Kabar

Kuliah Tamu Ilmu Perundang-Undangan oleh Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Posted by on 13/09/2017 in Kabar, Kuliah Tamu

Urgensi Sikronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

“Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat ini”, pernyataan tersebut disampaikan oleh Wicipto Setiadi, Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM dan juga mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam kuliahnya yang disampaikan pada kelas pembuka Mata Kuliah Ilmu Perundang-undangan di STH Indonesia Jentera pada hari Rabu, 6 September 2017.

Wicipto membuka materinya dengan menjelaskan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan mengapa pembentukannya menjadi suatu hal yang penting di Indonesia, dikaitkan dengan bentuk Negara Indonesia. Selanjutnya ia menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perbedaan muatan materinya yang menjadikan hierarki tersebut dapat terbangun. Ia menambahkan bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu tertib substansi dan tertib proses sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, ia juga menjelaskan masalah-masalah yang muncul dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan itu juga dapat dikatakan sebagai permasalahan yang mendasar, seperti, kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak sebanding dengan kuantitasnya, proses yang tidak sesuai, bahkan lemah secara substansi, sehingga menyebabkan banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan karena saling tumpang tindih dan saling bertabrakan satu sama lain. Tentunya hal ini membawa banyak dampak negatif yang tidak hanya berkaitan dengan iklim hukum di Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan tiap aspek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai lulusan hukum, perlu peran kita untuk terlibat dalam proses penataan regulasi yang juga berarti sinkronisasi peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang hingga peraturan pelaksanaannya agar suatu peraturan perundangan-undangan dapat dilaksanakan secara penuh dan baik, ia menambahkan. Ia juga menjelaskan langkah-langkah apa saja yang perlu ditempuh untuk mencapai hal itu, mulai dari proses pra-legislasi yakni perumusan dan pembuatan naskah akademik, kemudian dilanjutkan dengan proses pembahasan, hingga pengundang-undangan harus runut serta tidak mengingkari substansi sesuai kebutuhan di masyarakat.

 

Penulis: DMI

Kabar

Call For Paper Jentera: Jurnal Hukum Edisi Vol. 4 No. 2 (2021)

Jentera bertujuan memfasilitasi dan mendorong pembaruan hukum dan kebijakan di Indonesia, mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum […]

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]