Kabar

Hak Angket DPR RI Terhadap KPK: Sudahkah Tepat?

Posted by on 02/05/2017 in Kabar

Isu tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap KPK menjadi bahasan hangat. DPR RI kembali dipertanyakan sikapnya terhadap upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia dengan mengeluarkan hak angket. DPR RI mengeluarkan hak angket itu atas dasar kasus korupsi E-KTP yang menjerat banyak nama anggota DPR RI.
 
Menanggapi hal tersebut, STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengadakan diskusi publik dengan tema “Hak Angket DPR RI terhadap KPK: Sudahkah Tepat”. Hadir dalam diskusi publik sebagai narasumber Prof. Mahfud MD sebagai Ketua Umum APHTN-HAN; Bivitri Susanti—pengajar STH Indonesia Jentera sekaligus Ketua APHTN-HAN Jakarta Raya; Zainal Arifin Mochtar—pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Feri Amsari—pengajar Fakuktas Hukum Universitas Andalas; dan secara daring, Prof. Denny Indrayana.
 
Dalam pemaparannya, semua narasumber sepakat bahwa hak angket DPR RI terhadap KPK merupakan hal yang tidak perlu. Jika berdasarkan argumentasi pengawasan, DPR RI pun selama ini sudah melakukan pengawasan terhadap KPK melalui mekanisme rapat dengar pendapat. Prof. Mahfud MD menambahkan, secara teori, hak angket berimplikasi pada pemakzulan presiden, hak angket digunakan untuk mengusut kasus yang dilakukan oleh presiden sesuai yang diatur dalam UUD 1945. Jadi, apabila hanya untuk mencari keterangan KPK, hak angket itu sudah salah alamat. Ia juga menambahkan bahwa hak angket baru bisa dilaksanakan apabila ada perwakilan dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Padahal, dalam perkembangannya, sudah banyak fraksi menolak untuk mengirimkan perwakilannya dalam panitia hak angket, bahkan banyak partai menolak digunakannya hak angket.
 
Feri Amsari juga mengatakan bahwa polemik hak angket DPR RI ini tidak lain hanya pada tataran perdebatan politik hukum, bukan secara teori. Banyak kepentingan kemudian melatarbelakangi usulan hak angket mengingat kasus E-KTP sebagai dalih telah menyeret banyak nama besar anggota dewan.

Penulis: DMI
Editor : APH

Kabar

Strategi untuk Melawan Impunitas

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]

Sekolah Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual

Ancaman kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja belakangan mendapat perhatian serius.  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, […]

Jentera Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

STH Indonesia Jentera resmi memberlakukan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus melalui […]

Pengaturan Tindak Perkosaan dalam RUU TPKS

Urgensi pengaturan perihal tindak perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat […]

Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas

  Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan […]

RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan permasalahan masyarakat yang sangat beragam diperlukan instrumen […]

Jentera dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Sepakati Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia […]

Impunitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan […]