Kabar

Hukum sebagai Instrumen Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Posted by on 04/10/2016 in Kabar, Kegiatan

Pada 29 Agustus—16 September 2016, Rizky Argama—peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia—mengikuti pelatihan hukum bidang pengendalian tembakau di Melbourne, Australia. Pelatihan itu diselenggarakan oleh McCabe Centre for Law and Cancer dan diikuti oleh 18 orang peserta yang mewakili 12 negara.

 

Melalui pelatihan tersebut, Gama menceritakan, peserta dibekali pengetahuan mengenai kaitan hukum dan kebijakan negara dengan isu kesehatan masyarakat. Negara-negara maju di dunia telah menggunakan hukum dan kebijakan sebagai instrumen yang efektif untuk melindungi kesehatan masyarakatnya. Sebaliknya, hal itu belum terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

 

Salah satu contoh aplikasi hukum sebagai perangkat untuk melindungi kesehatan masyarakat ialah implementasi Kerangka Hukum Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC) dalam hukum nasional. Konvensi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif produk tembakau itu menjadi salah satu subjek utama yang dibahas dalam pelatihan tersebut.

 

Topik lain yang juga dibahas adalah bagaimana negara melindungi warganya dari zat-zat pemicu penyakit tidak menular yang terkanddung dalam makanan. Pemerintah Australia, sebagai contoh, tengah mendorong pengaturan mengenai pembatasan kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk-produk makanan dan minuman. Meskipun dinilai baik dari sudut pandang kesehatan masyarakat, gagasan itu bukannya tanpa kritik. Sebagian kalangan mengkritik model kebijakan negara seperti itu terlampau jauh mencampuri ranah privat warga negara.

 

Gama—yang juga pengajar di STH Indonesia Jentera—menilai bahwa upaya negara-negara maju dalam melindungi kesehatan warganya harus dicontoh oleh Indonesia. Usaha itu, salah satunya, dapat dimulai apabila Pemerintah Indonesia mengaksesi FCTC dan mengaplikasikan peraturan-peraturan pro-pengendalian tembakau. Hal ini penting dimulai karena, di Indonesia saat ini, rokok sebagai produk tembakau merupakan penyebab utama tingginya angka kematian akibat penyakit jantung.

 

Pelatihan selama tiga minggu tersebut, menurut Gama, memberikan perspektif baru mengenai pentingnya peran negara melalui hukum dan kebijakan dalam melindungi seluruh hak dasar warga negaranya, tak terkecuali hak untuk hidup sehat.

Kabar

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]