Kabar

Kuliah Tamu Desentralisasi dan Otonomi Daerah oleh Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Posted by on 07/09/2017 in Kabar, Kuliah Tamu

Mata Kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah membuka perkuliahannya di semester ganjil tahun akademik 2017/2018 dengan menghadirkan Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng. Dalam kuliahnya, Robert memberikan dasar-dasar tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Mulai dari konsep secara umum, jenis-jenis otonomi daerah, dan bagaimana praktiknya di Indonesia.

 

Ia membuka sesi dengan mengenalkan kepada mahasiswa apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Ia melanjutkan dengan bentuk-bentuk dan bagaimana penerapan desentralisasi serta otonomi daerah di Indonesia. Ia juga menjelaskan bagaimana sejarah pengaturan dan penerapan otonomi daerah di Indonesia sejak era kemerdekaan. Tak hanya itu, ia juga mengajak mahasiswa untuk berdiskusi tentang bagaimana pengalaman mereka terhadap pelaksanaan otonomi daerah di daerah asal mereka masing-masing. Mahasiswa pun aktif menyambut dengan menceritakan bagaimana pengalaman dan kesan mereka selama ini terhadap aktifitas pemerintahan daerah dengan wewenang otonomi yang diembannya.

 

Kemudian, ia mengajak mahasiswa untuk membongkar otonomi daerah dalam konteks praktik. Ia mengajukan pertanyaan, “mengapa dengan status otonomi yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia tidak semua daerah bisa maju?”. Pertanyaan tersebut diajukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, bahwa ilmu hukum tidak dapat terlepas dari dinamika politik dan kondisi geografis. Ia menjelaskan bahwa selain faktor geografis yang mempengaruhi sumber daya, baik manusia maupun alam, faktor kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan juga berpengaruh terhadap majunya suatu daerah. Karena tanpa pemimpin yang cakap, sulit bagi suatu daerah untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

 

Di Akhir, ia menjelaskan bagaimana alur ideal serta tahapan-tahapan agar penerapan otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya, yaitu terciptanya kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia.(DMI)

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]