Kabar

Kunjungan DDTC: Kepastian Hukum dalam Pungutan Pajak

Posted by on 18/05/2016 in Kunjungan Belajar

Kunjungan DDTC: Kepastian Hukum dalam Pungutan Pajak

“Penerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah. Dari target tahun 2015 sebesar Rp1,294 T, realisasinya hanya Rp1,060 T atau 81,9%. Ini merupakan persentase penerimaan pajak yang terendah.” Begitulah Darussalam membuka sesi materi kepada mahasiswa Jentera dalam rangka Visit and Taxation Lecture atas undangan Danny Darussalam Tax Center (DDTC). Darussalam melanjutkan, penerimaan pajak pada 2016 masih tanda tanya.

Potensi pajak di Indonesia sangat besar, tetapi dukungan pihak otoritas belum optimal. Direktorat Jenderal Pajak masih belum mampu melakukan pendekatan tentang perilaku kepatuhan dan strategi meningkatan kepatuhan. Padahal, untuk mencapainya, diperlukan pegawai pajak yang berkualitas dengan jumlah yang memadai. Pada Rabu, 18 Mei 2016 di Menara Sentra Satu Kelapa Gading, Darussalam menyampaikan di depan mahasiswa Jentera bahwa antara wajib pajak dan otoritas dibutuhkan kerangka enhanced relationship, yakni hubungan yang dibangun atas dasar saling percaya. Rasa percaya dari wajib pajak akan menentukan kredibilitas otoritas pajak. Pelayanan yang baik pun akan meningkatkan kemauan untuk patuh.

Pemungutan pajak harus berkepastian hukum. Jika tidak, sengketa-sengketa di pengadilan pajak bisa terus bermunculan. Jumlah sengketa yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa “pemeriksaan” dan “proses keberatan” yang ada saat ini perlu diletakkan sebagaimana mestinya. Untuk itu, perlu ada Alternative Dispute Resolution seperti yang dikembangkan oleh banyak negara.

Usai memaparkan materinya, Darussalam mengajak mahasiswa untuk berdiskusi. Turut hadir pula Yunus Husein—Ketua STH Indonesia Jentera—dan Eryanto Nugroho—Ketua Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sekaligus dosen Jentera. Sejumlah mahasiswa secara aktif menyampaikan pertanyaan dan pendapat mereka. Darussalam pun selain menanggapi para mahasiswa, juga menunjukkan apresiasinya yang tinggi atas pertanyaan dan pendapat para mahasiswa yang semuanya masih duduk di semester kedua.

Kabar

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]

Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil

  Di tengah pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang […]