Kabar

Mengenal Bentuk Kerja Sama Internasional Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Posted by on 07/06/2021 in Kabar, Kegiatan

Kerjasama internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Hal ini karena korupsi dilakukan pula oleh perusahaan multinasional, skema korupsi yang semakin kompleks, perlunya pemulihan aset, lintas batas atau multi yuridiksi, dan kolaborasi penggunaan teknologi terbaru.

Dalam kerja sama internasional penanganan tindak pidana korupsi, terdapat dua jenis permintaan bantuan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni koersif dan nonkoersif. Koersif diantaranya dapat berupa pengambilan barang bukti atau pemeriksaan untuk digunakan di pengadilan, pelaksanaan investigasi bersama, atau penegakan perintah pengadilan luar negeri seperti penyitaan, pembekuan, perampasan aset hasil tindak pidana.

Sementara nonkoersif diantaranya melakukan kegiatan surveillance, penelusuran lokasi saksi, tersangka atau buron, memberikan informasi publik dan informasi tidak sensitif, berbagi bukti petunjuk dalam pengembangan kasus, dan bentuk bantuan lain sesuai dengan UU yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, dalam mata kuliah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang pada Kamis (3/6/2021) secara daring. Ia merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan kebangsaan (TWK).

Beberapa hasil kerja sama lintas yuridiksi yang pernah dilakukan oleh KPK yakni kasus suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, pada 2004 yang melibatkan perusahaan energi Alstom dan perusahaan Jepang, Marubeni. Dalam menangani kasus tersebut, KPK bekerja sama dengan FBI dan otoritas Jepang.

Penulis : FNI

Kabar

Pengurus Baru UKM Belantara Kota Jentera Resmi Dilantik

Pengurus baru Belantara Kota STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara daring pada Sabtu (5/6/2021). Pelantikan […]

Mengenal Bentuk Kerja Sama Internasional Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kerjasama internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Hal ini karena korupsi dilakukan pula […]

Pernyataan Sikap Bersama terkait Proses Pembentukan dan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Naskah 2019

Proses pembaruan KUHP memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Kami mendukung dan mengapresiasi […]

Pemerintah Perlu Cermat dalam Proses Revisi KUHP

Revisi KUHP memiliki perbedaan mendasar dengan aturan yang biasa diundangkan karena akan berimplikasi pada banyak […]

Empat Kampus Hukum Berkolaborasi Selenggarakan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021

Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ,Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, […]

Jentera Bahas Perilaku Bullying bersama Siswa SMAN 9 Tangerang

Bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan Komisi Yudisial

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Komisi Yudisial (KY) tentang Kerja […]

Arif Zulkifli menjadi Pengajar Tamu Mata Kuliah Advokasi Kebijakan Publik

Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media sekaligus Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, menjadi pengajar tamu dalam […]