Kabar

Hukum Bukan untuk Diartikan Secara Sempit

Posted by on 23/02/2016 in Kabar

STH Indonesia Jentera berada di tengah komunitas hukum dan didukung oleh berbagai tokoh masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari serangkaian kuliah pengantar pada semester kedua yang dibawakan oleh beberapa figur penting dalam dunia hukum. Salah satunya adalah Profesor Jimly Asshiddiqie yang menjadi pengajar tamu sekaligus mengawali mata kuliah Hukum Tata Negara (HTN) pada Selasa, 23 Februari 2016. Dengan kepakarannya, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003—2008 itu merangkum beragam hal penting seputar hukum tata negara dalam kuliah selama satu setengah jam.

Dalam kuliahnya itu, Prof. Jimly menekankan bahwa hukum tata negara tidak seharusnya hanya dipelajari dalam definisi sempit, yakni sebagai sebuah hukum positif yang tertulis dalam konstitusi dan berlaku hanya pada satu negara tertentu. Menurutnya, hukum tata negara harus dipelajari sebagai sebuah ilmu yang berlaku umum. Selain itu, beliau juga mengulas beberapa contoh praktik sistem hukum di dunia yang menunjukkan bahwa pembedaan antara common law system dan civil law system seharusnya tidak lagi dipahami sebagai suatu perbedaan yang tegas. Begitu pun pada sistem pemerintahan. Pelbagai negara dengan sistem presidensial ternyata mengaplikasikan praktik-praktik yang khas parlementer, demikian juga sebaliknya, sehingga perbedaan di antara kedua sistem tidak lagi diterapkan secara kaku sebagaimana diteorikan. Maka, muncullah apa yang disebut oleh Prof. Jimly sebagai “presidensialisasi sistem parlementer” dan “parlementerisasi sistem presidensial”.

Kuliah pagi itu menjadi semakin menarik ketika Prof. Jimly menceritakan sedikit perihal sejarah ketatanegaraan Indonesia, termasuk kisah perdebatan antara dua pendiri negara, Mohammad Yamin dan Soepomo, tentang gagasan judicial review dan pembentukan lembaga khusus yang menanganinya. Ia juga memberi tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis para mahasiswa. Salah satunya adalah mengenai perkembangan Pancasila yang terbagi atas tiga versi (1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945) dan mempertanyakan “kemurnian” Pancasila saat ini. Setelah sesi diskusi, kelas pada hari itu diakhiri dengan sesi foto bersama Prof. Jimly, para mahasiswa, dan tim pengajar mata kuliah HTN.

Kabar

Pengajar Jentera Kritik Putusan Pengujian UU KPK

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menjadi salah satu narasumber dalam webinar […]

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]