Kabar

Menciptakan Keadilan dengan Kreativitas” Kuliah Pengantar Penalaran Hukum

Posted by on 25/02/2016 in Kabar

Hakim harus aktif menciptakan keadilan dengan kreativitas yang dibimbing oleh nuraninya sendiri tanpa harus melangggar hukum yang berlaku. Itulah yang dikatakan Prof. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008—2013, pada Kamis, 25 Februari 2016. Menurutnya, itulah alasan banyak putusan MK yang menerobos formalitas yang membelenggu, tetapi banyak pula putusan yang mengikuti dan menguatkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam kesempatan kuliah perdana Penalaran Hukum (Legal Reasoning) di STH Indonesia Jentera, Prof. Mahfud menjelaskan bagaimana penerapan Penalaran Hukum dalam praktik, terutama untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar (UUD) dalam Putusan-putusan MK dan dalam “menemukan” hukum. Hukum yang sudah ditulis kadang masih menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga timbullah ilmu atau berbagai metode penafsiran, seperti Grammatik, Historis, Sosiologis (Teleologis), Sistematis, Filosofis, Ekstensif, dan Analogis, demikian yang dijelaskan Prof. Mahfud.

Dalam praktik di pengadilan, metode penafsiran dipakai untuk menerapkan dan menegakkan hukum melalui vonis-vonis oleh hakim dalam kasus-kasus konkret. Didengarkan oleh mahasiswa, para pimpinan STH Indonesia Jentera, serta sebagian pengajar dan mentor mahasiswa, Prof. Mahfud berbagi pengalamannya sekaligus memberikan contoh penerapan penafsiran hukum oleh Hakim MK. Salah satunya adalah pada saat Majelis Hakim memutus penggunaan KTP dan paspor sebagai pengganti undangan memilih dalam pemungutan suara bagi yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu.

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]