Kabar

Hak Angket DPR RI Terhadap KPK: Sudahkah Tepat?

Posted by on 02/05/2017 in Kabar

Isu tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap KPK menjadi bahasan hangat. DPR RI kembali dipertanyakan sikapnya terhadap upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia dengan mengeluarkan hak angket. DPR RI mengeluarkan hak angket itu atas dasar kasus korupsi E-KTP yang menjerat banyak nama anggota DPR RI.
 
Menanggapi hal tersebut, STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengadakan diskusi publik dengan tema “Hak Angket DPR RI terhadap KPK: Sudahkah Tepat”. Hadir dalam diskusi publik sebagai narasumber Prof. Mahfud MD sebagai Ketua Umum APHTN-HAN; Bivitri Susanti—pengajar STH Indonesia Jentera sekaligus Ketua APHTN-HAN Jakarta Raya; Zainal Arifin Mochtar—pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Feri Amsari—pengajar Fakuktas Hukum Universitas Andalas; dan secara daring, Prof. Denny Indrayana.
 
Dalam pemaparannya, semua narasumber sepakat bahwa hak angket DPR RI terhadap KPK merupakan hal yang tidak perlu. Jika berdasarkan argumentasi pengawasan, DPR RI pun selama ini sudah melakukan pengawasan terhadap KPK melalui mekanisme rapat dengar pendapat. Prof. Mahfud MD menambahkan, secara teori, hak angket berimplikasi pada pemakzulan presiden, hak angket digunakan untuk mengusut kasus yang dilakukan oleh presiden sesuai yang diatur dalam UUD 1945. Jadi, apabila hanya untuk mencari keterangan KPK, hak angket itu sudah salah alamat. Ia juga menambahkan bahwa hak angket baru bisa dilaksanakan apabila ada perwakilan dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Padahal, dalam perkembangannya, sudah banyak fraksi menolak untuk mengirimkan perwakilannya dalam panitia hak angket, bahkan banyak partai menolak digunakannya hak angket.
 
Feri Amsari juga mengatakan bahwa polemik hak angket DPR RI ini tidak lain hanya pada tataran perdebatan politik hukum, bukan secara teori. Banyak kepentingan kemudian melatarbelakangi usulan hak angket mengingat kasus E-KTP sebagai dalih telah menyeret banyak nama besar anggota dewan.

Penulis: DMI
Editor : APH

Kabar

MK Dinilai Tidak Menggali Kebenaran dalam Putusan Pengujian UU KPK

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI) bertajuk “Menyibak Putusan MK […]

Perkembangan Karir Pekerja Informasi Hukum

Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev bekerja sama dengan Asosiasi Pekerja Hukum Indonesia (APIHI) menyelenggarakan Law […]

Ketua Jentera Resmi Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Ketua BPM STH Indonesia Jentera 2021-2022

Pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara […]

Jentera bersama OJK Menyelenggarakan Pelatihan Analisis Permasalahan Hukum Sektor Jasa Keuangan

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) menyelenggarakan pelatihan bertajuk […]

Proyeksi Desain Kelembagaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi Obrolan Puri Imperium (OPIUM) bertajuk “Proyeksi Desain […]

Pengajar STH Indonesia Jentera Terpilih Menjadi Juru Bicara Komisi Yudisial

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Miko Ginting […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Persidangan Penghadangan Kegiatan Tambang untuk Hak Lingkungan

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam persidangan yang […]

Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil

  Di tengah pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang […]