Kabar

Mahasiswa Jentera Belajar dari Testimoni Korban Upaya Paksa Sewenang-wenang

Posted by on 15/09/2016 in Kabar, Kegiatan

Perkuliahan mahasiswa semester III Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera sudah memasuki pertemuan ketiga. Subjek yang dibahas sudah memasuki “Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”. Proses belajar dan mengajar yang bertempat di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kali ini dilakukan dengan mendengar testimoni korban upaya paksa sewenang-wenang.

 

Testimoni korban itu disampaikan oleh Bunga Siagian, pengacara publik LBH Jakarta dan penasihat hukum korban. Ia menuturkan bahwa LBH Jakarta sejak 2014 telah menangani lebih dari 12 kasus salah tangkap. Pada perkuliahan kali ini, ia memfokuskan pembahasan pada 2 (dua) kasus, yaitu kasus Andro dan Nurdin atau dikenal dengan kasus pengamen Cipulir. Kasus itu sangat kental dengan muatan rekayasa terutama terhadap alat bukti. Andro dan Nurdin sempat ditangkap, ditahan, dan disiksa untuk mengaku sebagai pelaku tindak pidana. Pada pengadilan tingkat pertama, Andro dan Nurdin diputus bersalah. Namun, pada pengadilan tingkat banding dan kasasi, mereka berdua dibebaskan dari segala tuntutan.

 

LBH Jakarta sebagai penasihat hukum segera mengajukan gugatan ganti kerugian dan diterima oleh hakim. Meskipun hakim hanya mengabulkan Rp 72 juta dari gugatan Rp 1 miliar, kasus itu merupakan kasus pertama yang dimenangkan korban salah tangkap pasca-perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

Setelah mendengar testimoni korban, mahasiswa diajak untuk berefleksi mengenai kondisi yang menimpa Andro dan Nurdin. Selanjutnya, mahasiswa berdiskusi dan menganalisis setiap upaya paksa dan kritik terhadapnya. Upaya paksa yang dimulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, hingga pencegahan dan penangkalan berhasil dibahas satu per satu.

 

Metode belajar yang berbeda adalah ciri pembeda Jentera. Dengan metode belajar experiential mental seperti itu, harapannya mahasiswa dapat merefleksikan sekaligus menganalisis lebih dalam mengenai norma, konteks, dan kritik atas upaya paksa dalam hukum acara pidana Indonesia. Titik berangkatnya sebenarnya sederhana, yaitu pendekatan normatif saja tidak cukup untuk menangkap praktik yang selama ini berlangsung dalam pelaksanaan penegakan hukum yang acap kali tidak berjalan biasa-biasa saja.

 

 

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]