Kabar

Menakar Praktik Pembentukan Undang-Undang dan Tindakan Pemerintah Yang Melawan Putusan Pengadilan

Posted by on 09/07/2020 in Kabar

Pemerintah dalam beberapa kesempatan melakukan tindakan yang melanggar putusan pengadilan baik dalam bentuk regulasi dan kebijakan. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan petani penggunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup terhadap PT Semen Indonesia. Putusan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan. Namun dalam pelaksanaannya, keputusan baru yang dikeluarkan pemerintah justru bertentangan dengan putusan MA. Contoh lainnya adalah ketika MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Namun, dalam Perpres yang baru dibuat terkait iuran BPJS, pemerintah seolah menegasikan putusan MA tersebut.

Menurut pengajar STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti terdapat tiga pola pelanggaran yang dilakukan, yaitu pembuat Undang-undang (DPR dan presiden) mengabaikan Putusan MK dengan membuat substansi yang sama; dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (UU), pemerintah membuat peraturan baru yang memuat substansi yang sama; dan tidak mengeksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Konstitusi (DIKSI): Menakar Praktik Pembentukan Undang-Undang dan Tindakan Pemerintah yang Melawan Putusan Pengadilan pada Selasa (30/6/2020). Hadir narasumber lainnya, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harjianti dan pengajar STH Indonesia Jentera dan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar.

Lebih lanjut, Prof. Susi menekankan pentingnya prosedur dalam pembentukan UU. “Tanpa prosedur, hukum dan institusi-institusi hukum akan gagal mencapai tujuan-tujuannya karena hukum diperlukan dan diinginkan dalam mencapai tujuan-tujuan sosial, prosedur juga diperlukan dan harus dilihat sebagai suatu hal yang setara dalam skema tersebut,” ujarnya.

Sementara, Haris Azhar menilai hal ini terjadi karena minimnya partisipasi publik dalam pembentukan UU dan rendahnya legal culture yang dimiliki masyarakat. Lebih lanjut, kondisi ini akan berpengaruh pada legitimasi politik dan kepercayaan publik yang terus menurun terhadap lembaga-lembaga hukum, bahkan terhadap demokrasi.

Diskusi yang dimoderatori oleh asisten pengajar Jentera, Agil oktaryal itu diikuti oleh lebih dari ratusan  peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, peneliti, hingga aparatur pemerintah. Diskusi tersebut juga dapat disaksikan ulang di kanal Youtube Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

 

Unduh Materi

DIKSI JENTERA_30-6-2020_Bivitri Susanti

DIKSI JENTERA_30-6-2020_Prof. Susi

 

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]