Kabar

Hukum sebagai Instrumen Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Posted by on 04/10/2016 in Kabar, Kegiatan

Pada 29 Agustus—16 September 2016, Rizky Argama—peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia—mengikuti pelatihan hukum bidang pengendalian tembakau di Melbourne, Australia. Pelatihan itu diselenggarakan oleh McCabe Centre for Law and Cancer dan diikuti oleh 18 orang peserta yang mewakili 12 negara.

 

Melalui pelatihan tersebut, Gama menceritakan, peserta dibekali pengetahuan mengenai kaitan hukum dan kebijakan negara dengan isu kesehatan masyarakat. Negara-negara maju di dunia telah menggunakan hukum dan kebijakan sebagai instrumen yang efektif untuk melindungi kesehatan masyarakatnya. Sebaliknya, hal itu belum terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

 

Salah satu contoh aplikasi hukum sebagai perangkat untuk melindungi kesehatan masyarakat ialah implementasi Kerangka Hukum Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC) dalam hukum nasional. Konvensi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif produk tembakau itu menjadi salah satu subjek utama yang dibahas dalam pelatihan tersebut.

 

Topik lain yang juga dibahas adalah bagaimana negara melindungi warganya dari zat-zat pemicu penyakit tidak menular yang terkanddung dalam makanan. Pemerintah Australia, sebagai contoh, tengah mendorong pengaturan mengenai pembatasan kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk-produk makanan dan minuman. Meskipun dinilai baik dari sudut pandang kesehatan masyarakat, gagasan itu bukannya tanpa kritik. Sebagian kalangan mengkritik model kebijakan negara seperti itu terlampau jauh mencampuri ranah privat warga negara.

 

Gama—yang juga pengajar di STH Indonesia Jentera—menilai bahwa upaya negara-negara maju dalam melindungi kesehatan warganya harus dicontoh oleh Indonesia. Usaha itu, salah satunya, dapat dimulai apabila Pemerintah Indonesia mengaksesi FCTC dan mengaplikasikan peraturan-peraturan pro-pengendalian tembakau. Hal ini penting dimulai karena, di Indonesia saat ini, rokok sebagai produk tembakau merupakan penyebab utama tingginya angka kematian akibat penyakit jantung.

 

Pelatihan selama tiga minggu tersebut, menurut Gama, memberikan perspektif baru mengenai pentingnya peran negara melalui hukum dan kebijakan dalam melindungi seluruh hak dasar warga negaranya, tak terkecuali hak untuk hidup sehat.

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]