Kabar

Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di Indonesia

Posted by on 10/06/2016 in Kabar, Kuliah Tamu

Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di Indonesia sudah sangat maju dibandingkan Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di negara-negara konservatif. Namun, dibanding negara seperti Tunisia—yang melarang poligami, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia masih perlu dikembangkan. Itulah sebagian materi yang diberikan Wahyu Widiana—mantan Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2005—2012, Ketua Umum di Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat periode 2014—2019, senior advisor di Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ), serta dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Wahyu Widiana juga menjelaskan keberhasilannya dalam mencetuskan program inovasi penyuluhan dan pelayanan terpadu keliling. Program itu menjawab permasahan kesulitan masyarakat dalam proses permohonan pelayanan sidang itsbat nikah, pencatatan nikah, pencatatan kelahiran yang dulunya harus ditempuh dengan proses yang rumit dan biaya yang mahal. Hal ini disebabkan tiga permohonan hanya bisa dilakukan satu per satu, antara lain permohonan sidang itsbat nikah di Pengadilan Agama, permohonan pencatatan nikah di KUA, dan permohonan pencatatan kelahiran di catatan sipil. Tentu saja, ini menjadi efisien dengan hanya sekali proses untuk tiga permohonan itu di pelayanan terpadu keliling di kabupaten dan kota. Pelayanan terpadu keliling telah berhasil dilaksanakan di 82 kabupaten (sejak 2013 hingga kini). Inovasi pelayanan terpadu keliling juga dipakai di 3 kota di Malaysia dan di Riyadh Arab Saudi. Hingga saat ini, inovasi pelayanan terpadu kelililing terus dikembangkan, begitulah penjelasannya pada mata kuliah Hukum Perdata yang dilaksanakan pada 31 Mei 2016. (CC)

 

Kabar

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]