Kabar

Kunjungan DDTC: Kepastian Hukum dalam Pungutan Pajak

Posted by on 18/05/2016 in Kunjungan Belajar

Kunjungan DDTC: Kepastian Hukum dalam Pungutan Pajak

“Penerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah. Dari target tahun 2015 sebesar Rp1,294 T, realisasinya hanya Rp1,060 T atau 81,9%. Ini merupakan persentase penerimaan pajak yang terendah.” Begitulah Darussalam membuka sesi materi kepada mahasiswa Jentera dalam rangka Visit and Taxation Lecture atas undangan Danny Darussalam Tax Center (DDTC). Darussalam melanjutkan, penerimaan pajak pada 2016 masih tanda tanya.

Potensi pajak di Indonesia sangat besar, tetapi dukungan pihak otoritas belum optimal. Direktorat Jenderal Pajak masih belum mampu melakukan pendekatan tentang perilaku kepatuhan dan strategi meningkatan kepatuhan. Padahal, untuk mencapainya, diperlukan pegawai pajak yang berkualitas dengan jumlah yang memadai. Pada Rabu, 18 Mei 2016 di Menara Sentra Satu Kelapa Gading, Darussalam menyampaikan di depan mahasiswa Jentera bahwa antara wajib pajak dan otoritas dibutuhkan kerangka enhanced relationship, yakni hubungan yang dibangun atas dasar saling percaya. Rasa percaya dari wajib pajak akan menentukan kredibilitas otoritas pajak. Pelayanan yang baik pun akan meningkatkan kemauan untuk patuh.

Pemungutan pajak harus berkepastian hukum. Jika tidak, sengketa-sengketa di pengadilan pajak bisa terus bermunculan. Jumlah sengketa yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa “pemeriksaan” dan “proses keberatan” yang ada saat ini perlu diletakkan sebagaimana mestinya. Untuk itu, perlu ada Alternative Dispute Resolution seperti yang dikembangkan oleh banyak negara.

Usai memaparkan materinya, Darussalam mengajak mahasiswa untuk berdiskusi. Turut hadir pula Yunus Husein—Ketua STH Indonesia Jentera—dan Eryanto Nugroho—Ketua Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sekaligus dosen Jentera. Sejumlah mahasiswa secara aktif menyampaikan pertanyaan dan pendapat mereka. Darussalam pun selain menanggapi para mahasiswa, juga menunjukkan apresiasinya yang tinggi atas pertanyaan dan pendapat para mahasiswa yang semuanya masih duduk di semester kedua.

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]