Kabar

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

Posted by on 21/06/2021 in Kabar, Kegiatan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan Digital” selama dua hari pada 16-17 April 2021 secara daring. Pelatihan diikuti oleh sepuluh peserta dari Bagian Legal Bank Indonesia.

Pelatihan tersebut diisi oleh pengajar Jentera yakni Muhammad Faiz Aziz dan beberapa ahli, akademisi, birokrat, serta advokat seperti Arkka Dhiratara, Budi Santoso, Edmon Makarim, Teguh Arifiyadi, dan Zacky Z. Husein. Tujuan umum dari pelatihan ini adalah sarana pendidikan untuk memahami keuangan digital, pemahaman dan wawasan tentang kejahatan, keamanan, dan hukum siber, pemahaman perihal perlindungan data pribadi, dan praktik pengaturan keuangan digital secara global.

Dalam pelatihan tersebut dibahas pentingnya perlindungan data pribadi dan kecukupan perangkat hukum di Indonesia serta kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen. Referensi framework perlindungan data dan perlindungan konsumen di beberapa negara disandingkan untuk memperkaya pemahaman dalam membangun kerangka yang tepat bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Selain itu, pelatihan ini juga membahas kemungkinan penerapan Online Dispute Resolutions (ODR) pada transaksi e-commerce untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa secara mudah, murah, dan cepat.

Pada pelatihan tersebut, pengajar sekaligus Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis STH Indonesia Jentera, Muhammad Faiz Aziz, membawakan materi bertajuk “Dispute Resolution dalam Transaksi Keuangan di Dunia Siber”. Aziz menjelaskan mengenai pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR). Pemanfaatan teknologi informasi dalam menerapakan sistem ADR kemudian melahirkan terminologi yang dikenal dengan istilah Online Dipsute Resolution (ODR). Aziz kemudian juga menjelaskan ODR sebagai sarana yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi penyelesaian atau resolusi sengketa antara para pihak, termasuk melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrasi, atau kombinasi di antara ketiganya.

Dalam sistem hukum Indonesia, eksistensi ADR atau yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) diakui melalui Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). Aziz menjabarkan bahwa UU APS memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai ODR, namun di sisi yang lain UU APS nyatanya juga tidak mengatur secara spesifik mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan APS sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6 UU APS. Sehingga hal tersebut membuka kemungkinan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai dasar ODR.

Terkait dengan implementasi ODR di Indonesia, Aziz memberikan beberapa catatan terkait peluang dan tantangannya. Terkait peluang ODR dapat dimulai dari kerangka regulasi yang telah mendukung, yang kemudian dapat menjadi pondasi implementasi dan perkembangan konektivitas serta transaksi. Pada perkembangannya, implementasi ODR di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan seperti belum tersedianya regulasi pendukung, permasalahan pada proses pelaksanaan dan output, tingkat kesadaran yang masih rendah, dan infrastruktur yang belum dapat diakses secara luas.

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]