Kabar

Kunjungan Mahasiswa: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Posted by on 07/06/2017 in Kabar, Kunjungan Belajar

Untuk dapat memahami materi perkuliahan mata kuliah Kekuasaan Eksekutif STH Indonesia Jentera secara mendalam, mahasiswa diajak untuk melakukan kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tujuan utama dari kunjungan yang dilaksanakan pada Selasa, 30 Mei 2017 ini adalah belajar langsung tentang peran dan wewenang lembaga eksekutif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi itu merupakan salah satu materi yang harus dipahami oleh peserta mata kuliah Kekuasaan Eksekutif.

Kunjungan tersebut diterima oleh Mien Usihen Ginting, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN. Sebagai dosen pengampu mata kuliah, Fajri Nursyamsi menjelaskan tujuan dari kunjungan itu. Dalam pembukaan, Mien menjelaskan tentang fungsi dan peran BPHN dalam membantu pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang juga memiliki wewenang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ia melanjutkan paparannya tentang hambatan-hambatan apa saja yang selama ini dihadapi oleh BPHN dalam menjalankan tugasnya. Banyak hambatan dialami, seperti banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron satu sama lain sehingga menimbulkan kerancuan hukum, baik dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Selain itu, proses legislasi di Indonesia juga menjadi hambatan untuk menciptakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan karena draf yang telah disusun pemerintah dapat berubah ketika pembahasan dengan DPR.

Setelah itu, Mien menjelaskan tentang kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai eksekutif. Ia memaparkannya, mulai dari teori, peraturan perundangan yang mengatur dan memberikan hak kepada pemerintah atas peran pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Pada akhir, ia juga memberikan semangat kepada mahasiswa STH Indonesia Jentera untuk menjadi ahli hukum yang dapat bergerak di sektor publik, secara khusus di bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Ahli hukum di bidang itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat memberikan manfaat secara luas bagi kehidupan berbangsa dan bernengara.

 

Penulis: DMI

Editor: APH

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]