Kabar

Kuliah Tamu Desentralisasi dan Otonomi Daerah oleh Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Posted by on 07/09/2017 in Kabar, Kuliah Tamu

Mata Kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah membuka perkuliahannya di semester ganjil tahun akademik 2017/2018 dengan menghadirkan Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng. Dalam kuliahnya, Robert memberikan dasar-dasar tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Mulai dari konsep secara umum, jenis-jenis otonomi daerah, dan bagaimana praktiknya di Indonesia.

 

Ia membuka sesi dengan mengenalkan kepada mahasiswa apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Ia melanjutkan dengan bentuk-bentuk dan bagaimana penerapan desentralisasi serta otonomi daerah di Indonesia. Ia juga menjelaskan bagaimana sejarah pengaturan dan penerapan otonomi daerah di Indonesia sejak era kemerdekaan. Tak hanya itu, ia juga mengajak mahasiswa untuk berdiskusi tentang bagaimana pengalaman mereka terhadap pelaksanaan otonomi daerah di daerah asal mereka masing-masing. Mahasiswa pun aktif menyambut dengan menceritakan bagaimana pengalaman dan kesan mereka selama ini terhadap aktifitas pemerintahan daerah dengan wewenang otonomi yang diembannya.

 

Kemudian, ia mengajak mahasiswa untuk membongkar otonomi daerah dalam konteks praktik. Ia mengajukan pertanyaan, “mengapa dengan status otonomi yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia tidak semua daerah bisa maju?”. Pertanyaan tersebut diajukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, bahwa ilmu hukum tidak dapat terlepas dari dinamika politik dan kondisi geografis. Ia menjelaskan bahwa selain faktor geografis yang mempengaruhi sumber daya, baik manusia maupun alam, faktor kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan juga berpengaruh terhadap majunya suatu daerah. Karena tanpa pemimpin yang cakap, sulit bagi suatu daerah untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

 

Di Akhir, ia menjelaskan bagaimana alur ideal serta tahapan-tahapan agar penerapan otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya, yaitu terciptanya kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia.(DMI)

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]