yang telah diajukan untuk mengosongkan lahan yang diklaim milik seseorang/sekelompok orang di Jakarta. Padahal tanah tersebut telah dimiliki oleh warga di Pulau Pari dan selama berpuluh-puluh tahun menempati wilayah tersebut.

Namun, tiba-tiba, di tahun 2015-2016, terbit sertifikat atas nama orang/sekelompok orang lain di hampir sebagian besar wilayah Pulau Pari. Warga dan masyarakat sipil telah mengajukan berbagai upaya yang disediakan hukum untuk mempermasalahkan klaim hak milik atas tanah ini, termasuk ke DPRD, Komnas HAM, BPN, dan Kantor Staf Kepresidenan.

https://metro.tempo.co/…/penguasaan-pulau-satu-lagi-warga-p…

Penyidik harusnya tidak terburu-buru dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apalagi ada perselisihan pra-yudisial yang mengikuti kasus ini. Pasal 81 KUHP membuka ruang untuk menghentikan penuntutan (termasuk penyidikan) dan tidak akan menghilangkan masa daluarsanya. Ketika semua sudah terselesaikan, barulah penyidikan bisa dilanjutkan.

Banyak hal dalam kelas yang justru tidak terimplementasikan dengan baik dalam praktik karena satu dan lain hal. Dan sudah seharusnya, kampus tidak berjarak dengan masyarakat untuk terus memberikan edukasi dan meluruskan banyak hal yang perlu diluruskan

Penulis: ARA
Editor : DMI

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]