Kabar

Hak Angket DPR RI Terhadap KPK: Sudahkah Tepat?

Posted by on 02/05/2017 in Kabar

Isu tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap KPK menjadi bahasan hangat. DPR RI kembali dipertanyakan sikapnya terhadap upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia dengan mengeluarkan hak angket. DPR RI mengeluarkan hak angket itu atas dasar kasus korupsi E-KTP yang menjerat banyak nama anggota DPR RI.
 
Menanggapi hal tersebut, STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengadakan diskusi publik dengan tema “Hak Angket DPR RI terhadap KPK: Sudahkah Tepat”. Hadir dalam diskusi publik sebagai narasumber Prof. Mahfud MD sebagai Ketua Umum APHTN-HAN; Bivitri Susanti—pengajar STH Indonesia Jentera sekaligus Ketua APHTN-HAN Jakarta Raya; Zainal Arifin Mochtar—pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Feri Amsari—pengajar Fakuktas Hukum Universitas Andalas; dan secara daring, Prof. Denny Indrayana.
 
Dalam pemaparannya, semua narasumber sepakat bahwa hak angket DPR RI terhadap KPK merupakan hal yang tidak perlu. Jika berdasarkan argumentasi pengawasan, DPR RI pun selama ini sudah melakukan pengawasan terhadap KPK melalui mekanisme rapat dengar pendapat. Prof. Mahfud MD menambahkan, secara teori, hak angket berimplikasi pada pemakzulan presiden, hak angket digunakan untuk mengusut kasus yang dilakukan oleh presiden sesuai yang diatur dalam UUD 1945. Jadi, apabila hanya untuk mencari keterangan KPK, hak angket itu sudah salah alamat. Ia juga menambahkan bahwa hak angket baru bisa dilaksanakan apabila ada perwakilan dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Padahal, dalam perkembangannya, sudah banyak fraksi menolak untuk mengirimkan perwakilannya dalam panitia hak angket, bahkan banyak partai menolak digunakannya hak angket.
 
Feri Amsari juga mengatakan bahwa polemik hak angket DPR RI ini tidak lain hanya pada tataran perdebatan politik hukum, bukan secara teori. Banyak kepentingan kemudian melatarbelakangi usulan hak angket mengingat kasus E-KTP sebagai dalih telah menyeret banyak nama besar anggota dewan.

Penulis: DMI
Editor : APH

Kabar

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]