Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

Posted by on 25/06/2021 in Kabar, Kegiatan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan advokasi kebijakan publik pada 19, 20, dan 25 Mei 2021 secara daring. Pelatihan tersebut diisi oleh beberapa pengajar Jentera seperti Bivitri Susanti, Eryanto Nugroho, Rizky Argama, Fajri Nursyamsi, dan Ronald Rofiandri.

Tujuan umum dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar dan lanjutan perihal advokasi kebijakan publik di Indonesia dari sudut pandang tahapan, metode, teknik, dan pengalaman pelaksanaan advokasi tersebut.

Pelatihan terbagi dalam sepuluh sesi yang berlangsung selama tiga hari. Pada hari pertama terdapat dua sesi yang masing-masing membahas perihal pengenalan advokasi kebijakan dan proses penyusunan aturan serta kebijakan di Indonesia. Pada sesi pengenalan advokasi kebijakan, dibahas beberapa materi seputar pengertian kebijakan publik secara teori dan praktik, karakteristik advokasi kebijakan publik dan advokasi berbasis bukti, dan tahapan advokasi kebijakan publik serta tantangan dalam praktiknya. Sedangkan pada sesi proses penyusunan aturan serta kebijakan di Indonesia, peserta pelatihan mendapatkan materi perihal pengenalan tipe dan konten regulasi di Indonesia.

Pada hari selanjutnya, peserta mengikuti empat sesi yang masing-masing membahas perihal monitoring dan evaluasi regulasi serta kebijakan, identifikasi isu strategis dalam advokasi, pemetaan pemangku kepentingan, dan penyusunan strategi advokasi. Pada sesi pemahaman monitoring dan evaluasi kebijakan, dibahas beberapa hal yakni pemahaman terhadap praktik monitoring dan evaluasi kebijakan di Indonesia, penggunaan beberapa metode monitoring dan evaluasi seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Cost–benefit analysis (CBA), dan pengenalan terhadap peluang serta strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh kelompok masyarakat sipil. Pada sesi selanjutnya yakni identifikasi isu strategis, para pemateri dan peserta pelatihan bersama membahas, mengklasifikasikan dan mengidentifikasi isu serta strategi dalam advokasi kebijakan publik. Pada sesi kelima, dibahas beberapa materi seputar pemetaan pemangku kepentingan yakni perihal pemahaman dan identifikasi keberpihakan terhadap pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan. Hari kedua ditutup dengan sesi penyusunan strategi advokasi yang membahas pemahaman secara mendetail terkait penyusunan regulasi di Indonesia baik dalam sudut pandang eksekutif maupun legislatif, pada tingkatan pusat maupun daerah.

Pada hari terakhir pelatihan, pemateri dan peserta pelatihan bersama membahas beberapa hal dalam empat sesi mengenai tujuan besar advokasi, teknik lobi, pengenalan terhadap perspektif Gender Equality and Social Inclusion (GESI), dan persepektif GESI dalam advokasi kebijakan publik.

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]