Kabar

Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka

Posted by on 13/04/2016 in Kabar

“Kebenaran akan terungkap,” Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membuka pembicaraannya dengan mengutip petuah anonim. Ada beberapa cedera hak asasi manusia dalam kasus Jakarta International School (JIS) yang marak pada 2014 yang dipaparkannya dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka. Menurutnya, sebagai salah satu pembicara, ada proses peradilan yang tidak adil, seperti tidak diakomodasinya hak para terdakwa untuk tidak disiksa selama penyidikan. Selain itu, berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak berhak mendapat perlindungan hukum yang sudah teruji, berintegritas, dan mempunyai otoritas yang jelas. Ia menutup pembicaraannya dengan mengusulkan proses hukum terhadap kasus JIS harus diulang.

Dilanjutkan Choky R. Ramadhan dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), ia menyampaikan proses hukum yang terjadi tidak sesuai dengan hukum acara pidana dalam acara yang diadakan di Kampus STH Indonesia Jentera pada Rabu, 13 April 2016 tersebut. Misalnya, alat bukti yang dianggap tidak sah karena diambil dari luar negeri. Untuk reformasi peradilan, kenapa tidak disesuaikan dengan keterbatasan teknologi? Miko S. Ginting, pengajar STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK, menambahkan pandangannya terkait bantuan hukum terhadap para terdakwa (khususnya petugas kebersihan) yang tidak maksimal. Juga, kasus itu mengindikasikan adanya tujuan tidak baik yaitu tujuan di luar penegakan hukum dan kejanggalan yang nyata dalam proses hukumnya.

Bukan hanya itu, kasus tersebut sebenarnya bermula dari kesalahan menerjemahkan hasil laboratorium, demikianlah komentar dr. Ferryal Basbeth sebagai ahli forensik Asosiasi Ilmu Forensi Indonesia (AIFI). Anus corong yang sering disebut-sebut dalam laporan visum tidak bisa dijadikan alat bukti adanya penetrasi, seperti selaput dara yang tidak bisa dijadikan bukti adanya persetubuhan secara medis. Keterangan itu diperkuat oleh pemaparan Shinta Agustina sebagai pakar hukum pidana Universitas Andalas. Ia menjelaskan dasar-dasar hukum pidana yang luput dari proses hukum kasus JIS. Acara ini membuka ruang diskusi melalui pembahasan yang ilmiah untuk mencapai pembaruan hukum yang lebih berintegritas. Salah satu caranya adalah melihat kembali proses hukum dari berbagai perspektif, misalnya dari berbagai bidang ilmu.

Kabar

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]

Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil

  Di tengah pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang […]