Kabar

Membedah Ketimpangan Gender dalam Kasus-kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Posted by on 30/07/2019 in Kabar, Kegiatan

STH Indonesia Jentera bekerjasama dengan Lokataru Foundation dan Jurnal Perempuan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Ketimpangan Gender dalam Kasus-Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia” pada Jumat (19/7/2019). Diskusi yang bertempat di Lounge STH Indonesia Jentera tersebut mengundang Pengajar STH Indonesia Jentera Anugerah Rizki Akbari, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, dan Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan Atnike Nova Sigiro sebagai narasumber.

Sebagai pembuka, Atnike mendefinisikan secara normatif perempuan berhadapan dengan hukum yakni ketika ia bersentuhan dengan mekanisme hukum, baik sebagai korban, saksi atau pihak. Kaitannya dengan hal tersebut, mekanisme hukum belum dapat memberikan keadilan untuk perempuan yang tengah berhadapan dengan hukum. Keadilan gender ini kerap dirintangi oleh beberapa hal seperti relasi kuasa, yang mana perempuan kerap dilemahkan dalam relasi tersebut.

Atnike juga menambahkan bahwa keadilan gender belum dapat terwujud karena dua hal. Pertama, aparat penegak hukum belum memiliki perspektif gender, yang mana berimbas pada ketidakmampuan dalam membaca ketimpangan gender di masyarakat. Kedua, perempuan yang menjadi korban dalam mekanisme hukum kerap mengalami revictimisasi, kondisi di mana pada sebuah kasus perempuan tengah menjadi korban, namun malah menjadi objek pelaporan.

Haris Azhar dalam pemaparannya lebih menyoroti tantangan hukum pidana dalam kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum sebagai persoalan HAM di Indonesia saat ini. Salah satu yang ia contohkan adalah bagaimana pola advokasi korban, yang dapat melihat persoalan hukum dengan lebih jeli. Ketika berhadapan dengan hakim dalam persidangan misalnya, seorang advokat dapat memanfaatkan kekayaan komponen hukum, seperti lembaga pengawas kinerja organisasi publik (Ombudsman misalnya), guna mendapatkan keadilan.

Eki kemudian mengulas peran pendidikan tinggi hukum dalam reformasi hukum pidana yang berkeadilan gender. Menurutnya, beberapa fokus yang perlu untuk diperhatikan kaitannya dalam keadilan gender adalah penangan kasus, proses legislasi dan menilai opini serta emosi masyarakat dalam sebuah kasus. Tantangan yang kerap muncul terkait hal tersebut adalah kurangnya pemahaman terhadap perspektif gender dan pemahaman perihal hukum pidana.

Kabar

Meneropong Persaingan Usaha Sektor E-Commerce di tengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang mewabah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, kemudian banyak merubah pola kehidupan. Salah […]

Menakar Praktik Pembentukan Undang-Undang dan Tindakan Pemerintah Yang Melawan Putusan Pengadilan

Pemerintah dalam beberapa kesempatan melakukan tindakan yang melanggar putusan pengadilan baik dalam bentuk regulasi dan […]

Ulang Tahun ke-9, Jentera Luncurkan Podcast Bincang Jentera

Pada 1 Juli 2011, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera didirikan oleh beberapa akademisi dan […]

Objektivitas Tuntutan Jaksa dalam Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Penuntut Umum mengajukan tuntutan 1 tahun penjara terhadap pelaku penyerangan Novel Baswedan. Alasan yang digunakan […]

Aksi Mahasiswa Hukum Melawan Covid-19

Pelaksanaan anjuran untuk jaga jarak fisik atau physical distancing merupakan suatu upaya untuk memutus rantai […]

Mitigasi Risiko dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Menimbang masih tingginya angka kasus penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia serta memperhatikan Keputusan Gubernur DKI […]

Kepengurusan Baru BEM dan BPM STH Indonesia Jentera Tahun 2020-2021

Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia […]

Berkenalan dengan Berbagai Profesi Hukum

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya […]