Kabar

Kunjungan Mahasiswa: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Posted by on 07/06/2017 in Kabar, Kunjungan Belajar

Untuk dapat memahami materi perkuliahan mata kuliah Kekuasaan Eksekutif STH Indonesia Jentera secara mendalam, mahasiswa diajak untuk melakukan kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tujuan utama dari kunjungan yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Mei 2017 ini adalah belajar langsung tentang peran dan wewenang lembaga eksekutif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi itu merupakan salah satu materi yang harus dipahami oleh peserta mata kuliah Kekuasaan Eksekutif.

Kunjungan tersebut diterima oleh Mien Usihen Ginting, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN. Sebagai dosen pengampu mata kuliah, Fajri Nursyamsi menjelaskan tujuan dari kunjungan itu. Dalam pembukaan, Mien menjelaskan tentang fungsi dan peran BPHN dalam membantu pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang juga memiliki wewenang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ia melanjutkan paparannya tentang hambatan-hambatan apa saja yang selama ini dihadapi oleh BPHN dalam menjalankan tugasnya. Banyak hambatan dialami, seperti banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron satu sama lain sehingga menimbulkan kerancuan hukum, baik dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Selain itu, proses legislasi di Indonesia juga menjadi hambatan untuk menciptakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan karena draf yang telah disusun pemerintah dapat berubah ketika pembahasan dengan DPR.

Setelah itu, Mien menjelaskan tentang kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai eksekutif. Ia memaparkannya, mulai dari teori, peraturan perundangan yang mengatur dan memberikan hak kepada pemerintah atas peran pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Pada akhir, ia juga memberikan semangat kepada mahasiswa STH Indonesia Jentera untuk menjadi ahli hukum yang dapat bergerak di sektor publik, secara khusus di bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Ahli hukum di bidang itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat memberikan manfaat secara luas bagi kehidupan berbangsa dan bernengara.

 

Penulis: DMI

Editor: APH

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]