Kabar

Jentera dan PSHK Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Legislative Drafting untuk Kelompok Disabilitas

Posted by on 08/03/2021 in Kabar, Kegiatan

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Disability Rights Advocacy Fund (DRAF) serta Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) menyelenggarakan Pelatihan Dasar Legislative Drafting untuk Kelompok Disabilitas yang berlangsung selama tiga hari sejak 2 Maret 2021 hingga 4 Maret 2021 melalui media daring.

Pelatihan tersebut diikuti oleh dua puluh peserta yang mewakili beberapa kelompok disabilitas dari berbagai wilayah di Indonesia dan dihadiri oleh lima pemantau dari Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (Yapesdi) dan Perkumpulan Tuli Buta (PELITA).

Pelatihan terbagi dalam beberapa sesi yang membahas beberapa materi, yakni sistematika penyusunan undang-undang dan ruang partisipasi publik, analisis efektif terhadap kalimat undang-undang, dan penyusunan draf undang-undang alternatif. Bertindak sebagai pemateri dalam pelatihan tersebut adalah pengajar Jentera sekaligus peneliti PSHK, Estu Dyah Arifianti, Fajri Nursyamsi, dan Ronald Rofiandri.

Dalam pemaparannya pada hari pertama pelatihan, Ronald Rofiandri mengangkat perihal proses penyusunan undang-undang dan partisipasi publik. Ronald menjabarkan tahapan penyusunan undang-undang yang diawali dengan proses perencanaan oleh Presiden atau DPR, kemudian melalui tahapan penyusunan rancangan undang-undang oleh DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahunan. Rancangan undang-undang tersebut kemudian dibahas oleh DPR dan dimintakan pendapat akhir Presiden melalui menteri yang mewakilinya, untuk selanjutnya disahkan oleh DPR bersama Presiden. Pada tahapan pengundangan, Presiden menandatangani rancangan undang-undang tersebut dan diumumkan secara terbuka kepada publik serta ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pada tahapan-tahapan tersebut, Ronald kemudian menjelaskan beberapa langkah partisipasi yang dapat publik lakukan. Secara informal, publik dapat bersuara dengan aksi demonstrasi di jalanan, mengangkat isu dan analisisnya melalui media sosial, hingga menghimpun sikap melalui petisi daring. Secara formal, publik juga dapat berpartisipasi dengan advokasi legislasi, yakni dengan menargetkan penyampaian masukan bahkan lobi melalui anggota atau fraksi di DPR.

Di hari kedua pelatihan, Estu Dyah membawakan materi perihal analisis efektif terkait kalimat peraturan perundang-undangan. Menurutnya, undang-undang sebagai produk hukum yang mengikat seharusnya memuat bahasa yang tegas, lugas, dan tidak bermakna ganda. Selain itu, gagasan yang dituangkan harus tepat dan tidak menyulitkan proses penerapan undang-undang itu sendiri. Karenanya Estu kemudian menegaskan bahwa pemahaman secara efektif terhadap kalimat dalam undang-undang penting untuk dijalankan tidak hanya oleh pembuat, tetapi juga pemerhati peraturan perundang-undangan.

Pada hari terakhir, Fajri Nursyamsi memberikan materi yang tidak kalah penting yakni terkait penyusunan draf undang-undang alternatif. Fajri menjelaskan bahwa salah satu bentuk advokasi kebijakan yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil adalah dengan memberikan masukan terhadap draf rancangan undang-undang. Hal ini terbukti efektif dan tepat sasaran karena selain memberikan intervensi secara langsung kepada penyusun undang-undang, juga memudahkan pembentuk kebijakan untuk dapat memahami apa yang diinginkan oleh kelompok masyarakat melalui undang-undang alternatif yang diusulkan.

Kabar

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]