Kabar

Membedah Ketimpangan Gender dalam Kasus-kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Posted by on 30/07/2019 in Kabar, Kegiatan

STH Indonesia Jentera bekerjasama dengan Lokataru Foundation dan Jurnal Perempuan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Ketimpangan Gender dalam Kasus-Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia” pada Jumat (19/7/2019). Diskusi yang bertempat di Lounge STH Indonesia Jentera tersebut mengundang Pengajar STH Indonesia Jentera Anugerah Rizki Akbari, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, dan Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan Atnike Nova Sigiro sebagai narasumber.

Sebagai pembuka, Atnike mendefinisikan secara normatif perempuan berhadapan dengan hukum yakni ketika ia bersentuhan dengan mekanisme hukum, baik sebagai korban, saksi atau pihak. Kaitannya dengan hal tersebut, mekanisme hukum belum dapat memberikan keadilan untuk perempuan yang tengah berhadapan dengan hukum. Keadilan gender ini kerap dirintangi oleh beberapa hal seperti relasi kuasa, yang mana perempuan kerap dilemahkan dalam relasi tersebut.

Atnike juga menambahkan bahwa keadilan gender belum dapat terwujud karena dua hal. Pertama, aparat penegak hukum belum memiliki perspektif gender, yang mana berimbas pada ketidakmampuan dalam membaca ketimpangan gender di masyarakat. Kedua, perempuan yang menjadi korban dalam mekanisme hukum kerap mengalami revictimisasi, kondisi di mana pada sebuah kasus perempuan tengah menjadi korban, namun malah menjadi objek pelaporan.

Haris Azhar dalam pemaparannya lebih menyoroti tantangan hukum pidana dalam kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum sebagai persoalan HAM di Indonesia saat ini. Salah satu yang ia contohkan adalah bagaimana pola advokasi korban, yang dapat melihat persoalan hukum dengan lebih jeli. Ketika berhadapan dengan hakim dalam persidangan misalnya, seorang advokat dapat memanfaatkan kekayaan komponen hukum, seperti lembaga pengawas kinerja organisasi publik (Ombudsman misalnya), guna mendapatkan keadilan.

Eki kemudian mengulas peran pendidikan tinggi hukum dalam reformasi hukum pidana yang berkeadilan gender. Menurutnya, beberapa fokus yang perlu untuk diperhatikan kaitannya dalam keadilan gender adalah penangan kasus, proses legislasi dan menilai opini serta emosi masyarakat dalam sebuah kasus. Tantangan yang kerap muncul terkait hal tersebut adalah kurangnya pemahaman terhadap perspektif gender dan pemahaman perihal hukum pidana.

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]