Kabar

Hukum sebagai Instrumen Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Posted by on 04/10/2016 in Kabar, Kegiatan

Pada 29 Agustus—16 September 2016, Rizky Argama—peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia—mengikuti pelatihan hukum bidang pengendalian tembakau di Melbourne, Australia. Pelatihan itu diselenggarakan oleh McCabe Centre for Law and Cancer dan diikuti oleh 18 orang peserta yang mewakili 12 negara.

 

Melalui pelatihan tersebut, Gama menceritakan, peserta dibekali pengetahuan mengenai kaitan hukum dan kebijakan negara dengan isu kesehatan masyarakat. Negara-negara maju di dunia telah menggunakan hukum dan kebijakan sebagai instrumen yang efektif untuk melindungi kesehatan masyarakatnya. Sebaliknya, hal itu belum terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

 

Salah satu contoh aplikasi hukum sebagai perangkat untuk melindungi kesehatan masyarakat ialah implementasi Kerangka Hukum Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC) dalam hukum nasional. Konvensi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif produk tembakau itu menjadi salah satu subjek utama yang dibahas dalam pelatihan tersebut.

 

Topik lain yang juga dibahas adalah bagaimana negara melindungi warganya dari zat-zat pemicu penyakit tidak menular yang terkanddung dalam makanan. Pemerintah Australia, sebagai contoh, tengah mendorong pengaturan mengenai pembatasan kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk-produk makanan dan minuman. Meskipun dinilai baik dari sudut pandang kesehatan masyarakat, gagasan itu bukannya tanpa kritik. Sebagian kalangan mengkritik model kebijakan negara seperti itu terlampau jauh mencampuri ranah privat warga negara.

 

Gama—yang juga pengajar di STH Indonesia Jentera—menilai bahwa upaya negara-negara maju dalam melindungi kesehatan warganya harus dicontoh oleh Indonesia. Usaha itu, salah satunya, dapat dimulai apabila Pemerintah Indonesia mengaksesi FCTC dan mengaplikasikan peraturan-peraturan pro-pengendalian tembakau. Hal ini penting dimulai karena, di Indonesia saat ini, rokok sebagai produk tembakau merupakan penyebab utama tingginya angka kematian akibat penyakit jantung.

 

Pelatihan selama tiga minggu tersebut, menurut Gama, memberikan perspektif baru mengenai pentingnya peran negara melalui hukum dan kebijakan dalam melindungi seluruh hak dasar warga negaranya, tak terkecuali hak untuk hidup sehat.

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]