Kabar

Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP

Posted by on 15/05/2018 in Kabar, Kegiatan

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera bersama dengan PSHK Indonesia dan Puskapa, mengadakan diskusi publik bertema “Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP”, Senin (7/5) di Jakarta. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan kritik konstruktif terhadap rancangan KUHP yang kini tengah dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR.  Selain diskusi publik, kegiatan tersebut juga disertai dengan peluncuran Kajian Terhadap Buku I Rancangan KUHP beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang berisi masukan untuk Buku I Rancangan KUHP. Kedua kajian dan masukan ini disusun oleh Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera.

Dalam sambutannya, Ketua STH Indonesia Jentera, Yunus Husein,  menyampaikan bahwa, diskusi ini digagas sebagai media untuk mendiskusikan dan memberikan masukan secara terhadap upaya penyempurnaan materi dan usaha pembaruan hukum pidana, dalam hal ini pengaturan Buku I Rancangan KUHP.

Diskusi ini diawali dengan presentasi dari salah satu pengajar STH Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, perihal hasil kajian terhadap Buku I Rancangan KUHP. Hasil kajian tersebut kemudian diberikan tanggapan oleh dua narasumber yakni  Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia dan Tim Penyusun Rancangan KUHP Harkristuti Harkrisnowo dan pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Agustinus Pohan.

Dalam diskusi tersebut, baik Anugerah Rizki Akbari maupun Agustinus Pohan, membahas perihal beberapa pasal yang dianggap tidak sejalan dengan semangat untuk revisi KUHP, yaitu  sebagai rujukan hukum yang solutif. Permasalahan terkait pasal-pasal tersebut di antaranya adalah menyalahi asas legalitas materiil, menimbulkan kebingungan dalam praktik karena lebih pada pembahasan teoritis, serta terdapat delik yang bias dan rawan vested interest.

Sebagai contoh, Anugerah Rizki Akbari menilai bahwa penerapan hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam rancangan KUHP belum bersifat progresif. Ia menjabarkan bahwa jika pemerintah bersungguh-sungguh menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif, maka hal tersebut seharusnya tidak dicantumkan dalam KUHP. Dengan begitu, aparat penegak hukum dapat memahami bahwa hukuman mati adalah upaya terakhir. Contoh lain, Agustinus Pohan menyinggung bahwa pasal perzinaan tidak dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana, karena memang tidak ada unsur korban di dalamnya. Ia menambahkan, dengan adanya pasal tersebut rawan disalahgunakan untuk terjadinya tindak kejahatan lain, pemerasan misalnya.

Dalam tanggapannya, Harkristuti menjelaskan bahwa memang rancangan KUHP ini merupakan proses perdebatan Panjang yang melibatkan banyak elemen dan persepsi. Karenanya, beliau menambahkan bahwa akan sulit untuk mempertemukan banyak pendapat terkait kadungan rancangan KUHP tersebut. Harkristuti menjelaskan juga bahwa dalam rancangan KUHP ini diharapkan dapat mengakomodir beberapa misi terkait rujukan hukum di Indonesia yakni dekolonialisasi hukum pidana peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi terhadap perkembangan hukum nasional dan internasional.

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]