Kabar

Kuliah Tamu Desentralisasi dan Otonomi Daerah oleh Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Posted by on 07/09/2017 in Kabar, Kuliah Tamu

Mata Kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah membuka perkuliahannya di semester ganjil tahun akademik 2017/2018 dengan menghadirkan Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng. Dalam kuliahnya, Robert memberikan dasar-dasar tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Mulai dari konsep secara umum, jenis-jenis otonomi daerah, dan bagaimana praktiknya di Indonesia.

 

Ia membuka sesi dengan mengenalkan kepada mahasiswa apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Ia melanjutkan dengan bentuk-bentuk dan bagaimana penerapan desentralisasi serta otonomi daerah di Indonesia. Ia juga menjelaskan bagaimana sejarah pengaturan dan penerapan otonomi daerah di Indonesia sejak era kemerdekaan. Tak hanya itu, ia juga mengajak mahasiswa untuk berdiskusi tentang bagaimana pengalaman mereka terhadap pelaksanaan otonomi daerah di daerah asal mereka masing-masing. Mahasiswa pun aktif menyambut dengan menceritakan bagaimana pengalaman dan kesan mereka selama ini terhadap aktifitas pemerintahan daerah dengan wewenang otonomi yang diembannya.

 

Kemudian, ia mengajak mahasiswa untuk membongkar otonomi daerah dalam konteks praktik. Ia mengajukan pertanyaan, “mengapa dengan status otonomi yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia tidak semua daerah bisa maju?”. Pertanyaan tersebut diajukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, bahwa ilmu hukum tidak dapat terlepas dari dinamika politik dan kondisi geografis. Ia menjelaskan bahwa selain faktor geografis yang mempengaruhi sumber daya, baik manusia maupun alam, faktor kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan juga berpengaruh terhadap majunya suatu daerah. Karena tanpa pemimpin yang cakap, sulit bagi suatu daerah untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

 

Di Akhir, ia menjelaskan bagaimana alur ideal serta tahapan-tahapan agar penerapan otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya, yaitu terciptanya kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia.(DMI)

Kabar

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]

Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil

  Di tengah pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang […]