Cakap Hukum Perdata, Internasional, dan Bisnis (KATALIS) RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan

Aspek penting dalam penyelesaian perkara atau sengketa keperdataan adalah berkaitan dengan prosedural acaranya. Indonesia saat ini masih mengenakan hukum acara perdata berlandaskan kepada peraturan kolonial seperti HIR dan RBG, sebagai peraturan prosedur acara perdata.

Lebih dari 75 tahun Indonesia merdeka, reformasi hukum acara perdata berjalan sangat lambat dan tertinggal dengan reformasi hukum di bidang lainnya. Padahal perkembangan dan kemajuan hubungan hukum perdata mendorong perlunya mekanisme hukum acara perdata yang baru, yang dapat memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dari awal hingga akhir perkara.

Upaya untuk mereformasi hukum acara perdata ini sudah ada progresnya dan saat ini sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Meskipun begitu, terdapat komentar dan kritikan atas RUU ini yang masih dianggap sama seperti pendahulunya dan bahkan lebih tertinggal.

Untuk mendiskusikan hal tersebut, Bidang Studi Hukum Bisnis Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan diskusi bertajuk “RUU Hukum Acara Perdata di Persimpangan Jalan”.

 

Policy Statement

Alviani Sabillah, Auditya Saputra, dan Johanna Poerba
STH Indonesia Jentera

 

Narasumber

Aria Suyudi
Pengajar dan Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Kemitraan STH Indonesia Jentera

Fajri Nursyamsi
Pengajar STH Indonesia Jentera

Nisa Istiani
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia

 

Moderator

M. Faiz Aziz
Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis STH Indonesia Jentera

 

Acara akan diselenggarakan pada
Rabu, 23 Maret 2022
Pukul 14.00 – 16.30 WIB

Live melalui ZOOM dan YouTube STH Indonesia Jentera
Registrasi: https://bit.ly/jentera-diskusiruuhaper