Kabar

Empat Kampus Hukum Berkolaborasi Selenggarakan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021

Posted by on 27/05/2021 in Kabar, Kegiatan

Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ,Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Parahyangan mengadakan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 yang akan diselenggarakan pada Kamis-Sabtu, 27-29 Mei 2021. Konsultasi Nasional ini dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan Panel Utama dan 4 (empat) Panel Tematik serta diisi oleh 25 (dua puluh lima) Panelis dengan beragam latar belakang keahlian. Panel Utama bertemakan “Apakah Pembaruan KUHP Sudah Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia?” Sementara Panel Tematik dengan 4 (empat) tema masing-masing bertemakan “Uji Implementasi Rancangan KUHP terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Acara Pidana”, “Pidana dan Pemidanaan” “Rancangan KUHP dan Hak Asasi Manusia” serta “Tindak Pidana Korporasi”.

Penyelenggaraan Konsultasi Nasional ini dilatarbelakangi oleh para akademisi dan praktisi yang menaruh perhatian pada proses pembaruan hukum pidana Indonesia. Di mana pembaruan hukum pidana merupakan proyek besar yang melintasi berbagai dimensi, cara pandang, dan dinamika terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, tata dunia yang berubah, serta kepentingan politik dan ekonomi nasional, maka pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara terpadu dan demokratis yang mencerminkan nilai-nilai yang Pancasila, Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945, dan semua instrumen hak asasi manusia universal.

Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 ini bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui perkembangan dan dinamika proses pembaruan KUHP yang tengah berjalan, masyarakat juga dapat mengidentifikasi dan memetakan proses dan substansi pembaruan KUHP apakah sudah berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya? Konsultasi Nasional ini juga akan mendiskusikan terkait apakah kebijakan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana telah berdasarkan data (evidence-based public policies) dan Konstitusi Negara Republik Indonesia ataukah berlandaskan opini (opinion based policy). Karena hakikatnya pengembangan kebijakan didasari oleh bukti yang dihasilkan dari penelitian semestinya menggantikan kebijakan yang dilandasi opini.

Harapannya, dengan terselenggaranya Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 ini, dapat mendorong reaktualisasi nilai-nilai dan kerangka dasar Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan proses yang demokratis dan mendorong pemerintah dan DPR agar membuka serta melibatkan pembahasan Rancangan KUHP pada para pihak yang lebih luas.

 

File Download

Rilis Media Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021_27 Mei 2021

Kabar

Pengurus Baru UKM Belantara Kota Jentera Resmi Dilantik

Pengurus baru Belantara Kota STH Indonesia Jentera 2021-2022 dilantik secara daring pada Sabtu (5/6/2021). Pelantikan […]

Mengenal Bentuk Kerja Sama Internasional Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Kerjasama internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Hal ini karena korupsi dilakukan pula […]

Pernyataan Sikap Bersama terkait Proses Pembentukan dan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Naskah 2019

Proses pembaruan KUHP memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Kami mendukung dan mengapresiasi […]

Pemerintah Perlu Cermat dalam Proses Revisi KUHP

Revisi KUHP memiliki perbedaan mendasar dengan aturan yang biasa diundangkan karena akan berimplikasi pada banyak […]

Empat Kampus Hukum Berkolaborasi Selenggarakan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021

Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ,Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, […]

Jentera Bahas Perilaku Bullying bersama Siswa SMAN 9 Tangerang

Bullying atau perisakan dalam bahasa Indonesia merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan […]

Jentera Jalin Kerja Sama dengan Komisi Yudisial

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Perjanjian Nota Kesepahaman dengan Komisi Yudisial (KY) tentang Kerja […]

Arif Zulkifli menjadi Pengajar Tamu Mata Kuliah Advokasi Kebijakan Publik

Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media sekaligus Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, menjadi pengajar tamu dalam […]