Kabar

Hak Angket DPR RI Terhadap KPK: Sudahkah Tepat?

Posted by on 02/05/2017 in Kabar

Isu tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap KPK menjadi bahasan hangat. DPR RI kembali dipertanyakan sikapnya terhadap upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia dengan mengeluarkan hak angket. DPR RI mengeluarkan hak angket itu atas dasar kasus korupsi E-KTP yang menjerat banyak nama anggota DPR RI.
 
Menanggapi hal tersebut, STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengadakan diskusi publik dengan tema “Hak Angket DPR RI terhadap KPK: Sudahkah Tepat”. Hadir dalam diskusi publik sebagai narasumber Prof. Mahfud MD sebagai Ketua Umum APHTN-HAN; Bivitri Susanti—pengajar STH Indonesia Jentera sekaligus Ketua APHTN-HAN Jakarta Raya; Zainal Arifin Mochtar—pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Feri Amsari—pengajar Fakuktas Hukum Universitas Andalas; dan secara daring, Prof. Denny Indrayana.
 
Dalam pemaparannya, semua narasumber sepakat bahwa hak angket DPR RI terhadap KPK merupakan hal yang tidak perlu. Jika berdasarkan argumentasi pengawasan, DPR RI pun selama ini sudah melakukan pengawasan terhadap KPK melalui mekanisme rapat dengar pendapat. Prof. Mahfud MD menambahkan, secara teori, hak angket berimplikasi pada pemakzulan presiden, hak angket digunakan untuk mengusut kasus yang dilakukan oleh presiden sesuai yang diatur dalam UUD 1945. Jadi, apabila hanya untuk mencari keterangan KPK, hak angket itu sudah salah alamat. Ia juga menambahkan bahwa hak angket baru bisa dilaksanakan apabila ada perwakilan dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Padahal, dalam perkembangannya, sudah banyak fraksi menolak untuk mengirimkan perwakilannya dalam panitia hak angket, bahkan banyak partai menolak digunakannya hak angket.
 
Feri Amsari juga mengatakan bahwa polemik hak angket DPR RI ini tidak lain hanya pada tataran perdebatan politik hukum, bukan secara teori. Banyak kepentingan kemudian melatarbelakangi usulan hak angket mengingat kasus E-KTP sebagai dalih telah menyeret banyak nama besar anggota dewan.

Penulis: DMI
Editor : APH

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]