Kabar

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Posted by on 18/06/2021 in Kabar, Kuliah Tamu

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. Hal tersebut disebabkan aparatur penegak hukum masih berkutat pada prioritas untuk membatasi dan merampas kemerdekaan anak melalui tindakan penahanan dan pemenjaraan. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Diah Sulastri Dewi, saat menjadi pengajar tamu pada mata kuliah Pembuktian pada Jumat (11/6/2021) secara daring.

Lebih lanjut, Dewi menuturkan terdapat beberapa upaya untuk mencapai keadilan restoratif melalui UU SPPA, antara lain diversi yakni suatu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, penanganan anak belum berumur 12 tahun, penanganan anak melalui proses peradilan, dan penanganan anak saksi dan anak korban.

Tak hanya itu, menurutnya perempuan juga kerap menghadapi permasalahan saat berhadapan dengan hukum. Padahal perempuan berhadapan dengan hukum jumlahnya tidak sedikit. Menurut catatan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2019 tercatat terjadi 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sebanyak 416.752 kasus kekerasan tersebut bersumber dari Badan Peradilan Agama dan 14.719 kasus bersumber dari Lembaga Layanan.

Permasalahan yang muncul antara lain yakni aparat penegak hukum belum memiliki perspektif gender, perempuan yang menjadi korban seringkali mengalami reviktimisasi karena pertanyaan yang diajukan kerap kali melecehkan, identitas perempuan korban seringkali masih terpublikasi, perempuan korban saat diperiksa dihadiri terdakwa, dan perempuan seringkali tidak didampingi pendamping atau penasihat hukum.

Terakhir, Dewi juga membahas mengenai penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, kebutuhan bagi penyandang disabilitas di pengadilan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu fasilitas fisik dan nonfisik. Fasilitas fisik diatur secara universal oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/ PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang menyebutkan bahwa lahan parkir dekat pintu masuk harus memuat lambang aksesibilitas, adanya ubin pemandu yang mengarahkan penyandang netra dalam berjalan di lingkungan pengadilan, adanya bidang landai yang dilengkapi dengan pegangan tangan untuk pengguna kursi roda, dan lain sebagainya.

Sementara itu, fasilitas nonfisik meliputi tersedianya pendamping, penerjemah, dan ahli, profil asesmen tehadap korban atau pelaku, dan mewujudkan lingkungan peradilan seperti aparat penegak hukum, petugas administrasi, advokat, hingga satpam yang memiliki perspektif ramah disabilitas.

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]