Kabar

Gugatan Bisa Menjadi Pelajaran Bagi Pelaku Usaha

Posted by on 22/05/2017 in Kabar, Kegiatan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membawa perubahan jauh lebih baik terhadap konsumen. Sebelum adanya UU Perlindungan Konsumen, jika terjadi gugatan, pembuktian harus dilakukan oleh konsumen. Namun, adanya UU itu membuat pelaku usaha harus melakukan pembuktian. Selain itu, sebelumnya, pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha juga makan waktu yang cukup lama karena tidak ada batas waktunya. Pelaku usaha bisa mencicil uang ganti rugi dalam waktu berbulan-bulan. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus melakukan ganti rugi dalam jangka waktu kurang dari 7 hari setelah transaksi. Demikianlah David Tobing memulai perkuliahan perdata dengan topik perlindungan konsumen di STH Indonesia Jentera pada Jumat, 19 Mei 2017.

Konsumen juga punya pilihan jika terjadi sengketa. David Tobing menjelaskan, melalui Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, sengketa bisa dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengadilan tempat kedudukan konsumen; tidak lagi mengikuti kedudukan pelaku usaha. Jika menggunakan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen, sengketa bisa dilakukan di peradilan umum atau lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa.

Sebelum masuk sesi pembahasan kasus, seorang mahasiswa bertanya mengenai somasi terkait perlindungan konsumen. David Tobing menegaskan bahwa penomoran somasi atau penyebutan somasi terakhir sebaiknya diikuti dengan aksi hukum. Ia telah mendampingi beberapa kasus untuk memberikan keadilan terhadap konsumen. Sebagai contoh, David Tobing menceritakan pengalamannya ketika ia mendampingi seseorang yang kehilangan mobil di area secure parking. Kasusnya berjalan hingga 10 tahun sejak 2000. Selama masih ada kunci, STNK, dan tiket parkir, konsumen punya peluang besar untuk memenangkan kasus kehilangan kendaraan bermotor di secure parking.

Menurut David Tobing, gugatan bisa menjadi pelajaran bagi pelaku usaha. Gugatan bisa juga mendorong kebijakan lain. Misalnya, adanya Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir yang menyebutkan bahwa kehilangan mobil menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Ia kemudian melempar pertanyaan kepada mahasiswa, apa yang membuat kehilangan barang di dalam mobil tidak termasuk tanggung jawab pengelola parkir. Pembuktian yang sulit.

 

Penulis: APH

 

Kabar

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan SBM ITB

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Sekolah Bisnis dan Manajamen […]

Jentera bersama BI Menyelenggarakan Pelatihan Hukum Siber dan Keuangan Digital

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Hukum Siber dan Keuangan […]

Memahami Permasalahan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

Kondisi buruk kerap dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa. […]

Pentingnya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi Organisasi

Pemahaman perihal tindak korupsi menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi itu […]

Jentera dan SMAS Citra Kasih Jakarta Selenggarakan Diskusi terkait Bullying

Merujuk data U.S. Department of Health and Human, perilaku bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia, […]