Kabar

Empat Kampus Hukum Berkolaborasi Selenggarakan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021

Posted by on 27/05/2021 in Kabar, Kegiatan

Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ,Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Parahyangan mengadakan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 yang akan diselenggarakan pada Kamis-Sabtu, 27-29 Mei 2021. Konsultasi Nasional ini dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan Panel Utama dan 4 (empat) Panel Tematik serta diisi oleh 25 (dua puluh lima) Panelis dengan beragam latar belakang keahlian. Panel Utama bertemakan “Apakah Pembaruan KUHP Sudah Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia?” Sementara Panel Tematik dengan 4 (empat) tema masing-masing bertemakan “Uji Implementasi Rancangan KUHP terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Acara Pidana”, “Pidana dan Pemidanaan” “Rancangan KUHP dan Hak Asasi Manusia” serta “Tindak Pidana Korporasi”.

Penyelenggaraan Konsultasi Nasional ini dilatarbelakangi oleh para akademisi dan praktisi yang menaruh perhatian pada proses pembaruan hukum pidana Indonesia. Di mana pembaruan hukum pidana merupakan proyek besar yang melintasi berbagai dimensi, cara pandang, dan dinamika terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, tata dunia yang berubah, serta kepentingan politik dan ekonomi nasional, maka pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara terpadu dan demokratis yang mencerminkan nilai-nilai yang Pancasila, Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945, dan semua instrumen hak asasi manusia universal.

Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 ini bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui perkembangan dan dinamika proses pembaruan KUHP yang tengah berjalan, masyarakat juga dapat mengidentifikasi dan memetakan proses dan substansi pembaruan KUHP apakah sudah berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya? Konsultasi Nasional ini juga akan mendiskusikan terkait apakah kebijakan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana telah berdasarkan data (evidence-based public policies) dan Konstitusi Negara Republik Indonesia ataukah berlandaskan opini (opinion based policy). Karena hakikatnya pengembangan kebijakan didasari oleh bukti yang dihasilkan dari penelitian semestinya menggantikan kebijakan yang dilandasi opini.

Harapannya, dengan terselenggaranya Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 ini, dapat mendorong reaktualisasi nilai-nilai dan kerangka dasar Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan proses yang demokratis dan mendorong pemerintah dan DPR agar membuka serta melibatkan pembahasan Rancangan KUHP pada para pihak yang lebih luas.

 

File Download

Rilis Media Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021_27 Mei 2021

Kabar

Orasi Ilmiah: Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual

Kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat merupakan hak universal dan penanda utama eksistensi kaum […]

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Para Guru Besar, Pengajar, Sivitas Akademika dan Pimpinan, dan Anggota Senat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia […]

Wisuda Sarjana Ketiga dan Penerimaan Mahasiswa Baru Jentera Tahun 2021

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Sidang Senat Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022 dan […]

Jentera Selenggarakan Bimbingan Karier bagi Lulusan Ketiga

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni STH Indonesia Jentera menyelenggarakan bimbingan karier untuk calon lulusan periode 2020/2021 […]

Pembelajaran dari Kasus Hibah Akidi Tio

Viralnya kasus Akidi Tio bermula dari pernyataan tertulis Humas Mabes Polri bahwa Polda Sumatera Selatan […]

Jentera dan KOMPAK Menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan pelatihan […]

Pengajar Jentera Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya

Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera mengucapkan selamat atas terpilihnya Muji Kartika […]

Empat Perguruan Tinggi Hukum Menyerahkan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tim Perumus RKUHP

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, […]