Kabar

Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di Indonesia

Posted by on 10/06/2016 in Kabar, Kuliah Tamu

Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di Indonesia sudah sangat maju dibandingkan Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di negara-negara konservatif. Namun, dibanding negara seperti Tunisia—yang melarang poligami, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia masih perlu dikembangkan. Itulah sebagian materi yang diberikan Wahyu Widiana—mantan Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2005—2012, Ketua Umum di Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat periode 2014—2019, senior advisor di Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ), serta dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Wahyu Widiana juga menjelaskan keberhasilannya dalam mencetuskan program inovasi penyuluhan dan pelayanan terpadu keliling. Program itu menjawab permasahan kesulitan masyarakat dalam proses permohonan pelayanan sidang itsbat nikah, pencatatan nikah, pencatatan kelahiran yang dulunya harus ditempuh dengan proses yang rumit dan biaya yang mahal. Hal ini disebabkan tiga permohonan hanya bisa dilakukan satu per satu, antara lain permohonan sidang itsbat nikah di Pengadilan Agama, permohonan pencatatan nikah di KUA, dan permohonan pencatatan kelahiran di catatan sipil. Tentu saja, ini menjadi efisien dengan hanya sekali proses untuk tiga permohonan itu di pelayanan terpadu keliling di kabupaten dan kota. Pelayanan terpadu keliling telah berhasil dilaksanakan di 82 kabupaten (sejak 2013 hingga kini). Inovasi pelayanan terpadu keliling juga dipakai di 3 kota di Malaysia dan di Riyadh Arab Saudi. Hingga saat ini, inovasi pelayanan terpadu kelililing terus dikembangkan, begitulah penjelasannya pada mata kuliah Hukum Perdata yang dilaksanakan pada 31 Mei 2016. (CC)

 

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]