Kabar

Mengenal Bentuk Kerja Sama Internasional Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Posted by on 07/06/2021 in Kabar, Kegiatan

Kerjasama internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Hal ini karena korupsi dilakukan pula oleh perusahaan multinasional, skema korupsi yang semakin kompleks, perlunya pemulihan aset, lintas batas atau multi yuridiksi, dan kolaborasi penggunaan teknologi terbaru.

Dalam kerja sama internasional penanganan tindak pidana korupsi, terdapat dua jenis permintaan bantuan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni koersif dan nonkoersif. Koersif diantaranya dapat berupa pengambilan barang bukti atau pemeriksaan untuk digunakan di pengadilan, pelaksanaan investigasi bersama, atau penegakan perintah pengadilan luar negeri seperti penyitaan, pembekuan, perampasan aset hasil tindak pidana.

Sementara nonkoersif diantaranya melakukan kegiatan surveillance, penelusuran lokasi saksi, tersangka atau buron, memberikan informasi publik dan informasi tidak sensitif, berbagi bukti petunjuk dalam pengembangan kasus, dan bentuk bantuan lain sesuai dengan UU yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, dalam mata kuliah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang pada Kamis (3/6/2021) secara daring. Ia merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan kebangsaan (TWK).

Beberapa hasil kerja sama lintas yuridiksi yang pernah dilakukan oleh KPK yakni kasus suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, pada 2004 yang melibatkan perusahaan energi Alstom dan perusahaan Jepang, Marubeni. Dalam menangani kasus tersebut, KPK bekerja sama dengan FBI dan otoritas Jepang.

Penulis : FNI

Kabar

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Sidang Uji Materiil UU Minerba

Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, memberikan […]

OPIUM Jentera: Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Guna memfasilitasi masukan yang menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak relevan dengan […]

Peluang Penerapan Prinsip-Prinsip Plea Bargain dalam Rancangan KUHAP

Saat diundangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung bangsa Indonesia, mengandung […]

Napak Tilas Jejak Cak Munir dalam Perjuangan Buruh

Munir, buruh, dan pekerja migran adalah ikon yang saling berikat kuat satu sama lain. Pada […]

RUU Hukum Acara Perdata dan Arah Reformasi Eksekusi Perdata

Pemerintah melalui instrumen perencanaan pembangunan nasional sudah menyinggung reformasi hukum perdata dan hukum acara perdata. […]

Peran Penting Bahasa dalam Pembentukan Hukum dan Kebijakan

Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia […]

Prinsip Pemidanaan dalam Rancangan KUHP

Pengajar Jentera, Anugerah Rizki Akbari dan Rifqi S. Assegaf menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Sentencing Principles […]

Mahasiswa Jentera Terbitkan Podcast Suara Jentera

Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mata kuliah Kewarganegaraan tahun 2021/2022 mengerjakan proyek kelompok dengan […]