Kabar

Menakar Praktik Pembentukan Undang-Undang dan Tindakan Pemerintah Yang Melawan Putusan Pengadilan

Posted by on 09/07/2020 in Kabar

Pemerintah dalam beberapa kesempatan melakukan tindakan yang melanggar putusan pengadilan baik dalam bentuk regulasi dan kebijakan. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan petani penggunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup terhadap PT Semen Indonesia. Putusan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan. Namun dalam pelaksanaannya, keputusan baru yang dikeluarkan pemerintah justru bertentangan dengan putusan MA. Contoh lainnya adalah ketika MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Namun, dalam Perpres yang baru dibuat terkait iuran BPJS, pemerintah seolah menegasikan putusan MA tersebut.

Menurut pengajar STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti terdapat tiga pola pelanggaran yang dilakukan, yaitu pembuat Undang-undang (DPR dan presiden) mengabaikan Putusan MK dengan membuat substansi yang sama; dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (UU), pemerintah membuat peraturan baru yang memuat substansi yang sama; dan tidak mengeksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Konstitusi (DIKSI): Menakar Praktik Pembentukan Undang-Undang dan Tindakan Pemerintah yang Melawan Putusan Pengadilan pada Selasa (30/6/2020). Hadir narasumber lainnya, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harjianti dan pengajar STH Indonesia Jentera dan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar.

Lebih lanjut, Prof. Susi menekankan pentingnya prosedur dalam pembentukan UU. “Tanpa prosedur, hukum dan institusi-institusi hukum akan gagal mencapai tujuan-tujuannya karena hukum diperlukan dan diinginkan dalam mencapai tujuan-tujuan sosial, prosedur juga diperlukan dan harus dilihat sebagai suatu hal yang setara dalam skema tersebut,” ujarnya.

Sementara, Haris Azhar menilai hal ini terjadi karena minimnya partisipasi publik dalam pembentukan UU dan rendahnya legal culture yang dimiliki masyarakat. Lebih lanjut, kondisi ini akan berpengaruh pada legitimasi politik dan kepercayaan publik yang terus menurun terhadap lembaga-lembaga hukum, bahkan terhadap demokrasi.

Diskusi yang dimoderatori oleh asisten pengajar Jentera, Agil oktaryal itu diikuti oleh lebih dari ratusan  peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, peneliti, hingga aparatur pemerintah. Diskusi tersebut juga dapat disaksikan ulang di kanal Youtube Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

 

Unduh Materi

DIKSI JENTERA_30-6-2020_Bivitri Susanti

DIKSI JENTERA_30-6-2020_Prof. Susi

 

Kabar

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]