Kabar

Hukum Perdata Lanjutan: Keterkaitan Notaris dan PPAT

Posted by on 24/05/2017 in Kabar, Kuliah Tamu

Kaitan antara Hukum Perdata dan Profesi Notaris amatlah erat. Hubungan hukum dalam konteks perdata hampir pasti melibatkan profesi notaris, meskipun hubungan hukum perdata bisa saja dilakukan tanpa keterlibatan notaris di dalamnya sebagai pihak “penengah”. Eksistensi notaris dirasa penting sebagai sarana asistensi bagi para pihak yang membutuhkan kekuatan pembuktian perdata yang kuat apabila terdapat sengketa di antara mereka.

Selain notaris, terdapat juga profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT berbeda dengan notaris, meskipun secara prinsip, profesi yang satu ini juga membantu para pihak dalam hubungan hukum perdata khususnya yang berkaita dengan tanah dan bangunan. Dalam papan nama notaris, tidak sedikit juga terdapat papan nama PPAT pada satu orang notaris/PPAT yang sama. Hal itu mengingat persepsi masyarakat yang menyamakan profesi notaris dengan PPAT.

Hal tersebutah yang diungkapkan oleh Alwesius kepada para mahasiswa mata kuliah Hukum Perdata Lanjutan semester 4 STH Indonesia Jentera. Hadir sebagai dosen tamu pada Selasa, 16 Mei 2017, Alwesius memaparkan secara rinci apa saja hubungan hukum atau perbuatan hukum yang menjadi kewenangan notaris dan PPAT. Kemudian, keotentikan perjanjian dan dokumen—yang wajib melibatkan notaris atau PPAT di dalamnya—menjadi hal yang juga dikupas lebih dalam.

Pada akhir sesi kuliah, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dijuluki sebagai “guru besar” notaris ini mengungkapkan bagaimana praktik notaris dan PPAT dalam kaitan pendampingan dan pemberian nasihat kepada kliennya. Respons mahasiswa membuat kuliah itu menjadi hidup dan menarik mengingat pengalaman Alwesius yang dibagi kepada mahasiswa dalam menangani kliennya.

 

Penulis: MFA
Editor: APH

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]