Kabar

Mata Kuliah Hukum Pidana

Posted by on 07/04/2016 in Kabar

Prof. Mardjono Reksodiputro, anggota Senat Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera memaparkan perjalanan sejarah hukum pidana Indonesia. Dalam pemberian mata kuliah hukum pidana yang berlangsung di Kampus Jentera itu, ia menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diadopsi dari Wetboek van Strafrecht (WvS-HB) untuk Hindia Belanda pada 1918. Itu sudah terjadi nyaris satu abad yang lalu. Teks otentik itu tentu dibuat dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan secara tidak resmi dan juga terdapat beberapa versi penerjemahan. “Adapun catatan saya ini, bukanlah mengada-ada hal yang kecil. Menurut saya dalam dunia hukum, maka bahasa adalah utama,” ia mengutip makalah yang ia persiapkan untuk kuliah pada 7 April 2016.

Usaha untuk memperbaikinya sudah berlangsung selama 31 tahun, Prof. Mardjono menjelaskan panjang-lebar diskusi pembahasannya sampai muncul Rancangan KUHP 2014. Ia menambahkan kritik-kritiknya terhadap rancangan itu, yaitu tentang akan berlakunya “delik adat”, tentang adanya pasal-pasal yang dianggap akan melemahkan kebebasan menyampaikan pendapat (terutama delik yang berkaitan dengan pers), dan bab khusus tentang delik korupsi yang dianggap sebagai “bencana” terhadap legitimasi adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berlanjut ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ia menjelaskan awalnya berlaku Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Hindia Belanda. Ada usaha untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia, tetapi terhambat dengan masuknya pemerintahan militer Jepang yang dikenal keras dan bengis. Kini, usaha untuk memperbaikinya masih berjalan. Dalam Rancangan KUHAP 2014, ada beberapa kritik yang diajukan Prof. Mardjono, yaitu terkait kewenangan JaksaPenuntut Umum (JPU) dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP).

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]