Kabar

Mata Kuliah Hukum Pidana

Posted by on 07/04/2016 in Kabar

Prof. Mardjono Reksodiputro, anggota Senat Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera memaparkan perjalanan sejarah hukum pidana Indonesia. Dalam pemberian mata kuliah hukum pidana yang berlangsung di Kampus Jentera itu, ia menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diadopsi dari Wetboek van Strafrecht (WvS-HB) untuk Hindia Belanda pada 1918. Itu sudah terjadi nyaris satu abad yang lalu. Teks otentik itu tentu dibuat dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan secara tidak resmi dan juga terdapat beberapa versi penerjemahan. “Adapun catatan saya ini, bukanlah mengada-ada hal yang kecil. Menurut saya dalam dunia hukum, maka bahasa adalah utama,” ia mengutip makalah yang ia persiapkan untuk kuliah pada 7 April 2016.

Usaha untuk memperbaikinya sudah berlangsung selama 31 tahun, Prof. Mardjono menjelaskan panjang-lebar diskusi pembahasannya sampai muncul Rancangan KUHP 2014. Ia menambahkan kritik-kritiknya terhadap rancangan itu, yaitu tentang akan berlakunya “delik adat”, tentang adanya pasal-pasal yang dianggap akan melemahkan kebebasan menyampaikan pendapat (terutama delik yang berkaitan dengan pers), dan bab khusus tentang delik korupsi yang dianggap sebagai “bencana” terhadap legitimasi adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berlanjut ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ia menjelaskan awalnya berlaku Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Hindia Belanda. Ada usaha untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia, tetapi terhambat dengan masuknya pemerintahan militer Jepang yang dikenal keras dan bengis. Kini, usaha untuk memperbaikinya masih berjalan. Dalam Rancangan KUHAP 2014, ada beberapa kritik yang diajukan Prof. Mardjono, yaitu terkait kewenangan JaksaPenuntut Umum (JPU) dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP).

Kabar

Pengajar Jentera Kritik Putusan Pengujian UU KPK

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menjadi salah satu narasumber dalam webinar […]

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]