Kabar

Mata Kuliah Hukum Pidana

Posted by on 07/04/2016 in Kabar

Prof. Mardjono Reksodiputro, anggota Senat Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera memaparkan perjalanan sejarah hukum pidana Indonesia. Dalam pemberian mata kuliah hukum pidana yang berlangsung di Kampus Jentera itu, ia menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diadopsi dari Wetboek van Strafrecht (WvS-HB) untuk Hindia Belanda pada 1918. Itu sudah terjadi nyaris satu abad yang lalu. Teks otentik itu tentu dibuat dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan secara tidak resmi dan juga terdapat beberapa versi penerjemahan. “Adapun catatan saya ini, bukanlah mengada-ada hal yang kecil. Menurut saya dalam dunia hukum, maka bahasa adalah utama,” ia mengutip makalah yang ia persiapkan untuk kuliah pada 7 April 2016.

Usaha untuk memperbaikinya sudah berlangsung selama 31 tahun, Prof. Mardjono menjelaskan panjang-lebar diskusi pembahasannya sampai muncul Rancangan KUHP 2014. Ia menambahkan kritik-kritiknya terhadap rancangan itu, yaitu tentang akan berlakunya “delik adat”, tentang adanya pasal-pasal yang dianggap akan melemahkan kebebasan menyampaikan pendapat (terutama delik yang berkaitan dengan pers), dan bab khusus tentang delik korupsi yang dianggap sebagai “bencana” terhadap legitimasi adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berlanjut ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ia menjelaskan awalnya berlaku Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Hindia Belanda. Ada usaha untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia, tetapi terhambat dengan masuknya pemerintahan militer Jepang yang dikenal keras dan bengis. Kini, usaha untuk memperbaikinya masih berjalan. Dalam Rancangan KUHAP 2014, ada beberapa kritik yang diajukan Prof. Mardjono, yaitu terkait kewenangan JaksaPenuntut Umum (JPU) dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP).

Kabar

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]