Kabar

Gugatan Bisa Menjadi Pelajaran Bagi Pelaku Usaha

Posted by on 22/05/2017 in Kabar, Kegiatan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membawa perubahan jauh lebih baik terhadap konsumen. Sebelum adanya UU Perlindungan Konsumen, jika terjadi gugatan, pembuktian harus dilakukan oleh konsumen. Namun, adanya UU itu membuat pelaku usaha harus melakukan pembuktian. Selain itu, sebelumnya, pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha juga makan waktu yang cukup lama karena tidak ada batas waktunya. Pelaku usaha bisa mencicil uang ganti rugi dalam waktu berbulan-bulan. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus melakukan ganti rugi dalam jangka waktu kurang dari 7 hari setelah transaksi. Demikianlah David Tobing memulai perkuliahan perdata dengan topik perlindungan konsumen di STH Indonesia Jentera pada Jumat, 19 Mei 2017.

Konsumen juga punya pilihan jika terjadi sengketa. David Tobing menjelaskan, melalui Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, sengketa bisa dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengadilan tempat kedudukan konsumen; tidak lagi mengikuti kedudukan pelaku usaha. Jika menggunakan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen, sengketa bisa dilakukan di peradilan umum atau lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa.

Sebelum masuk sesi pembahasan kasus, seorang mahasiswa bertanya mengenai somasi terkait perlindungan konsumen. David Tobing menegaskan bahwa penomoran somasi atau penyebutan somasi terakhir sebaiknya diikuti dengan aksi hukum. Ia telah mendampingi beberapa kasus untuk memberikan keadilan terhadap konsumen. Sebagai contoh, David Tobing menceritakan pengalamannya ketika ia mendampingi seseorang yang kehilangan mobil di area secure parking. Kasusnya berjalan hingga 10 tahun sejak 2000. Selama masih ada kunci, STNK, dan tiket parkir, konsumen punya peluang besar untuk memenangkan kasus kehilangan kendaraan bermotor di secure parking.

Menurut David Tobing, gugatan bisa menjadi pelajaran bagi pelaku usaha. Gugatan bisa juga mendorong kebijakan lain. Misalnya, adanya Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir yang menyebutkan bahwa kehilangan mobil menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Ia kemudian melempar pertanyaan kepada mahasiswa, apa yang membuat kehilangan barang di dalam mobil tidak termasuk tanggung jawab pengelola parkir. Pembuktian yang sulit.

 

Penulis: APH

 

Kabar

Call For Paper Jentera: Jurnal Hukum Edisi Vol. 4 No. 2 (2021)

Jentera bertujuan memfasilitasi dan mendorong pembaruan hukum dan kebijakan di Indonesia, mempublikasikan kajian-kajian bidang hukum […]

Mahasiswa Jentera Terpilih Mengikuti IISMA 2021 di Michigan State University

Mahasiswa Jentera Angkatan IV, Aisyah Assyifa terpilih menjadi salah satu peserta Indonesian International Student Mobility […]

Pengajar Jentera Menjadi Ahli dalam Gugatan Tata Usaha Negara ke Kepala BNN

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, menjadi ahli dalam sidang yang […]

Berbisnis di Tengah Kekacauan Hukum: Legalisme Iliberal di Indonesia

Berbisnis di tengah kekacauan hukum: Legalisme iliberal di Indonesia merupakan penelitian yang berangkat dari situasi […]

Perlunya Reformasi Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Overcrowding Lapas

Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang […]

Tantangan Tata Kelola Pemerintahahan Daerah di Masa Pandemi

  Selama satu setengah tahun terakhir, banyak pemerintah daerah yang harus bekerja lebih keras dalam […]

Jentera Sambut Mahasiswa Baru dengan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus

STH Indonesia Jentera menyelenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2020 pada 13-15 September 2021 secara […]

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]