Kabar

Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di Indonesia

Posted by on 10/06/2016 in Kabar, Kuliah Tamu

Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di Indonesia sudah sangat maju dibandingkan Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di negara-negara konservatif. Namun, dibanding negara seperti Tunisia—yang melarang poligami, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia masih perlu dikembangkan. Itulah sebagian materi yang diberikan Wahyu Widiana—mantan Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2005—2012, Ketua Umum di Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat periode 2014—2019, senior advisor di Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ), serta dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Wahyu Widiana juga menjelaskan keberhasilannya dalam mencetuskan program inovasi penyuluhan dan pelayanan terpadu keliling. Program itu menjawab permasahan kesulitan masyarakat dalam proses permohonan pelayanan sidang itsbat nikah, pencatatan nikah, pencatatan kelahiran yang dulunya harus ditempuh dengan proses yang rumit dan biaya yang mahal. Hal ini disebabkan tiga permohonan hanya bisa dilakukan satu per satu, antara lain permohonan sidang itsbat nikah di Pengadilan Agama, permohonan pencatatan nikah di KUA, dan permohonan pencatatan kelahiran di catatan sipil. Tentu saja, ini menjadi efisien dengan hanya sekali proses untuk tiga permohonan itu di pelayanan terpadu keliling di kabupaten dan kota. Pelayanan terpadu keliling telah berhasil dilaksanakan di 82 kabupaten (sejak 2013 hingga kini). Inovasi pelayanan terpadu keliling juga dipakai di 3 kota di Malaysia dan di Riyadh Arab Saudi. Hingga saat ini, inovasi pelayanan terpadu kelililing terus dikembangkan, begitulah penjelasannya pada mata kuliah Hukum Perdata yang dilaksanakan pada 31 Mei 2016. (CC)

 

Kabar

Mengenal Berbagai Profesi Hukum Bersama SMAN 2 Jakarta

  STH Indonesia Jentera menyelenggarkan kunjungan #JenteraMenyapa ke SMAN 2 Jakarta dengan tema “Mengenal Profesi Hukum” pada […]

Pengajar Jentera Nilai Terjadi Pelambatan Demokrasi di Indonesia

  Pengajar Jentera, Bivitri Susanti menjadi salah satu narasumber dalam Asia in Review (AiR) online […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Anggota Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika STH Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Binziad Kadafi sebagai Anggota Komisi […]

STH Indonesia Jentera Menyelenggarakan Training Advokasi Kebijakan Publik secara Daring

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan pelatihan secara daring bertema “Understanding Law and Policy Advocacy: To Create […]

Pengajar Jentera Terlibat Aktif dalam Upaya Penguatan Pendidikan Hukum di Indonesia Timur

Pengajar STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menjadi salah satu narasumber dalam salah satu sesi Week […]

STH Indonesia Jentera Berpartisipasi dalam Anti-Corruption Summit-4 2020

STH Indonesia Jentera berpartisipasi dalam agenda Anti-Corruption Summit-4 2020 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi […]

Sambutan Ketua STH Indonesia Jentera Terpilih Periode 2020-2024

  Sambutan Ketua STH Indonesia Jentera terpilih pada proses serah terima jabatan kepengurusan STH Indonesia […]

Pergantian Pengurus STH Indonesia Jentera

  Kepengurusan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera baru saja berganti. Pada Kamis, 12 November 2020 […]