Pandemi COVID-19: Force Majeur Bagi Perjanjian?

Hampir seluruh negara saat ini mengalami pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang bermula pertama kali dari sebuah pasar di Wuhan Tiongkok. Indonesia pun tidak luput dari pandemi demikian, dimana kasus pertama COVID -19 terdeteksi pada awal Maret 2020. Bahkan, masyarakat yang tercatat positif penyakit ini sudah lebih dari 2000 orang dan jumlah yang meninggal lebih daru 200 orang per 6 April 2020. Pemerintah pun kemudian menerbitkan kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar dan stabilitas keuangan serta ekonomi dari ancaman COVID -19.

Pandemi COVID -19 menimbulkan ekses atau dampak yang cukup luas tidak hanya sosial namun juga dampak terhadap ekonomi. Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar namun juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan, Financial Times dan Aljazeera memberikan bahwa dampak ekonomi pun akan dirasakan oleh rumah tangga dan personal. Akibat pandemi dan pembatasan sosial berskala besar, pendapatan menurun drastis namun kewajiban pembayaran dalam transaksi tidaklah otomatis hapus, termasuk misalnya hutang piutang, sewa menyewa, dan pembayaran lainnya. Tentu saja, hal ini bisa memperburuk keadaan bagi perekonomian secara umum dan pihak yang mempunyai kewajiban secara khusus.

Terdapat pendapat bahwa keadaan demikian merupakan suatu keadaan memaksa atau force majeur berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Namun, terdapat juga opini yang menyatakan bahwa force majeur atau tidaknya bergantung kepada isi klausul perjanjian atau isi dari peraturan atau kebijakan pemerintah terkait COVID-19. Adanya situasi ini tentu saja penting untuk dikaji dan dibahas lebih dalam agar bisa memberikan pemahaman dan pendalaman yang lebih atas force majeur dikaitkan dengan keadaan COVID-19 ini. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mengadakan seminar online dengan tujuan untuk melihat lebih dalam atas pranata hukum perdata yang satu ini dan kemudian dampak dan tindak lanjutnya yang harus diantisipasi oleh pembuat kebijakan.

Waktu Kegiatan
Hari, Tanggal: Kamis, 23 April 2020
Pukul: 10.30 – 12.00 WIB

Fasilitas
Materi (soft file) dan sertifikat elektronik

Investasi
Rp. 450.000

Narasumber
Ibrahim Assegaf, S.H., LL.M.  – Pengajar STH Indonesia Jentera dan partner Assegaf Hamzah & Partners 

Moderator
Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M. – Pengajar STH Indonesia Jentera dan Peneliti PSHK

Formulir pendaftaran
https://bit.ly/jentera1

Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: 

CIMB Niaga

8000.559.808.00

Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Info lebih lanjut:

Devi : 0812-8452-2220 (SMS/WA)

Telp : 021-8302070 / 021-83701809

Email: info@jentera.ac.id