Kabar

Hukum Merupakan Produk Zaman

Posted by on 13/09/2016 in Kabar, Kuliah Tamu

Sudah biasa, STHI Jentera mengundang tokoh hukum dalam pembuka perkuliahan untuk berbagi ilmu, pengalaman, sekaligus menginspirasi para mahasiswa. Dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, perkuliahan diawali oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. yang dikenal sebagai ahli hukum konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Keahliannya itu teraktualisasi dari berbagai pengalamannya sebagai anggota DPR periode 1999—2002, advokat pada 2004—2010, dan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013—2015. Lengkaplah pengalaman Hamdan Zoelva sebagai pembentuk undang-undang, pemohon pengujian konstitusionalitas undang-undang, dan pembatal undang-undang yang inkonstitusional.

Hamdan memantik gairah mahasiswa untuk mempelajari ilmu perundang-undangan dengan judul kuliah “Masalah Perundang-undangan.” Ia mengawali materi dengan menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang merupakan proses politik. Artinya, semua RUU yang diinisiasi oleh Presiden, DPR, dan/atau DPD dibahas dalam ruang politik dan perdebatan di DPR, mulai dari penjelasan oleh lembaga pengusul sampai pemuatan dalam lembaran negara. Dalam hal itu, prinsip demokrasi harus diperhatikan. Implementasinya terlihat dalam keharusan untuk melibatkan stakeholders, kelompok terkait, dan publik pada tahap inisiasi, pembahasan, serta sosialisasi. Prinsip itulah yang menurut Hamdan diabaikan pada era orde baru sehingga masyarakat sulit mendapatkan akses infomasi dan memberikan aspirasi dalam pembentukan undang-undang. Namun, dengan semangat reformasi, permasalahan perundang-undangan itu dapat diselesaikan melalui pengaturan wajibnya partisipasi publik dalam setiap pembentukan undang-undang di tingkat nasional ataupun daerah.

Permasalahan perundang-undangan yang sampai saat ini masih perlu menjadi perhatian adalah kajian akademik. Menurut Hamdan, naskah akademik RUU setidaknya harus memberikan penjelasan mengenai studi falsafah, teori hukum (pendekatan tujuan dan kegunaan hukum), sosiologi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan akademik akan mewujudkan ruang diskusi yang menjelaskan rasionalisasi setiap norma secara ilmiah sehingga bisa meminimalisasi kepentingan politik yang menguntungkan orang atau kelompok tertentu saja. Selain itu, kajian akademik dapat mengidentifikasi sinkronisasi norma secara vertikal ataupun horizontal untuk menciptakan kepastian hukum dan sifat holistik dari norma.

Hamdan Zoelva menekankan bahwa pembentukan norma harus sesuai dengan asas pembentukan dan asas materi muatan yang baik, khususnya asas validitas—prosesnya sudah benar—dan asas kedayagunaan—memang dapat berlaku di masyarakat. Sebelum menutup kuliahnya, Hamdan juga mengingatkan bahwa, “Hukum itu merupakan produk zaman, ketika zaman berubah, maka hukum juga bisa berubah.” Untuk itu, hukum juga harus senantiasa bisa merespons perkembangan dan kebutuhan zaman.

Penulis: M. Reza Winata

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]